Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jauh Sebelum Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo, PDIP Pernah Bilang Begini

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Budiman Sudjatmiko menyambangi Prabowo Subianto untuk bersilahturahmi dan diskusi kebangsaan. Menurutnya diskusi tersebut juga untuk menggali pemikiran Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Budiman Sudjatmiko menyambangi Prabowo Subianto untuk bersilahturahmi dan diskusi kebangsaan. Menurutnya diskusi tersebut juga untuk menggali pemikiran Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

“Jika insyaallah, Pak Prabowo jadi Presiden ke-8 Indonesia, tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum," ujar Budiman, Jumat, 18 Agustus 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Buntut dukungan terhadap Prabowo itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya akan mengumumkan sanksi kepada Budiman pada hari ini, Senin, 21 Agustus 2023. Sanksinya, kata Hasto, mengundurkan diri atau dipecat.

“Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan,” kata Hasto di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III DPD PDIP Kalimantan Timur, Ahad kemarin, 20 Agustus 2023.

Adapun Komarudin yang dimaksud Hasto adalah Komarudin Watubun yang menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP.

Pada kesempatan yang sama, Hasto mengatakan, PDIP selalu mengedepankan etika politik terutama saat merekrut para kadernya. Dia menyebut setiap kader PDIP memutuskan bergabung karena dasar kesukarelaan, bukan karena iming-iming dari pihak lain.

Saat acara deklarasi, Budiman mengaku siap jika mendapatkan sanksi dari partainya setelah mendukung Prabowo sebagai capres yang bakal berlaga di Pilpres 2024.

"Saya siap misal ada sanksi. Tapi saya yakin, saya tak punya prasangka buruk kepada partai PDI Perjuangan," ucap Budiman.

Dia menjelaskan, PDIP mempunyai aturan jika ingin memberikan sanksi kepadanya. Budiman mengklaim bakal bertanggung jawab dengan pilihannya itu jika dipanggil oleh partai.

"PDI Perjuangan punya aturan kalau saya kena sanksi itu sepenuhnya tanggung jawab saya," katanya.

M JULNIS FIRMANSYAH | IMA DINI SHAFIRA | JAMAL ABDUN NASHR | TEMPO

Pilihan editor: Hasto Sebut PDIP Tidak Tolerir Tindakan Indisipliner: Sanksi untuk Budiman Sudjatmiko Diumumkan Senin

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapolda Jateng Enggan Salami Andika Perkasa, Politikus PDIP Anggap Upaya Merendahkan

7 menit lalu

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa (paling kiri) dan Hendrar Prihadi (paling kanan) hadir di Kantor DPC PDIP Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin, 9 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kapolda Jateng Enggan Salami Andika Perkasa, Politikus PDIP Anggap Upaya Merendahkan

Keengganan Kapolda dan Pj gubernur Jawa Tengah bersalaman dengan Andika Perkasa itu viral di media sosial.


Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

1 jam lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

Kementerian Keuangan berencana membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun tahun depan dengan refinancing.


Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

1 jam lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

Video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di acara Lemhanas viral. Setelah itu ia dikabarkan dipecat dari PDIP.


Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

1 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kedua kanan), Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kiri) dan Plt. Gubernur Lemhannas Letjen TNI Eko Margiyono (kanan) berfoto bersama calon anggota dewan terpilih saat menghadiri pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR dan DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 di Jakarta, Sabtu 21 September 2024. Sebanyak 580 calon anggota DPR terpilih dan 152 calon anggota DPD terpilih mengikuti pemantapan nilai kebangsaan yang diselenggarakan KPU bersama Lemhannas menjelang pelantikan pada 1 Oktober 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani mengatakan, komunikasi antara PDIP dengan Prabowo Subianto selama ini terjalin dengan baik.


Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

3 jam lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

Bawaslu Banten menyatakan Tia Rahmania tidak terbukti melakukan penggelembungan suara. Tapi sejumlah PPK terbukti mengubah hasil suara pemilu.


Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda saat bermalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. Presiden bersama sejumlah menteri dan lima gubernur di Pulau Kalimantan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto
Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.


PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

4 jam lalu

Partai politik menggunakan berbagai cara untuk mengganti calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024-2029 terpilih. Bagaimana proses penggantian caleg terpilih tersebut?
PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

Di PDIP, kerabat Megawati Soekarnoputri hendak diloloskan menjadi anggota DPR. Di PKB, lima anggota DPR terpilih diganti.


Tia Rahmania Datangi Bareskrim Setelah Dipecat PDIP dan Batal Jadi Caleg Terpilih DPR RI

4 jam lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Tia Rahmania Datangi Bareskrim Setelah Dipecat PDIP dan Batal Jadi Caleg Terpilih DPR RI

Tia Rahmania yang dipecat PDIP yang membuat dia gagal jadi caleg terpilih DPR RI mendatangi Bareskrim untuk berkonsultasi.


Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

5 jam lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

Sekitar 9,4 juta kelas menengah rentan jatuh miskin. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan punya solusi dan menunda kenaikan PPN.


Pro-Kontra Penghapusan Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

5 jam lalu

Mantan Presiden Soeharto, menaiki motor gede. istimewa
Pro-Kontra Penghapusan Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

Beberapa pihak menanggapi keputusan MPR yang menghapus nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998. Ini pro dan kontranya.