TEMPO.CO, Jakarta - Konflik terjadi di Pulau Rempang pada Kamis pekan lalu setelah Badan Pengusahaan atau BP Batam yang dibantu polisi dan beberapa prajurit TNI Angkatan Laut memaksa masuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan.
Namun, warga menolak proyek pembangunan Rempang Eco City tersebut. Sebab, proyek tersebut mengancam eksistensi beberapa masyarakat adat sebelum masa kemerdekaan. Tidak kunjung mereda, bentrokan antara masyarakat dan aparat semakin memanas. Terkait hal tersebut, berikut tanggapan setiap elemen masyarakat Indonesia.
Jokowi
Berdasarkan Antaranews, Presiden Jokowi menyatakan konflik di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Konflik tersebut tidak semestinya terjadi, jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City.
Jokowi menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. "Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi," katanya kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon pada Selasa, 12 September 2023.
"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi, menambahkan
Panglima TNI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya telah menurunkan tim dari polisi militer untuk mencegah prajurit dalam konflik di Pulau Rempang. Ia menjelaskan keberadaan anak buahnya hanya untuk membantu aparat kepolisian.
“Polisi Militer (POM) TNI kami turunkan, jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat, mungkin apa namanya provokator, atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana. Kami beri imbauan,” kata Yudo saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.
Yudo menyatakan dirinya akan menerima laporan dari Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko soal kinerja tim gabungan di sana.
“Sudah dari awal kami sampaikan kepada Pangdam maupun Pangarmada, Danlantamal, Danrem di sana, TNI yang di sana (Pulau Rempang) sifatnya perbantuan kepada Polri,” katanya.
Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menanggapi bahwa konflik di Pulau Rempang terjadi karena sosialisasi belum berjalan dengan baik. Selain itu, kericuhan juga terjadi karena adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka Indonesia lebih maju.
Bahlil Lahadalia mengatakan, sosialisasi yang belum berjalan dengan baik menyebabkan terjadinya kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
"Dugaan saya, pertama sosialisasinya belum berjalan baik. Itu harus diakui dan Bapak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan saya turun langsung," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, 13 September 2023.
Bahlil menyampaikan, kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang juga disebabkan adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka melihat Indonesia lebih maju. Menurutnya, peristiwa seperti di Pulau Rempang tidak hanya terjadi sekali di Indonesia. Kejadian ini, selalu muncul di saat Indonesia memiliki proyek yang besar.
"Setiap kita mau bangun apa saja, ada aja (muncul masalah). Ada juga kemarin viral bule-bule di TikTok yang ngomong soal itu, itu merisaukan. Ngapain bule ngurusin negara kita, ada apa di situ," kata Bahlil.
Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD menyinggung bahwa ada kekeliruan perizinan terkait status tanah di Pulau Rempang yang dilakukan pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kendati demikian, ia tetap mengimbau agar proses pengosongan lahan harus dilakukan lebih humanis, tanpa kekerasan.
“Nah, ketika kemarin pada 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak guna itu datang kesana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian, diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak, karena investor akan masuk,” kata Mahfud pada Jumat, 8 September 2023.
Ketika ditanya lebih jauh soal jenis kekeliruan yang dilakukan oleh KLHK, Mahfud menjawab pendek bahwa KLHK telah mengeluarkan surat izin penggunaan kepada pihak yang tidak berhak.
Selanjutnya: Apa kata Anies Baswedan soal bentrokan di Pulau Rempang?
