Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Hasto dan Djarot Saiful Hidayat Aturan Internal PDIP, Keluarga Kader Tak Boleh Beda Partai

image-gnews
Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat saat berdiskusi di Gedung TEMPO, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat saat berdiskusi di Gedung TEMPO, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku senang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep terjun ke dunia politik. Namun Djarot mengingatkan Kaesang bahwa PDIP melarang anggota keluarga bergabung ke partai lain.

“Kita harus lihat bahwa Pak Jokowi, itu dua kali wali kota itu dari PDIP. Beliau juga kader PDIP. Mas Gibran juga, Mas Bobby (Bobby Nasution) juga. Ketika Pak Jokowi ke Jakarta, jadi Gubernur DKI Jakarta juga dari PDIP, Presiden juga,” kata Djarot Saiful Hidayat pada Senin, 5 Juni 2023.

Aturan satu keluarga satu partai di PDIP pernah disampaikan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Regulasi internal partai itu diungkapkan kepada publik pada Januari lalu. Hal itu disampaikannya juga untuk menanggapi pernyataan Kaesang yang ingin masuk politik. Secara tersirat, Hasto meminta Kaesang gabung ke partai bapaknya.

“Ya sekiranya (Kaesang) mau masuk ke PDI Perjuangan, karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 28 Januari 2023 lalu.

Menurut Hasto, membangun komitmen satu keluarga tidak masuk partai yang berbeda sangatlah penting. Hal itu, kata dia menunjukkan emosional politik. Bagi PDIP pendidikan politik dari keluarga sangat penting. Karena itu, dalam aturan pencalegan, misalnya suami istri dari partai berbeda tidak bisa dijadikan sebagai caleg.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Karena itu juga menunjukkan suatu emotional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga,” kata Hasto.

Aturan itu bukan gertak sambal. Mei lalu, PDIP memecat Murad Ismail dari jabatan Ketua DPD PDIP Maluku. Gubernur Maluku itu juga didepak dari partai berlambang banteng itu gara-gara istrinya, Widya Pratiwi beralih menjadi caleg DPR dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Hasto mengungkapkan, partai sebenarnya sudah melakukan konfirmasi kepada Murad mengenai kepindahan istrinya dari PDIP. “Tetapi ternyata tidak ada suatu ruang dialog, padahal PDIP membangun ruang dialog,” kata Hasto.

Pilihan Editor: PSI Dukung Kaesang Jadi Calon Wali Kota Depok, Djarot Ingatkan PDIP Larang Satu Keluarga Beda Partai

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gibran Ungkap Belum Ada Keputusan Program Makan Bergizi Sehari Dua Kali: Masih Uji Coba

2 jam lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka menjelaskan tentang kegiatan blusukannya bersama Paslon wali kota dan wakil wali kota Solo, Respati Ardi-Astrid Widayani di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 10 September 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Gibran Ungkap Belum Ada Keputusan Program Makan Bergizi Sehari Dua Kali: Masih Uji Coba

Gibran mengatakan ada usulan dari Hashim Djojohadikusumo soal pelaksanaan makan bergizi gratis sehari dua kali.


Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

2 jam lalu

Rukmini Petoheke, 53 tahun, warga Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saat ditemui di sela-sela aksi masyarakat adat di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. TEMPO/Han Revanda Putra
Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR pagi ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Tuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.


Gibran Mengaku Tak Ada Persiapan Khusus untuk Pelantikan Presiden-Wakil Presiden

3 jam lalu

Wakil Presiden RI Terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono usai memantau uji coba makan bergizi gratis di SMAN 70 Jakarta Selatan, Rabu 9 Oktober 2024. ANTARA/Lifia Mawaddah Putri
Gibran Mengaku Tak Ada Persiapan Khusus untuk Pelantikan Presiden-Wakil Presiden

Gibran mengaku tak punya persiapan khusus untuk pelantikannya sebagai Wakil Presiden terpilih pada Ahad, 20 Oktober 2024.


Nonton Timnas vs Bahrain, Jokowi: Gondok Banget

3 jam lalu

Wasit Ahmed Al Kaf yang memimpin laga Bahrain vs Indonesia. Tangkapan Layar
Nonton Timnas vs Bahrain, Jokowi: Gondok Banget

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya menyaksikan laga sepakbola Timnas Indonesia melawan Bahrain semalam.


H-9 Jokowi Lengser: Gibran Soal Penyusunan Kabinet Prabowo hingga Uji Coba Makan Bergizi Gratis

3 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan siswa saat meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin 5 Agustus 2024. Program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 tersebut sebagai upaya mengurangi gizi buruk dan mempersiapkan generasi emas Indonesia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
H-9 Jokowi Lengser: Gibran Soal Penyusunan Kabinet Prabowo hingga Uji Coba Makan Bergizi Gratis

Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya dilibatkan dalam penyusunan kabinet Prabowo.


Mengenal Awal Pengembangan BSD City yang Kini Ditetapkan Jokowi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

4 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Mengenal Awal Pengembangan BSD City yang Kini Ditetapkan Jokowi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Jokowi menetapkan kawasan BSD di Tangerang Selatan, Banten menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus. Ini awal pengembangan BSD City.


FSGI Sebut Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Jakarta Pencitraan

5 jam lalu

Wakil Presiden RI Terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono usai memantau uji coba makan bergizi gratis di SMAN 70 Jakarta Selatan, Rabu 9 Oktober 2024. ANTARA/Lifia Mawaddah Putri
FSGI Sebut Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Jakarta Pencitraan

FSGI menilai uji coba program makan bergizi gratis seharusnya diprioritaskan untuk daerah 3T.


Alasan Hashim Djojohadikusumo Minta Grup Ciputra dan Lainnya Tak Ikut dalam Proyek Rumah Desa di Era Prabowo

5 jam lalu

Komisaris Utama Arsari Tambang, Hashim Djojohadikusumo saat groundbreaking PT Stania di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Alasan Hashim Djojohadikusumo Minta Grup Ciputra dan Lainnya Tak Ikut dalam Proyek Rumah Desa di Era Prabowo

Hashim Djojohadikusumo mewanti-wanti Grup Ciputra dan kontraktor besar lainnya tidak ikut dalam proyek rumah era Prabowo-Gibran di desa.


Seluk-beluk Revolusi Mental yang Digaungkan Jokowi Sepuluh Tahun Terakhir

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Seluk-beluk Revolusi Mental yang Digaungkan Jokowi Sepuluh Tahun Terakhir

Revolusi mental menjadi salah satu program yang diusung Jokowi dalam sepuluh tahun terakhir. Apa kaitannya dengan Trisakti Bung Karno?


Mereka Menilai Revolusi Mental ala Jokowi Gagal, Apa Kata Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Akademisi?

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo. Tempo/Ijar Karim
Mereka Menilai Revolusi Mental ala Jokowi Gagal, Apa Kata Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Akademisi?

Sepuluh tahun telah berlalu dan kini di pengujung masa pemerintahan, apakah Revolusi Mental Jokowi menunjukkan hasil? Mereka ini anggap gagal.