Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawaban Risma dan Ahok soal Pilihan Pilgub Jakarta atau Provinsi Lain

image-gnews
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai dilantik menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan dan Pendidikan di kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai dilantik menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan dan Pendidikan di kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa bakal calon gubernur (cagub) menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mulai menggeliat. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP misalnya, muncul nama Tri Rismaharini atau Risma dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat diberi pertanyaan soal pilihan sebagai bakal cagub Jakarta atau provinsi lain di Pilkada 2024, apa jawaban Risma dan Ahok?

Ahok: Paling ideal adalah Jakarta

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatra Utara (Sumut) sempat meminta Ahok untuk maju di pemilihan gubernur 2024. Namun, Ahok mengaku tidak begitu memahami provinsi tersebut.

“Saya enggak begitu paham daerah lain sebetulnya,” ujar Ahok kepada Tempo di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.

Dia mengklaim, Jakarta merupakan provinsi paling ideal bagi dirinya jika akan maju menjadi calon gubernur dalam Pilkada Jakarta. “Menurut saya, memang paling ideal adalah Jakarta,” kata dia.

Hal ini, kata dia, agar bisa mengimbangi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden terpilih.

“Kenapa Jakarta paling ideal untuk mengimbangin ini? Yang paling mirip presidensial itu adalah Gubernur Jakarta.”

Kendati demikian, partai banteng bermoncong putih itu tidak dapat mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta sendirian. Sebab, pada periode 2024-2029, PDIP hanya memiliki 15 kursi DPRD DKI Jakarta.

Sedangkan syarat untuk bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur adalah 22 kursi, sehingga PDIP harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengisi kekurangan jumlah kursi.

“Nah pertanyaannya, Jakarta kami (PDIP) enggak bisa maju kan? Karena kursi PDI Perjuangan enggak cukup. Kalau cukup ini saya minta sama Ibu (Mega), itu enggak cukup,” ujar Ahok.

Ahok kemudian menyinggung soal konsep partainya yang ingin mendidik rakyat. Kendati demikian, Ahok mengatakan bahwa dia dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum membicarakan perihal maju atau tidaknya dia pada Pilkada 2024. Ahok mengaku ditugaskan untuk membantu PDIP dalam pemenangan pilkada.

“Aku enggak tahu (ada sinyal penugasan Pilkada). Karena kan Jakarta kan kita (kursi PDIP) enggak cukup. Saya enggak tahu perhitungan-perhitungan dari Ibu (Mega) ya. Kan putusan di Ibu. Bisa saja Ibu merasa saya lebih berguna untuk mengurus kayak gitu kan (membantu kader dalam pemenangan Pilkada) untuk menuju tahun 2029,” katanya.

Selanjutnya: Jawaban Risma

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jusuf Hamka Bilang Namanya Konsisten Muncul di 6 Survei Internal Golkar untuk Pilkada Jakarta

7 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Bilang Namanya Konsisten Muncul di 6 Survei Internal Golkar untuk Pilkada Jakarta

Jusuf Hamka mengaku Airlangga memerintahkan dirinya maju di Pilgub Jakarta karena memiliki elektabilitas yang bisa membantu Kaesang.


Penjelasan Waketum PBNU soal Marahi Jusuf Hamka agar Maju di Pilgub Jakarta

8 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Penjelasan Waketum PBNU soal Marahi Jusuf Hamka agar Maju di Pilgub Jakarta

Jusuf Hamka menyebut Hilal memintanya menerima tawaran Airlangga itu. Oleh sebab itu, Hamka mengiyakan untuk maju di Pilgub Jakarta.


Dilirik Golkar Maju Pilkada Jakarta, Jusuf Hamka Sebut Dirinya Tak Bisa Disuap

8 jam lalu

Mohamad Jusuf Hamka (tengah) berdoa saat pemakaman tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanagara di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, 5 Maret 2024. Solihin GP wafat pada usia 97 tahun di RS Advent. Solihin GP pernah menjabat Panglima Kodam XIV/Hasanudin 1964-1968, Gubernur Jawa Barat 1970-1975, Gubernur Akabri Umum dan Darat 1968-1970, anggota DPA 1992-1997, dan anggota MPR 1998. TEMPO/Prima mulia
Dilirik Golkar Maju Pilkada Jakarta, Jusuf Hamka Sebut Dirinya Tak Bisa Disuap

Jusuf Hamka menaruh ikat pinggang tanpa merek itu di atas meja makan. "Nih, gesper Rp 25 ribu," kata Jusuf.


Penjelasan Lengkap PSI soal Wacana Duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta

9 jam lalu

Tangkapan Layar - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman. ANTARA/Youtube/Partai Solidaritas Indonesia/Agatha Olivia Victoria.
Penjelasan Lengkap PSI soal Wacana Duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menjelaskan ihwal wacana duet Kaesang- Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta.


Cerita Jusuf Hamka Dimarahi Waketum PBNU agar Terima Tawaran Maju Pilkada Jakarta

10 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Cerita Jusuf Hamka Dimarahi Waketum PBNU agar Terima Tawaran Maju Pilkada Jakarta

Golkar menyiapkan Jusuf Hamka sebagai calon wakil Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta.


Respons Jusuf Hamka soal Gantikan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

10 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Respons Jusuf Hamka soal Gantikan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Jusuf Hamka juga mengungkap bahwa dirinya telah membangun Kabupaten Sumedang dalam bentuk infrastruktur jalan sepanjang 62 kilometer.


Siap Lawan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka: Maju Tak Gentar

10 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Siap Lawan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka: Maju Tak Gentar

Jusuf Hamka mengatakan akan siap menerima hasil apa pun ketika memang dirinya resmi menjadi kandidat dalam Pilgub Jakarta.


Calon-calon yang Diusung PKS di Pilkada Banten-DKI-Jabar, Ada Kader Gerindra

11 jam lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Calon-calon yang Diusung PKS di Pilkada Banten-DKI-Jabar, Ada Kader Gerindra

Dari daftar calon yang diusung, hanya Anies Baswedan dan Andra Soni yang bukan kader PKS.


Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

16 jam lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku