Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar Presiden Indonesia yang Pernah Menjadi Pimpinan Partai Politik

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sejarah Indonesia, kebanyakan presiden identik dengan pimpinan partai. Hampir semua presiden Indonesia berada di pucuk pimpinan suatu partai. Namun ada juga presiden yang bukan ketua partai, mereka adalah BJ Habibie dan Presiden Joko Widodo.  

Daftar presiden Indonesia yang menjabat sebagai ketua partai politik bisa saja bertambah jika Prabowo Subianto brehasil menjadi presiden. Begitupun daftar presiden yang bukan ketua partai bisa bertambah jika Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo berhasil menjadi presiden.

Dilansir dari buku Biografi Presiden dan Wakil Presiden RI, inilah deretan presiden Indonesia yang pernah menjadi pimpinan partai politik: 

Soekarno

Soekarno sebagai seorang proklamator pada mulanya pernah memimpin sebuah partai, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai tersebut dipimpinnya setelah mengalami perubahan nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia.

Pada permulaan memimpin partai, Soekarno langsung dicap sebagai orang yang radikal oleh pemerintah kolonial. Akibatnya ia ditangkap dan dipenjara. Dalam proses pengadilannya itu, ia menulis dan membacakan pledoi yang kita kenal dengan nama Indonesia Menggugat. 

Soeharto

Presiden yang berlatar belakang militer ini ternyata juga pernah memimpin partai politik di Indonesia. Tentu kita sudah tahu partai mana yang dipimpinnya karena sangat lekat dengan pemerintahan Orde Baru, yaitu Golongan Karya (Golkar). 

Pada tahun 60-an, Soeharto mengambil alih kepemimpinan Golkar yang pada saat itu hanyalah Sekber (kumpulan organisasi kekaryaan). Bentuk organisasi yang seperti itu merupakan ide Soekarno yang ingin adanya keterwakilan seluruh golongan di Indonesia. Namun, ide tersebut diambil oleh militer dekade yang panas bagi arena politik untuk mendirikan Golkar. Sayangnya konsep keterwakilan golongan sangat jauh dalam kenyataannya. 

Gus Dur

Sosok presiden yang humoris ini ternyata juga pernah ikut mendirikan partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai tersebut sama-sama berasal dari lingkungan NU, tempat Gusdur tumbuh dan berkembang. 

Pada mulanya Gusdur menolak untuk mendirikan partai politik dengan basis kelompok agama. Prinsip tersebut ia pegang teguh karena ada kesepakatan bahwa NU tidak boleh terlibat dalam agenda politik apapun. Namun, pada akhirnya ia memilih mendengarkan aspirasi warga NU untuk mendirikan partai. Hal tersebut juga didorong dengan kekecewaan warga NU yang secara spontan mendirikan partai di daerah masing-masing secara mandiri. 

Megawati

Seperti mengikuti jejak ayahnya yang menjadi presiden sekaligus pendiri partai, Megawati juga pernah menjadi presiden dan ketua umum partai. Bahkan jabatan ketua umum partai masih ditempatinya sampai hari ini, tepatnya di Partai Demokratik Perjuangan Indonesia (PDIP). 

Dalam perjalanannya memimpin partai, ia menapaki jalur yang tidak mulus. Pada permulaannya menjadi ketua umum, terjadi dualisme dalam tubuh partai dengan adanya Kongres PDI (nama partainya sebelum ditambah kata perjuangan) Medan yang mengklaim Soerjadi sebagai ketua umum dan Kongres PDI Surabaya yang mengklaim Megawati sebagai ketua umum. Dualisme tersebut bahkan mengakibatkan peristiwa kelam yang dikenal sebagai "Peristiwa Kudatuli".

SBY

Sebelum menekuni hobi di bidang melukis dan bernyanyi, bahkan sebelum menjadi presiden. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih akrab disapa SBY, pernah ikut mendirikan partai yang membawanya menjadi presiden, yaitu Partai Demokrat. Partai Demokrat berdiri pada tahun 2001 setelah mengalami kekalahan dalam pemilihan Calon Wakil Presiden dalam Sidang MPR. SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat pada tahun 2013 menggantikan Anas Urbaningrum. 

Pilihan Editor: Kaesang jadi Ketum PSI, Jokowi: Saya Restui 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Konsekuensinya jika RUU DKJ Disahkan DPR?

2 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintasi Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Senin, 18 September 2023. Perubahan ini akan ditetapkan setelah ibu kota negara nantinya resmi pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Apa Konsekuensinya jika RUU DKJ Disahkan DPR?

RUU DKJ disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Berikut konsekuensi jika RUU DKJ disahkan.


Isi Lengkap RUU DKJ yang Nyatakan Gubernur Jakarta Nantinya Ditunjuk Presiden

2 jam lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Isi Lengkap RUU DKJ yang Nyatakan Gubernur Jakarta Nantinya Ditunjuk Presiden

RUU DKJ usulan inisiatif DPR RI, Pasal 10, memuat bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur.


Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

4 jam lalu

Ilustrasi Nelayan. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa nelayan di kampung nelayan modern Papua bisa memperoleh Rp 15 juta per bulan.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

11 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

PKS DKI khawatir penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden dapat mengembalikan kondisi negara ke era Orde Baru.


Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Siap Debat, PDIP Desak KPU Tak Ubah Format

16 jam lalu

Calon Presiden RI Ganjar Pranowo memulai hari pertama kampanye Pemilu 2024 di tanah Papua, yakni di Merauke, Selasa, 28 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Siap Debat, PDIP Desak KPU Tak Ubah Format

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md disebut sangat berpengalaman soal debat.


Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

16 jam lalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai RUU DKJ tidak masuk akal karena memberi kewenangan presiden untuk menunjuk gubernur


Sekjen PDIP Sebut Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Cs Mengkonfirmasi Hadirnya Neo Orde Baru

17 jam lalu

Seniman Butet Kartaredjasa bersama bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat acara kongkow bareng di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2023. Kongkow bareng budayawan, komedian, dan anak muda tersebut sembari mendiskusikan tentang perkembangan industri kreatif dan kesenian, serta isu-isu terkini di lingkup masyarakat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sekjen PDIP Sebut Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Cs Mengkonfirmasi Hadirnya Neo Orde Baru

Seniman Butet Kartaredjasa mengaku mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian saat menggelar pertemuan di Taman Ismail Marzuki.


Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, (kedua kiri) berbincang bersama Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kedua kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. Operasi pasar digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di awal tahun 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

Istana menjawab soal isu Presiden Jokowi mencopot Budi Waseso dari posisi Direktur Utama Perum Bulog karena kedekatan dengan PDIP.


Ganjar Pranowo Dukung Pelestarian Raja-Raja dan Kesultanan Nusantara

18 jam lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerima Mandau dari Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Arifin (kanan) saat tiba di Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: Istimewa
Ganjar Pranowo Dukung Pelestarian Raja-Raja dan Kesultanan Nusantara

Ganjar Pranowo menyatakan akan melestarikan kerajaan dan kesultanan yang ada di Indonesia jika terpilih sebagai presiden.


Pemerintah Siapkan 3 Fase Transformasi Digital Nasional.

19 jam lalu

Pemerintah Siapkan 3 Fase Transformasi Digital Nasional.

Luncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, Pemerintah Siapkan 3 Fase Transformasi Digital Nasional.