TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan kelanjutan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal ditentukan dari arahan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
Demokrat menyatakan kekecewaannya usai mencuatnya duet pasangan capres Anies Baswedan - cawapres Muhaimin Iskandar yang diputuskan secara sepihak. Partai berlogo bintang mercy ini berpotensi hengkang dari KPP. SBY mengumpulkan para kadernya Jumat sore ini di Cikeas, Jawa Barat.
"Benar (kelanjutan Demokrat di koalisi) selepas rapat MTP dan pengarahan dari Pak SBY selaku Ketua MTP," kata Kamhar saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 September 2023.
Kamhar menyebut keputusan menunjuk Cak Imin sebagai cawapres merupakan keputusan sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Namun, pihaknya juga turut kecewa dengan Anies karena keputusan Paloh itu telah disetujuinya.
Soal langkah Partai Demokrat selanjutnya jika keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Kamhar menyatakan pihaknya bakal mengikuti arahan SBY.
"Kami menunggu arahan Ketua MTP Pak SBY nanti sore. Insya Allah segala sesuatunya sudah diperhitungkan dengan cermat dan seksama. Sudah dipikirkan masak-masak," kata Kamhar.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat/Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya menyebut Anies memang pernah menyampaikan kepada AHY untuk menjadi cawapresnya. Permintaan itu bahkan disampaikan sebelum surat dikirimkan.
"Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan capres-cawapres Anies-AHY'," ujar Teuku menirukan ucapan Anies saat itu.
Namun, Teuku terkejut ketika mendapat kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak yang justru diisukan menjadi cawapres Anies. Keputusan itu disampaikan oleh Sudirman Said kepada Partai Demokrat pada Rabu, 30 Agustus 2023.
Dalam pernyataannya, Sudirman mengatakan Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB dan setuju mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menurut Teuku, oersetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Partai NasDem Nasdem, Surya Paloh.
Teuku menyebut partainya merasa geram dengan keputusan itu. Teuku menyebut, Demokrat juga dipaksa menyetujui pasangan Anies-Cak Imin
"Kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," kata Teuku.
Padahal, kata dia, Surya Paloh pernah menyatakan sepakat soal waktu deklarasi cawapres Anies Baswedan Bakal diserahkan ke Tim 8. Sementara, Anies ketika bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga disarankan melakukan deklarasi pada awal September 2023.
"Namun demikian,sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Teuku.
Ia menjelaskan oada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower,Jakarta Pusat, secara sepihak Paloh menetapkan Muhaimin sebagai cawapres Anies. Penetapan ini dilakukan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
Malam itu juga, Teuku bercerita Anies dipanggil oleh Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies juga tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat soal keputusan itu.
"Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Teuku.
M JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Pernyataan Lengkap Sekjen Demokrat soal Duet Anies-Cak Imin
