Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

image-gnews
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto  diperiksa Polda Metro Jaya hari ini, Selasa, 4 Juni 2024 pukul 10.00 tadi. Hasto dimintai keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional. Dalam wawancara itu ia mengungkap tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Perkara nomor B/13674/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum yang diterima Tempo, Hasto Kristiyanto akan diperiksa terkait dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Kasus ini dilaporkan oleh Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Hasto diduga melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus ini dilaporkan oleh Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. "Saya tidak mengenal sama sekali (pelapor), terkait dengan substansi nanti seletah kewajiban ini saya jalani," Kata hasto saat diwawancara di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024.

Profil Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto merupakan politikus Indonesia kelahiran Yogyakarta pada 7 Juli 1966. Hasto lulus dan mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Teknik Kimia UGM pada 1991. Dia memulai kariernya di BUMN PT Rekayasa Industri sebagai UOA Precommissioning/Commissioning Enginer. Kala itu dia ditugaskan menjalankan pabrik di instrument air dryer, Water Treatment, Gas Turbine Generator dan Pabrik Ammonia dengan supervisi dari M.W Kellog, USA.

Pada 1993, Hasto ditarik masuk ke dalam proyek pemindahan Pabrik Plasterboard dari Swedia ke Indonesia. Di tahun yang sama juga ia dimasukkan ke dalam tim internal Rekayasa Industri untuk mengembangkan bisnis. Pada 1999-2000, Hasto diperintahkan manajemen Rekayasa Industri sebagai Project Control Manager Development of Foundation Nuclear Power Plant Ujung Lemah Abang bekerjasama dengan ITB dan BATAN.

Di Rekayasa Industri, Hasto juga melaksanakan tugas sebagai Project manager pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit, Kalimantan Timur dengan pembiayaan dari Asian Development Bank. Ia juga bertindak kepala divisi agro industri, yang bertanggung jawab di dalam melakukan strategi penetrasi pasar, analisa industri dan juga menjabat sebagai Bussiness Manager of CPO Industri.

Adapun karier politik Hasto dimulai sejak awal 1990-an. Saat kuliah di UGM, mahasiswa fakultas teknik itu mulai belajar politik dari tokoh akademisi ilmu politik UGM Cornelis Lay, ke manapun Cornelis Lay pergi ia ikut dan menimba ilmu darinya. Selain itu Hasto juga banyak bergaul dengan senior-senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dari Jawa Timur.

Pada 1999 Hasto mulai masuk ke dalam struktur PDI, kala itu sudah berganti nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan bekerja sebagai “tukang ketik”. Di sana ia mendapatkan banyak pelajaran dan pengertian-pengertian baru tentang semangat partai. Dari banyak notulensi rapat ia menyerap “suasana kebatinan Partai” dan idealisme-nya. Setelah menamatkan Pendidikan S2 pada 2000 di Prasetya Mulya, Hasto memutuskan total masuk ke PDIP.

Hasto kemudian ikut Pemilu 2004 dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau dapil Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek, Jawa Timur. Ia masuk di Badan Anggaran Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KPPU dan BKPM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama di DPR RI, nama Hasto tercatat sebagai pengusul Hak Angket Tolak Impor Beras pada 2006 dan Hak Angket Kenaikan harga BBM pada 2007. Dia juga menjadi anggota Pansus RUU Penanaman Modal dan bersama dengan Fraksi PDIP menolak pengesahan Perpu Free Trade Zone. Pada 2008, Hasto Kristiyanto juga masuk ke dalam Pansus RUU ITE.

Pada 2008, Hasto menjadi Panitia Anggaran (Panggar) RUU APBN No.16 tahun 2008 Perubahan UU 45-2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. Di tahun yang sama, dia juga menjadi Anggota Pansus RUU UMKM. Pada 2009, dia jadi Pansus RUU Mineral Batubara, Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus, Pansus RUU tentang Resi Gudang.

Pada Kongres PDIP 2010, Hasto lalu dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kesekretariatan. Pada 2014, saat Sekjen PDI Perjuangan saat itu Tjahjo Kumolo diangkat jadi Menteri Dalam Negeri, Hasto kemudian menggantikannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Pada 2015, jabatan tersebut kemudian dikukuhkan oleh Kongres.

