Aliansi Pejuang Pemikir Minta Jokowi Keluarkan Aturan Netralitas Aparat Jelang Pemilu 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang mendeklarasikan Maklumat Penegakan Demokrasi. Isu utama yang dibawa dalam maklumat itu adalah melawan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. 

Koordinator Aliansi Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang, Teguh Indrayana mengatakan, aliansinya itu diisi oleh para akademisi, budayawan, politikus dan beberapa kelompok masyarakat lainnya. Maklumat yang dideklarasikan itu, meminta kepada Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Kami mendesak Presiden selaku kepala negara mengeluarkan peraturan hukum formil yang mengatur tentang netralitas Aparatur Negara yang disertai dengan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi," kata Teguh di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Minggu 19 November 2023. 

Teguh meminta, semua aparatur penyelenggara negara seperti Mahkamah Konstitusi, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu dan pejabat lembaga tinggi negara harus bersikap netral. 

"Kalau pemilu fair benar, itu kami nggak kuatir. (Tapi) Anda lihat eskalasi semakin meningkat, netralitas kurang, sehingga kami khawatir," kata Teguh. 

Teguh mengambil contoh penetapan Gibran Rakabuming Raka yang diloloskan menjadi bakal calon wakil presiden. Menurutnya, itu merupakan salah satu bentuk ketidaknetralan aparatur negara. 

"Kami memiliki persepsi yang sama, jadi demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja, ini mungkin diawali dengan Mahkamah Konstitusi yang melacurkan diri," kata Teguh. 

Teguh mengatakan, komitmen menjaga netralitas dan independensi Aparatur penyelenggara negara harus diwujudkan dalam bentuk tindakan kongkrit, bukan hanya sekedar retorika dan lips service belaka. 

"Netralitas adalah pilar utama tegaknya demokrasi di Indonesia," katanya.

Ditempat yang sama, pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, dengan adanya maklumat itu diharapkan mampu mengembalikan jalannya demokrasi di Indonesia. 

"Kalau dari saya sendiri yang kami perjuangkan adalah mengembalikan agar demokrasi itu bisa berjalan di dalam relnya," kata Ikrar. 

Menurut Mantan Duta Besar RI untuk Tunisia itu, saat ini Presiden Jokowi dan keluarganya sedang mengeluarkan jalan demokrasi dari relnya.

"Yang sekarang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya itu adalah mengeluarkan demokrasi itu dari relnya, sehingga kemudian jalannya demokrasi menabrak Undang-undang, konstitusi, kemudian meniadakan moral dan etika di dalam politik," kata Ikrar. 

Selain itu, kata Ikrar, dibangun pula narasi-narasi yang seolah anak muda harus diberikan kesempatan untuk maju. 

"Politik yang mem-brainwash pikiran anak-anak muda seakan-akan kita yang mengkritik Gibran, anti demokrasi. Jadi Itulah framing yang dilakukan oleh kelompok mereka," kata Ikrar.

Pilihan Editor: Prabowo Sempat Joget Bareng saat Terima Dukungan dari Relawan Matahari Pagi