Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Parade Nusantara Usulkan 10 Persen APBN untuk Desa

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Surakarta: Pemerintah dinilai melakukan ketidakadilan terhadap masyarakat pedesaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN). Hingga saat ini anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan desa belum sebanding dengan jumlah penduduk pedesaan yang masih menjadi penduduk mayoritas di Indonesia.

Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Sudir Santosa, di sela-sela persiapan Kongres I Parade Nusantara di Surakarta. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita di tahun 2009 ini lebih dari seribu miliar rupiah,” kata Sudir Santosa. Sedangkan menurutnya, hanya 1,3 persen dari anggaran tersebut yag dialokasikan bagi pembangunan desa.

Padahal, lanjut Sudir, saat ini sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pedesaan. “Sebesar 78 persen penduduk yang tersebar di lebih dari 71.000 desa,” kata Sudir. Hal tersebut membuat ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat dinikmati masyarakat desa sangat terbatas, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Sudir mengatakan, kondisi tersebut dapat diatasi jika pemerintah bersedia untuk memberi anggaran yang lebih, bagi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa. “Paling tidak 10 persen dari APBN harus dialokasikan bagi pembangunan desa,” kata Sudir.

Jika hal tersebut terwujud, Sudir optimis pasyarakat desa akan mengalami kemajuan taraf hidup secara signifikan. “Satu desa bisa mendapatkan stimulus pembangunan Rp 1 miliar per desa per tahun,” kata Sudir. Dengan dana tersebut juga dapat mendorong terwujudnya Badan Usaha Milik Desa dalam bentuk lembaga keuangan mikro. “Menjadi salah satu solusi dalam pemberantasan praktek lintah darat dan rentenir yang selama ini banyak banyak mencekik masyarakat desa,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Cetak biru konsep pembangunan pedesaan termasuk penetapan prosentase anggaran dalam APBN tersebut menurut Sudir harus diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang desa. “Syukurlah saat ini RUU tentang desa sudah masuk dalam agenda rapat panitia khusus DPR RI,” kata Sudir. Dirinya optimis, RUU tersebut dapat diselesaikan oleh DPR sebelum habis masa jabatannya.

Sementara itu Ketua Panitia kongres I Parade Nusantara, H Toto Hardono SE mengatakan bahwa Parade Nusantara memiliki beberapa agenda penting yang akan dibahas di kongres yang berlangsung pada 8-9 Juni di Surakarta tersebut. Selain memperjuangkan adanya anggaran minimal 10 persen APBN untuk pembangunan desa, Parade Nusantara juga akan memperjuangkan adanya kementerian khusus di bidang pedesaan. “Agar pemerintah dapat memprioritaskan desa sebagai dasar pijakan pembangunan,” katanya.

Selain itu, dirinya berharap pemerintah tidak melakukan generalisasi terhadap konsep pembangunan desa. “Karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia berbeda-beda,” kata Toto Hardono.

 
AHMAD RAFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

24 Maret 2022

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.


Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

6 Desember 2021

Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.


Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

25 Juni 2021

Bupati Bogor Ade Yasin saat melantik 222 kepala desa terpilih di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu 18 Desember 2019. TEMPO/M.A MURTADHO
Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.


Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

24 Agustus 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berswafoto bersama istri Kepala Desa Ponggok (tengah) dan Plt Bupati Klaten (Sri Mulyani, kiri), sebelum acara diseminasi optimalisasi dana desa di gedung pertemuan Balai Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, pada Rabu sore, 23 Agustus 2017. (TEMPO/DINDA LEO LISTY)
Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.


Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

10 Juli 2017

Stadion Internasional Kabupaten Tangerang sedang dalam proses Pembangunan. Proyek yang menelan dana Rp 100 miliar ditarget kan beroperasi akhir 2018. Tempo/JONIANSYAH
Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.


Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

10 Juli 2017

Stadion Internasional Kabupaten Tangerang sedang dalam proses Pembangunan. Proyek yang menelan dana Rp 100 miliar ditarget kan beroperasi akhir 2018. Tempo/JONIANSYAH
Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."


Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

2 Juli 2017

Perangkat Desa Melung sedang mengoperasikan komputernya yang menggunakan sistem operasi BlankOn Banyumasan. TEMPO/Aris Andrianto
Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.


Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

16 April 2017

Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.


Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

24 November 2016

Eko Putro Sandjojo. cpp.co.id
Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.


Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

15 November 2016

SD-IT Hafizul Ilmi di Desa Blangkrueng, kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, 25 Oktober lalu. TEMPO/ Bintari Rahmanita
Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.