Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

image-gnews
Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai politik turut bersuara tentang kebijakan pemotongan gaji pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo. Kebijakan mewajibkan pekerja membayar iuran Tapera sebanyak 3 persen dari total gaji per bulannya. Hal itu tertera dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dilansir dari berbagai sumber, ini  tanggapan sejumlah partai politik terkait Tapera:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Kader PDIP Edy Wuryanto menilai tidak ada kepastian timbal hasil dari dana yang dikumpulkan dari iuran Tapera. Edy mengacu pada Pasal 38 ayat 1b dan 1c, yang menyebut syarat pekerja yang akan mendapatkan manfaat adalah yang termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah. 

"Pekerja dan pengusaha wajib ikut Tapera, tapi pekerja tidak otomatis mendapat manfaat Tapera,” kata Anggota Komisi IX DPR ini melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 Mei 2024.

Selanjutnya, pada Pasal 39 ayat 2c yang menyatakan pemberian manfaat berdasarkan tingkat kemendesakan kepemilikan rumah yang dinilai oleh BP Tapera. Ini artinya, kata dia, Badan Pengelola atau BP Tapera yang akan menentukan akses manfaat Tapera yang berupa KPR, pembangunan rumah, atau renovasi rumah.

"Ini berbeda dengan BPJS yang mengutamakan asas gotong royong dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh pesertanya."

2. Partai Buruh

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kebijakan pemerintah memotong gaji buruh atau pekerja swasta untuk tidak tepat dilakukan di kondisi sekarang ini. Menurut dia, kebijakan pengenaan iuran untuk Tapera ini justru berpotensi menambah beban buruh dan rakyat. Partai Buruh, kata Said Iqbal, menolak kebijakan soal iuran Tapera dijalankan saat ini. Kebijakan belum memiliki kepastian soal buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program tersebut. 

"Jika dipaksakan, hal ini (Tapera) bisa merugikan buruh dan peserta Tapera," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Mei 2024.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Kader PKS Suryadi Jaya Purnama mengingatkan agar kebijakan pemerintah mewajibkan potongan gaji 3 persen untuk Tapera tidak memberatkan masyarakat. Terlebih, kata Anggota Komisi V DPR RI ini, bagi para pekerja swasta kelas menengah. "Kelas menengah tanggung, seperti generazi milenial dan generasi Z (gen Z) saat ini perlu lebih diperhatikan," kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 Mei 2024.

Menurut Suryadi, kesempatan mereka untuk memiliki rumah pribadi akan semakin sulit lantaran penghasilannya tidak pernah cukup untuk mencicil kredit perumahan rakyat (KPR). "Tidak mungkin harus menunggu lama, pensiun atau berusia 58 tahun baru bisa beli rumah," katanya.

4. Partai Demokrat

Kader Partai Demokrat Herman Khaeron memberikan tiga catatan yang mesti diperhatikan pemerintah terkait program Tapera. Pertama, pemerintah harus memastikan badan yang mengelola dana pemotongan gaji pekerja akuntabel. Tapera harus memberikan jaminan jangka panjang, karena bagaimana pun ini akan berkesinambungan.

"Bahkan di dalam aturan Tapera itu, tenornya kan 30 tahun. Sehingga ini sangat panjang,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.

Catatan kedua, lanjut dia, pemerintah harus menjelaskan apakah uang potongan itu nantinya bisa kembali dicairkan atau harus berbentuk rumah. Pasalnya, para pekerja sangat mungkin berpindah ke sejumlah perusahaan. Ketiga, Herman meminta pemerintah juga memperjelas apakah sejak potongan gaji dipungut, masyarakat bisa mengetahui lokasi atau wilayah di mana bisa membeli rumah.

5. Partai Amanat Nasional atau PAN

Fraksi PAN mendesak pemerintah tidak memaksa karyawan swasta ikut iuran Tapera. Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendesak pemerintah melakukan dialog dengan pekerja. Jika mereka tetap menolak, maka pemerintah tidak perlu memaksanya.

"Niatnya kan untuk kebaikan para pekerja dan masyarakat kelas bawah. Karena itu, mereka harus didengar. Kalau ada yang perlu ditampung, pemerintah harus berlapang dada untuk mempertimbangkannya,” kata Saleh dalam keterangan resmi, Rabu.

6. Partai Gerindra 

Kaderi Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras, menanggapi kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat alias Tapera yang menjadi polemik di masyarakat. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, ini mengatakan komisinya baru mendengar adanya PP Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur Tapera. Dia berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendiskusikannya lebih dulu dengan Komisi V karena muncul polemik di masyarakat.

"Jadi, mungkin dalam waktu dekat, kami dari Komisi V akan meminta penjelasan kepada kementerian PUPR menyangkut masalah penetapan PP tersebut," kata Andi Iwan di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu

Dia melanjutkan, Komisi V DPR menjadwalkan pemanggilan pada pekan depan. Agenda rapat kerja dengan Basuki dan jajarannya itu akan dijadikan ajang untuk mempertanyakan sikap pemerintah mengenai pembentukan PP 21/2024 yang menjadi dasar aturan iuran Tapera. "Jadi kalau memungkinkan, apakah kemudian bisa kita bicarakan kembali dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat," tuturnya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU | NOVALI PANJI NUGROHO | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Apa Saja Manfaat Iuran Wajib Tapera untuk Pekerja yang Sudah Punya Rumah?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

46 menit lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai pemerintahan Jokowi telah membangkitkan kembali Orde Baru.


Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Hasto Kristiyanto mengklaim tak tahu menahu soal kasus korupsi DJKA Kemenhub.


Disebut Hasto PDIP Masuk Bursa Pilgub Jakarta, Bivitri Susanti Pilih Tetap Jadi Akademisi

4 jam lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Disebut Hasto PDIP Masuk Bursa Pilgub Jakarta, Bivitri Susanti Pilih Tetap Jadi Akademisi

Hasto menyebut nama Bivitri Susanti meroket usai membintangi film Dirty Vote besutan sutradara Dandhy Laksono pada Februari 2024.


Kaesang Bertemu Pengurus DPD PKS di Solo, Singgung Penjajakan Koalisi Pilkada

7 jam lalu

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bersama istri, Erina Gudono berjalan-jalan di kawasan Night Market Ngarsapura Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kaesang Bertemu Pengurus DPD PKS di Solo, Singgung Penjajakan Koalisi Pilkada

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengadakan pertemuan dengan jajaran pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo pada Sabtu 20 Juli 2024


Pilgub Jatim, Pakar Politik Unair Sarankan PKB-PDIP Usung Calon di Luar Khofifah agar Demokrasi Berjalan Bagus

13 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pilgub Jatim, Pakar Politik Unair Sarankan PKB-PDIP Usung Calon di Luar Khofifah agar Demokrasi Berjalan Bagus

PDIP dinilai agak terlambat mengambil sikap dalam membangun koalisi di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.


Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

17 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan duet antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

17 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


Tak Biarkan Bobby Nasution dan Khofifah Lawan Kotak Kosong, Hasto Pastikan Kader PDIP Bakal Maju

18 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Tak Biarkan Bobby Nasution dan Khofifah Lawan Kotak Kosong, Hasto Pastikan Kader PDIP Bakal Maju

Hasto memastikan akan mengusung kadernya di Pilgub Sumatera Utara dan Jawa Timur lawan Bobby Nasution dan Khofifah.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

18 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.