TEMPO.CO, Jakarta - Legislator DPR RI Aria Bima menyebut presiden tidak bisa memihak salah satu pasangan calon di Pemilu 2024. Hal itu, kata dia, karena kepala negara harus berdiri di atas semua kelompok dan golongan.
"Ya kan beliau kepala negara, jadi enggak hanya kepala pemerintahan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini di sela acara Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Januari 2024.
Ia mengatakan dengan menjadi kepala negara artinya Jokowi juga menjadi presiden seluruh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
"Ya presidennya Pak Ganjar, Pak Mahfud dan presidennya Pak Anies dan Cak Imin. Jadi bukan hanya presidennya Pak Prabowo dan Gibran," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia sesuai dengan konstitusi, Presiden Jokowi harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Artinya berdiri di atas semua kelompok dan golongan," katanya.
Meski demikian, ia enggan menilai perlu atau tidaknya pernyataan tersebut terlontar dari Presiden Jokowi.
"Saya tidak bisa berkomentar. Hanya saya sampaikan tumpah darah Indonesia yang artinya ya berdiri di atas semua kelompok dan golongan termasuk kelompok di dalam kita berkumpul dan berpolitik," katanya.
Sementara itu, pada kegiatan tersebut, Aria menyampaikan kepada para peserta yang merupakan paroki se-Kota Solo bahwa tahun politik merupakan keniscayaan setiap lima tahunan.
"Saya cenderung menipiskan perbedaan, ini hanya sebagai teman bermain. Saya ping-pong kan butuh teman bermain, saya badminton kan butuh teman bermain," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Ia mengatakan perbedaan berpolitik dan perbedaan pemilihan capres-cawapres merupakan yang hal yang lumrah.
"Tidak perlu ada permusuhan, kami ingin biar perbedaan ini sebagai bagian dari pilihan yang memberikan harapan," katanya.
Pilihan Editor: Soal Presiden Boleh Kampanye, Lingkar Madani: Elektabilitas Prabowo-Gibran Mandek
