Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hormati Sikap Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Hasto: PDIP Tak Pernah Campuri Kedaulatan Partai Lain

Reporter

image-gnews
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sambutan dalam acara Pelatihan Juru Kampanye Partai Tingkat Nasional Menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu, 5 Agustus 2023.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sambutan dalam acara Pelatihan Juru Kampanye Partai Tingkat Nasional Menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu, 5 Agustus 2023.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menghormati keputusan Golkar dan PAN bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra dan PKB mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto.

“Komunikasi sudah dijalankan, tapi kalau partai-partai tersebut sudah mengambil keputusan untuk bersama, baik untuk mendukung kami atau tidak mendukung. Itu kami hormati. PDI Perjuangan tidak pernah mencampuri kedaulatan partai lain,” kata Hasto di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP di Balikpapan, Kalimantan Timur, Ahad 20 Agustus 2023.

PDIP saat ini, kata dia, membangun kerja sama yang intens dan harmonis dengan PPP, Perindo, dan Hanura. Tiga partai itu mengikuti langkah PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dia menambahkan saat ini pun bermunculan gerakan solidaritas dari masyarakat yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden untuk Pilpres 2024.

Elektabilitas Ganjar mulai naik

Dukungan dari akar rumput itu, menurut Hasto, terlihat dari berbagai hasil survei, termasuk yang baru dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, Jumat 18 Agustus 2023. Ia menyampaikan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Ganjar naik dalam hasil survei terbaru indikator setelah sempat turun dan stagnan beberapa bulan sebelumnya.

“Ini berarti telah terjadi rebound. Tak heran optimisme soal kemenangan pileg (pemilihan anggota legislatif) dan Pilpres 2024 sangat tinggi di seluruh kader PDIP, termasuk di Kalimantan Timur,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto kembali menekankan PDI Perjuangan yang menjadi “rumah” bagi seluruh kelompok dan golongan di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Latar belakang Pak Ganjar, keluarganya sangat baik, istrinya Bu Siti Atiqoh memiliki irisan dengan teman-teman dari NU, dari PPP, sementara Bung Karno dan Ibu Megawati juga memiliki kedekatan dengan keluarga besar Muhammadiyah. Pada saat bersamaan PDI Perjuangan juga menjadi rumah bersama bagi umat Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan," kata Hasto.

Dia menambahkan anaknya Ganjar, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, juga menjadi bagian yang mewakili anak-anak muda.

“Keluarga sakinah ini akan menjadi representasi dalam suatu tradisi membangun demokrasi yang baik,” kata Hasto.

Pilihan Editor: Hasto Sebut PDIP Tidak Tolerir Tindakan Indisipliner: Sanksi untuk Budiman Sudjatmiko Diumumkan Senin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapolda Jateng Enggan Salami Andika Perkasa, Politikus PDIP Anggap Upaya Merendahkan

2 jam lalu

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa (paling kiri) dan Hendrar Prihadi (paling kanan) hadir di Kantor DPC PDIP Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin, 9 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kapolda Jateng Enggan Salami Andika Perkasa, Politikus PDIP Anggap Upaya Merendahkan

Keengganan Kapolda dan Pj gubernur Jawa Tengah bersalaman dengan Andika Perkasa itu viral di media sosial.


Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

3 jam lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

Kementerian Keuangan berencana membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun tahun depan dengan refinancing.


Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

3 jam lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

Video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di acara Lemhanas viral. Setelah itu ia dikabarkan dipecat dari PDIP.


Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

3 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kedua kanan), Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kiri) dan Plt. Gubernur Lemhannas Letjen TNI Eko Margiyono (kanan) berfoto bersama calon anggota dewan terpilih saat menghadiri pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR dan DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 di Jakarta, Sabtu 21 September 2024. Sebanyak 580 calon anggota DPR terpilih dan 152 calon anggota DPD terpilih mengikuti pemantapan nilai kebangsaan yang diselenggarakan KPU bersama Lemhannas menjelang pelantikan pada 1 Oktober 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani mengatakan, komunikasi antara PDIP dengan Prabowo Subianto selama ini terjalin dengan baik.


Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

5 jam lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

Bawaslu Banten menyatakan Tia Rahmania tidak terbukti melakukan penggelembungan suara. Tapi sejumlah PPK terbukti mengubah hasil suara pemilu.


Alasan MPR Menghapus Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

5 jam lalu

Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. wikipedia.org
Alasan MPR Menghapus Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

MPR mencabut nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Apa alasannya?


Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda saat bermalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. Presiden bersama sejumlah menteri dan lima gubernur di Pulau Kalimantan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto
Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.


PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

5 jam lalu

Partai politik menggunakan berbagai cara untuk mengganti calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024-2029 terpilih. Bagaimana proses penggantian caleg terpilih tersebut?
PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

Di PDIP, kerabat Megawati Soekarnoputri hendak diloloskan menjadi anggota DPR. Di PKB, lima anggota DPR terpilih diganti.


Tia Rahmania Datangi Bareskrim Setelah Dipecat PDIP dan Batal Jadi Caleg Terpilih DPR RI

6 jam lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Tia Rahmania Datangi Bareskrim Setelah Dipecat PDIP dan Batal Jadi Caleg Terpilih DPR RI

Tia Rahmania yang dipecat PDIP yang membuat dia gagal jadi caleg terpilih DPR RI mendatangi Bareskrim untuk berkonsultasi.


Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

6 jam lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

Sekitar 9,4 juta kelas menengah rentan jatuh miskin. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan punya solusi dan menunda kenaikan PPN.