Selama kepemimpinan Hasto di periode 2015 sampai 2019, dia dinilai berhasil membawa PDIO sebagai Partai Pemenang Pemilu dan Mayoritas Kemenangan di Pilkada-Pilkada antara 2015-2019. Sehingga, pada 2019, dalam Kongres V PDI Perjuangan Hasto diputuskan kembali menjadi Sekjen PDIP untuk masa bakti 2019 sampai 2024.

Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini Selasa, 4 Juni 2024. Hasto mengatakan kehadirannya sebagai bentuk warga yang taat hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada dirinya untuk klarifikasi menyangkut pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan media televisi. Hasto mengaku tidak heran dengan pemanggilan ini.

“Padahal sebagai fungsi partai itu melakukan komunikasi politik termasuk menyuarakan hal yang tidak benar,” kata Hasto usai menghadiri kuliah umum berjudul ‘Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan’ pada acara Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024’, yang diselenggarakan Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), di Auditorium Mochtar Riady, Kampus FISIP Universitas Indonesia, Depok, Senin, 3 Juni 2024.

Hasto kembali menegaskan tidak akan mangkir dari panggilan tersebut sebagai tanggung jawab dirinya sekaligus meluruskan hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Politikus asal Yogyakarta ini mengaku hormat dengan institusi Polri dan TNI, ia pun meminta agar Polri dapat meneladani kehidupan Jenderal Hoegeng yang benar-benar berjuang melindungi masyarakat tertib hukum.

“Bukan yang kemudian mencoba menyampaikan ktitik malah diproses hukum dengan mekanisme dumas (aduan masyarakat),” kata Hasto.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | RICKY JULIANSYAH | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | FEBRIANA FIRDAUS

Pilihan Editor: Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Mengaku Tak Kenal Pelapor

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

3 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

6 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

Ganjar Pranowo diangkat jadi Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ia pun mengungkap tugas-tugasnya.


Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

6 jam lalu

Taufiq Kiemas pertama kali mengenal Megawati saat mereka menjadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan bergabung di
Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

Taufiq Kiemas meraih penghargaan Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism dari CNN Awards 2024. Ini kiprah suami Megawati Soekarnoputri.


PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

7 jam lalu

Logo PDIP
PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

PDIP dan enam parpol di Kabupaten Sukoharjo membentuk koalisi besar untuk mengusung petahana kembali maju dalam Pilkada 2024.


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

9 jam lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.


Wacana Golkar Duetkan Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, PKS dan PDIP Beri Respons Ini

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonedia (PSI), Kaesang Pangarep, disambut Ketua Umum Golkar Airlanggar Hartarto saat mengunjungi markas Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Wacana Golkar Duetkan Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, PKS dan PDIP Beri Respons Ini

Wacana Golkar menduetkan Kaesang dengan Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta mendapat respons dari PKS dan PDIP. Begini katanya.


PDIP Nilai Ide Golkar Pasangkan Jusuf Hamka dengan Kaesang Sekadar Cek Ombak

13 jam lalu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
PDIP Nilai Ide Golkar Pasangkan Jusuf Hamka dengan Kaesang Sekadar Cek Ombak

PDIP menganggap langkah Golkar memasang Jusuf Hamka dengan Kaesang hanya sekadar mengukur respons masyarakat.


Ketika Djarot Saiful Hidayat PDIP Bicara terkait Jokowi, IKN, dan Kaesang

18 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat ditemui usai debat Capres 2024 di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Ketika Djarot Saiful Hidayat PDIP Bicara terkait Jokowi, IKN, dan Kaesang

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut baru di era Jokowi, keluarga presiden terlibat aktif dalam politik praktis.


Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

19 jam lalu

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Adam Deni Gearaka menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Selebgram Adam Deni Gearaka dituntut pidana 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait pembungkaman atau suap Rp30 miliar.  ANTARA /Reno Esnir
Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri


Bertemu Imam Besar Al Azhar, Megawati Bicara Soal Perdamaian dan Keadilan Global

20 jam lalu

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menandatangani berita acara pelantikan pengurus Jaringan Kota-Kabupaten Tapal Sejarah Bung Karno (Jaket Bung Karno) di Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lahir Pancasila 2024, Megawati Soekarnoputri mengukuhkan pengurus Jaringan Kota-Kabupaten Tapal Sejarah Bung Karno (Jaket Bung Karno). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bertemu Imam Besar Al Azhar, Megawati Bicara Soal Perdamaian dan Keadilan Global

Megawati mengapresiasi inisiatif dan prakarsa Imam Besar Al Azhar bersama Paus Fransiskus dalam melahirkan Piagam Human Fraternity.