TEMPO.CO, Jakarta - Puan Maharani menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai satu dari sekian banyak calon wakil presiden (Cawapres) yang masuk ke dalam radar partainya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023.
Hasto singgung politik merangkul semua elemen
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal masuknya nama AHY dalam bursa Cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Pernyataan soal AHY masuk bursa cawapres Ganjar itu sebelumnya diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.
Hasto menjelaskan, masuknya nama AHY karena PDIP ingin mengedepankan politik yang merangkul semua elemen.
“Ya, ketika nama itu muncul, Mas AHY disampaikan Mbak Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan), spirit yang ada kan spirit yang merangkul seluruh elemen politik,” kata Hasto kepada wartawan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2023.
Bantah untuk pecah belah koalisi perubahan
Hasto menepis anggapan bahwa penyebutan nama AHY itu sebagai bentuk upaya memecah belah Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi Perubahan sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Capres.
Hasto menyatakan PDIP memahami etika dalam berpolitik. Dia menyatakan penyebutan nama AHY itu sebagai bentuk pertanggungjawaban PDIP karena menerima aspirasi dari akar rumput yang menginginkan putra dari Presiden Indonesia ke-6 menjadi pendamping Ganjar Pranowo.
“Tetapi, ketika ada masukan itu (nama AHY jadi bakal cawapres), ya, menjadi tanggung jawab dari kami untuk disampaikan ke publik,” ujar Hasto.
Hasto menyadari posisi AHY bersama Partai Demokrat berbeda dengan PDIP menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Akan tetapi, ia meyakini ruang dialog harus dibuka dalam perpolitikan.
