TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengimbau seluruh masyarakat agar menjaga kondusifitas dan tidak mudah terpancing dengan isu-isu miring terkait relokasi masyarakat Rempang-Galang.
“Sama-sama dekatkan kewaspadaan kita semua dari setiap usaha dan upaya yang ingin memecah belah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” kata Ansar dalam keterangan resminya, Selasa 12 September 2023.
Ansar mengatakan, relokasi masyarakat Rempang-Galang dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi dan dalam rangka melanjutkan pembangunan Provinsi Kepri ke depan yang lebih baik dan lebih maju yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri.
"Mari bersama-sama bersatu padu, bergandengan tangan, saling menghormati sesama anak bangsa demi terwujudnya Kamtibmas Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang lebih kondusif," kata Ansar.
Ansar menambahkan, pengembangan pulau Rempang menjadi daerah Eco City telah ditetapkan sebagai proyek investasi strategis nasional oleh pemerintah pusat yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk Kepulauan Riau dan Indonesia secara keseluruhan.
"Dalam mendukung proyek ini, penting untuk menjalankan pola komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang proyek ini dan mengatasi setiap kekhawatiran yang mungkin timbul," katanya.
Selain itu, peraturan yang mengatur proyek ini, yaitu Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, harus dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak terkait. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pemangku kepentingan.
"Proyek ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia," tutup Ansar.
Sementara itu, Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, Datok Seri Setia Laksana H. Raja Alhafiz juga mengimbau kepada semua masyarakat agar bersama-sama menjaga ketertiban. Jangan lagi ada terjadi sesuatu yang menyengsarakan masyarakat.
“Kita yakin dan percaya, pemerintah akan memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Kami berharap semua bisa menerima dengan lapang dada,” kata H. Raja Alhafiz.
Sebelumnya warga melayu melakukan unjuk rasa di Kantor BP Batam. Aksi berlangsung ricuh, kantor BP Batam rusak, belasan polisi luka-luka.
Massa melakukan tindakan anarkis setelah tuntutan mereka soal penolakan relokasi Kampung tua Pulau Rempang tidak diakomodasi. Termasuk permintaan pembebasan 8 orang tersangka. Usai aksi tersebut, polisi mencokok 43 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan tersebut.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Pilihan Editor: Konflik Lahan di Pulau Rempang, Panglima TNI: Jangan Sampai Ada Prajurit yang Terlibat
