Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan sistem pemilu yang saat ini menimbulkan beragam permasalahan harus dievaluasi demi membuat sistem pemilu pada masa depan lebih baik.
Politikus Golkar itu menyebutkan beragam pandangan tentang permasalahan pemilu yang disampaikan sejumlah anggota Komisi II DPR banyak yang senada dengan pandangan-pandangan elemen bangsa lainnya.
"Mungkin kita ke depannya membawa kesimpulan bahwa ini harus dievaluasi, terhadap sistemnya dulu," kata Doli.
Dia menuturkan setidaknya ada empat indikator yang membuat pandangan tentang evaluasi sistem pemilu itu senada. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Kedua, kata dia, presiden terpilih Prabowo Subianto juga menilai sistem demokrasi di Indonesia ini noisy atau gaduh. Ketiga, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pun menyampaikan proses demokrasi ini mahal.
Adapun yang terakhir, kata Doli, adanya putusan MK soal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang memiliki tiga dissenting opinion dari hakim konstitusi yang menyebutkan sistem pemilu perlu dievaluasi.
Pilihan editor: Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu
