INFO NASIONAL – Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, peran para pendiri bangsa dan keteladanan mereka berjuang bersama menyepakati Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 45 sebagai Konstitusi Negara, serta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, tetap di kedepankan. Hal itu penting, agar ketika rakyat yang mengisi kemerdekaan akan mempergunakan kedaulatan yang ada di tangan mereka, dapat berlaku dengan baik, benar, dan tidak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.
“Sebab, berjalannya demokrasi sesuai jalurnya, hanya bisa terjadi jika rakyat betul-betul memahami dengan benar sejarah dan cita-cita bangsa, dan ketika rakyat menjaga haknya tersebut dan menggunakannya secara bijak dan tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW di Kota Denpasar, Bali, Minggu 4 Juni 2023. Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan hal itu kepada sekitar 100 orang Pimpinan dan kader PKS DPW Bali serta masyarakat sekitar, peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR kerja sama MPR dengan DPP PKS BPW Santri (NTB, NTT, Bali) dan DPW PKS Provinsi Bali.
Rakyat, lanjut HNW, juga harus paham betul dengan hak istimewanya itu, yang sangat berpengaruh untuk keberlanjutan berjalannya Republik ini. Namun, hal itu tak lepas dari sinergitas yang baik dengan penyelenggara negara. Tahun Politik 2024 nanti, adalah momen yang tepat untuk melihat apakah kedaulatan yang dimiliki rakyat itu, akan dihormati dan dinomersatukan atau diabaikan.
"Rakyat sendiri, saya meyakini karena ingin kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya, tentu saja akan menggunakan hak pilihnya dengan tepat. Hal ini semestinya didukung penuh oleh semua elemen bangsa termasuk oleh penyelenggara negara,” ujar HNW.
Namun, HNW mengaku saat ini sangat miris dengan beberapa hal yang sangat mengganggu pelaksanaan pemilu 2024 sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat, salah satunya mencuatnya usul tentang perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Dengan sistem tertutup, rakyat yang berdaulat tidak bisa memilih calon wakil rakyat yang mereka sukai dan percayai. Rakyat hanya diarahkan untuk memilih partai.
"Hal itu sangat bertentangan dengan UUD yang menegaskan bahwa pemilu bukan untuk memilih partai tapi, memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Ini entah darimana pemikiran itu. Itulah makanya kami di DPR menolak keras usul tersebut," kata anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS ini.
HNW berpesan dan mengajak kepada seluruh elemen bangsa, untuk selalu saling mengingatkan tentang pentingnya menjaga, memegang teguh dan menghormati amanah UUD NRI Tahun 1945. Seperti tentang kedaulatan yang sepenuhnya sudah diberikan oleh UUD kepada rakyat, tinggal dilaksanakan saja, jangan dipermasalahkan atau diutak-atik lagi. Semestinya, yang harus kita semua perhatikan adalah, agar pelaksanaan tahun politik 2024 nanti selain terlaksana dengan lancar dan baik, juga tetap terjaga keutuhan bangsa.”
Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dihadiri oleh antara lain, Sekretaris Fraksi PKS MPR Johan Rosihan, Ketua DPW PKS Bali Hilmun Nabi', Sekretaris DPW PKS Bali Zulrachmad Lonthor, Perwakilan MUI, Muhammadiyah dan Dewan Dakwah Indonesia Provinsi Bali. Setelah keynote speech, sambutan-sambutan dan pemaparan materi, acara kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif, antara para narasumber dan peserta sosialisasi. (*)
