TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem Willy Aditya menanggapi dukungan kepala desa dan perangkat desa terhadap pencapresan Prabowo-Gibran. Willy menyinggung soal netralitas aparat merupakan hal yang penting.
"Yaa kita lihat undang-undangnya seperti apa bunyinya. Kemudian kita harus sama-sama melihat tentu kalau netralitas itu penting ya," kata dia saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.
Sebelumnya, Ahad, 19 November 2023, ribuan kepala desa menggelar Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Acara itu mengundang cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Willy soal hal yang berkenaan dengan pemenuhan hak individu berpolitik untuk berpihak adalah sah saja dilakukan. Namun ia menekankan bahwa netralitas itu adalah hal penting.
Willy mengimbau untuk bersama menjaga kewarasan dan akal sehat untuk Republik Indonesia. Willy menyebutkan peran untuk saling mengingatkan ketika terdapat pelanggaran terhadap UU tertentu.
"Kita ingatkan bersama-sama kalau ada UU yang dilanggar ya kita pergunakan UU yang terkait dengan objek yang bersangkutan untuk diberikan peringatan atau apa," kata dia.
Soal netralitas aparat dan kepala desa pernah disinggung anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Totok Haryono. Ia menegaskan bahwa kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.
“Kepala Desa dilarang ikut sebagai pelaksana kampanye, harus netral sebagai kepala Desa,” ungkap Anggota Bawaslu Totok Hariyono dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Jambi, pada Rabu, 26 Juli 2023 seperti dikutip dari laman resmi Bawaslu RI.
Acara Desa Bersatu yang mengundang ribuan aparat desa dan kepala desa diikuti beberapa organisasi seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, dan lainnya.
Desa Bersatu mengatakan mencari sosok pemimpin yang peduli dengan desa. Sebab itu, pihaknya menyebutkan beberapa poin yang diharapkan bisa diakomodir oleh capres-cawapres.
“Pertama reformasi tata kelola desa, dana desa Rp 5 miliar pertahun bersifat afirmatif, evaluasi pendamping desa, memperbaiki kesejahtwraan kepala desa, perangkat desa dan seluruh organisasi yang mendukung. Kami juga minta peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah poin-poin itu kelihatannya Prabowo-Gibran,” kata Koordinator Nasional Desa Bersatu Asri Anas di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu, 19 November 2023.
Pilihan Editor: Puan Minta Bawaslu Pastikan Dukungan Aparatur Desa ke Capres Pelanggaran atau Tidak
