TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO menggagalkan pengiriman 123 calon ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Mereka dicegat saat hendak diberangkatkan ke Malaysia.
Kepala Satgas TPPO, Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri, mengatakan 123 korban terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Mereka berasal dari berbagai daerah.
"Satgas TPPO Polri berhasil menyelamatkan 123 korban (74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak) yang berasal dari Sulawesi Selatan, NTT, dan Jawa Timur," kata Asep dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Juni 2023.
Tetapkan 8 tersangka dari 9 kelompok
Asep menjelasan pengungkapan ini dilakukan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan. Satgas TPPO pun telah ditetapkan sebanyak 8 orang tersangka yang berasal dari 9 kelompok.
"Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan berhasil mengungkap 9 kelompok jaringan TPPO, menerbitkan 9 laporan polisi, dan menetapkan 8 orang tersangka," ujar Asep.
Asep Edi Suheri yang juga menjabat sebagai Wakil Kabareskrim Polri ini mengatakan, dalam melakukan aksinya para tersangka menggunakan 2 modus, yakni mengirim pekerja migran melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi (jalur tikus).
"Satgas TPPO Polri bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu TNI wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT. Pelni, dan PT. Pelindo Cabang Nunukan," kata dia.
Selain menangkap 8 tersangka, kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 32 unit ponsel, 3 kartu keluarga, 54 KTP, dan 45 Paspor.
Adapun para tersangka dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Subsider Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp 600 juta.
Korban akan dipulangkan oleh BP3MI
Asep menyatakan para korban perdagangan orang ini nantinya akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Dia menyatakan Satgas TPPO telah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
"Terkait pemulangan korban, kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan pihak BP3MI menyatakan siap untuk memfasilitasi pemulangan korban hingga tiba di daerah masing-masing," kata dia.
Asep mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah. Kata Asep, iming-iming itu akan membuat masyarakat menjadi korban perdagangan orang, sehingga tidak mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.
"Silahkan gunakan jalur resmi yang tersedia melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI," kata Asep.
Kasus perdagangan orang belakangan menjadi perhatian serius pemerintah. Hal itu tak lepas dari terbongkarnya kasus penyekapan dan perbudakan yang dialami sejumlah Pekerja Migran Indonesia di Kamboja.
