Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri?

image-gnews
Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Isu Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria boleh poligami atau boleh memiliki istri lebih dari satu dan PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, viral di media sosial. Bagaimana halnya dengan PNS perempuan? Boleh kah poliandri?

Berdasarkan catatan Tempo, PNS perempuan dilarang untuk poliandri, atau memiliki lebih dari satu suami. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Paryono, mengatakan sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 UU tersebut, bahwa baik pria maupun wanita hanya boleh memiliki satu orang pasangan. Namun di ayat 2, disebutkan bahwa pria dapat menikah lagi dengan perizinan pengadilan.

"Tidak diatur seorang istri untuk bersuami lagi karena dalam agama tidak ada yang mengizinkan seorang wanita memiliki lebih dari satu orang," kata Paryono, seperti dikutip Tempo, Senin, 31 Agustus 2020.

Ia mengatakan poin yang sama ditegaskan ulang khusus bagi PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang kemudian direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. "PP 10 dan PP 45 tersebut merujuk pada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan," ujar Paryono.

Paryono juga mengatakan Pasal 2 pada UU Perkawinan mengatakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Poliandri jelas tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dan hal tersebut pasti tidak dicatatkan," kata dia.

PNS pria boleh poligami

Terkait PNS pria boleh poligami dibenarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana. Bima mengatakan aturan PNS pria boleh poligami mengacu pada Undang-Undang atau UU Perkawinan.

Selanjutnya: Aturan di Undang-undang Perkawinan…

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Populer di Kalangan Gen Z, Apa Itu Tren Grid Zero?

1 hari lalu

Ilustrasi Instagram. Foto: Canva
Populer di Kalangan Gen Z, Apa Itu Tren Grid Zero?

Fenomena tren grid zero mengacu pada akun Instagram yang kosong atau hanya memiliki unggahan acak.


Tahapan Penentuan Hasil Akhir Seleksi CPNS 2024, Begini Mekanismenya

6 hari lalu

Sejumlah peserta bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2024 di Hotel Bela Ternate, Maluku Utara, Sabtu, 19 Oktober 2024. Tes SKD CPNS 2024 itu diikuti 4.400 peserta yang diselenggarakan hingga 21 November 2024. ANTARA/Andri Saputra
Tahapan Penentuan Hasil Akhir Seleksi CPNS 2024, Begini Mekanismenya

Para pejuang CPNS, silakan simak informasi lengkap mengenai mekanisme seleksi akhir CPNS 2024.


Istana Samakan Akun Media Sosial Resmi Presiden Prabowo dengan POTUS

7 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.  Ke depan, Prabowo menyatakan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. TEMPO/Subekti.
Istana Samakan Akun Media Sosial Resmi Presiden Prabowo dengan POTUS

Nantinya, akun lembaga kepresidenan baru tidak terikat dengan pribadi Prabowo.


Sosok Gunawan, Orang di Balik Joget Sadbor yang Viral di TikTok

8 hari lalu

Joget Sadbor. Foto: TikTok.
Sosok Gunawan, Orang di Balik Joget Sadbor yang Viral di TikTok

Joget sadbor menjadi tren baru yang ramai dibicarakan di TikTok Indonesia. Siapa sosok di baliknya?


Terpopuler: Prabowo akan Ganti Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Presiden Sebut IKN Ibu Kota Politik Dirampungkan dalam 4 Tahun

8 hari lalu

Usai dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Kompleks Parlemen DPR/MPR RI menggunakan mobil Pindad MV3 Garuda Limousine. Mobil ini dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI.  Foto: Pindad
Terpopuler: Prabowo akan Ganti Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Presiden Sebut IKN Ibu Kota Politik Dirampungkan dalam 4 Tahun

Wamenkeu Anggito Abimanyu mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan produksi Pindad.


BKN Sebut 229.901 ASN dan PPPK akan Dialihkan, Imbas Perubahan Nomenklatur Kabinet Merah Putih

9 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
BKN Sebut 229.901 ASN dan PPPK akan Dialihkan, Imbas Perubahan Nomenklatur Kabinet Merah Putih

BKN memprediksi akan ada 229.901 ASN dan PPPK yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih


Komisi II DPR Minta Kemenpan RB Percepat Penataan Birokrasi di Pemerintahan Prabowo

9 hari lalu

 Rini Widyantini/Foto: Doc. MENPAN GO.ID
Komisi II DPR Minta Kemenpan RB Percepat Penataan Birokrasi di Pemerintahan Prabowo

Komisi II DPR meminta Kemenpan RB mempercepat penataan birokrasi di kementerian dan badan yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo.


Bagaimana Warga Iran Bereaksi terhadap Serangan Israel?

10 hari lalu

Pemandangan umum Kota Teheran setelah beberapa ledakan terdengar, di Teheran, Iran, 26 Oktober 2024. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Bagaimana Warga Iran Bereaksi terhadap Serangan Israel?

Kehidupan kembali ke ritme normal dalam beberapa jam setelah serangan israel, tetapi warga Iran tetap merasa was-was tetap ada.


Viral Pengamen Ondel-Ondel Cabuli Anak 10 Tahun, Polsek Kemayoran: Sudah Ditangkap

12 hari lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik
Viral Pengamen Ondel-Ondel Cabuli Anak 10 Tahun, Polsek Kemayoran: Sudah Ditangkap

Polisi menangkap pengamen itu setelah mengetahui video viral pelaku yang diduga sudah 3 kali melakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut.


Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

12 hari lalu

Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Plt Ketum PPP Mardiono usai menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola
Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

Prabowo melantik tujuh tokoh Utusan Khusus Presiden, termasuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Bagaimana ketentuannya?