Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus BTS Kominfo, Johnny Plate Disebut Minta Uang ke Bawahan untuk Beri Sumbangan

image-gnews
Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka korupsi proyek pembangunan menara internet base transceiver station (BTS) 4G. Salah satunya Menkominfo Johnny Plate.
Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka korupsi proyek pembangunan menara internet base transceiver station (BTS) 4G. Salah satunya Menkominfo Johnny Plate.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disebut meminta bawahannya Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Achmad Latief untuk menyiapkan sejumlah uang. Uang tersebut kemudian digunakan untuk memberikan sumbangan yang diberikan Plate dalam beberapa kunjungan kerjanya di beberapa daerah.

Permintaan itu terungkap dalam dokumen yang sempat dilihat Tempo di kasus BTS Kominfo. Dalam dokumen itu, kepada penyidik Anang mengaku mendapatkan perintah dari Johnny menyiapkan sumbangan untuk kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Juni 2021. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Anang memerintahkan bawahannya untuk mencarikan sponsor yang bisa menyediakan uang tersebut.

Setelah adanya permintaan, Johnny melakukan kunjungan kerja ke NTT pada Juni 2021. Dia menyerahkan sumbangan sebesar Rp 250 juta kepada pihak gereja. “Terdapat sumbangan sejumlah Rp 250 juta kepada gereja di NTT,” seperti dikutip dari sumber Tempo yang mengetahui proses penyidikan ini.

Dalam dokumen yang sama, Johnny disebut tidak hanya sekali meminta Anang untuk menyiapkan uang. Anang disebut mendapatkan perintah serupa dari Johnny untuk menyiapkan sumbangan dalam kunjungan kerjanya ke Flores, NTT. Permintaan itu dilakukan secara langsung dalam pertemuan antara Johnny dan Anang pada April 2021.

Untuk memenuhi permintaan itu, Anang memerintahkan bawahannya untuk mencarikan sponsor yang bisa menyiapkan uang. Akan tetapi, Anang menyebut bawahannya menyatakan pemberian sponsor dibatalkan tanpa menceritakan penyebabnya. Setelah adanya permintaan itu, Johnny melakukan kunjungan dan memberikan sumbangan kepada korban bencana banjir di Flores sebesar Rp 200 juta.

Kesaksian Anang disebut menjadi salah satu petunjuk yang digunakan penyidik Kejaksaan Agung untuk menetapkan Johnny menjadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kominfo. Johnny menjadi tersangka keenam yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi yang diduga merugikan negara Rp 8 triliun. Selain Johnny, kejaksaan sudah menetapkan tujuh orang tersangka, salah satunya Anang Achmad Latif.

Terkait pengakuan tersebut, pengacara Anang Latif, Kresna Hutauruk tidak merespons pesan konfirmasi dari Tempo. Begitu pun pengacara Johnny G. Plate, Ali Nurdin tidak merespons pesan konfirmasi dari Tempo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana tidak membenarkan atau membantah adanya permintaan sumbangan tersebut. Dia mengatakan keterangan para saksi dan tersangka merupakan ranah penyidik. “Keterangan para saksi dan tersangka tidak mungkin dibawa ke ranah publik, itu konsumsi penyidik,” kata dia.

Partai NasDem menyiapkan upaya praperadilan dalam kasus yang menjerat mantan sekjennya, Johnny G. Plate. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya sedang menyiapkan praperadilan, alih-alih menjadi justice collaborator.  "Kami akan praperadilan, bukan justice collaborator," kata Willy ditemui di NasDem Tower pada Jumat, 2 Juni 2023. 

Namun, Willy belum bisa menyampaikan kapan praperadilan tersebut akan diajukan "Nanti kami akan sampaikan di hal yang berbeda," kata Willy. 

Willy mengatakan selama proses praperadilan berjalan, Jhonny masih diberikan kesempatan untuk maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI pada Pemilu 2024. "Praperadilan asumsinya kan masih (pencalonan) tetap berjalan, artinya asumsi beliau tidak bersalah," kata Willy.

ROSSENO AJI | ADE RIDWAN

Rekomendasi Editor: 5 Fakta Terkini Soal Kasus Korupsi BTS Kominfo yang Menyeret Johnny Plate

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Kejaksaan Tak Terapkan Restorative Justice di Kasus Landak Jawa

4 jam lalu

I Nyoman Sukena, 38 tahun, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ia menjadi terdakwa karena memelihara empat ekor landak jawa (Hysterix Javanica) yang masuk dalam kategori hewan dilindungi. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu
Alasan Kejaksaan Tak Terapkan Restorative Justice di Kasus Landak Jawa

Kejaksaan Agung menjelaskan mengapa tidak menggunakan restorative justice di kasus Nyoman Sukena yang ditangkap karena memelihara landak Jawa.


3 Nama Ini Beredar di Bursa Calon Pj Gubernur Jakarta

6 jam lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) memimpin Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota DPRD periode 2024-2029 di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada Senin (26/8). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
3 Nama Ini Beredar di Bursa Calon Pj Gubernur Jakarta

DPRD Jakarta akan mengusulkan nama-nama calon Pj Gubernur hari ini sebagai pengganti Heru Budi Hartono. Ada tiga nama yang beredar.


Kompolnas Dalami Keterlibatan Brigjen Mukti Juharsa yang Berulang Kali Disebut di Sidang Korupsi Timah

21 jam lalu

Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Pol. Mukti Juharsa. (ANTARA/Laily Rahmawaty
Kompolnas Dalami Keterlibatan Brigjen Mukti Juharsa yang Berulang Kali Disebut di Sidang Korupsi Timah

Kompolnas terus memantau jalannya sidang korupsi timah yang para saksi menyebut keterlibatan Brigjen Mukti Juharsa.


Bursa Pj Gubernur DKI, NasDem Condong Pilih Sekda Joko Agus Ketimbang Heru Budi

1 hari lalu

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Bursa Pj Gubernur DKI, NasDem Condong Pilih Sekda Joko Agus Ketimbang Heru Budi

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta memberi tanda bakal memilih Sekda Joko Agus Setyono sebagai Pj Gubernur ketimbang Heru Budi. Kenapa?


Aturan Pencalonan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Masih Berpeluang?

1 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI sementara Achmad Yani di Kantor DPRD DKI Jakarta,Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Aturan Pencalonan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Masih Berpeluang?

DPRD DKI Jakarta membuka peluang bagi seluruh ASN dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon I untuk diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Jakarta


Sidang Helena Lim, Saksi Ungkap Pertemuan Harvey Moeis dengan Mukti Juharsa

2 hari lalu

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis (kiri), Suparta (tengah) dan Reza Andriansyah (kanan) mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 2 September 2024.  ANTARA/Sulthony Hasanuddin
Sidang Helena Lim, Saksi Ungkap Pertemuan Harvey Moeis dengan Mukti Juharsa

Eks Kepala Unit Produksi Belitung PT Timah Tbk kembali menceritakan pertemuan antara dirinya dnegan Harvey Moeis dan Mukti Juharsa.


Pilkada Surabaya: Petahana Eri Cahyadi-Armuji Lawan Kotak Kosong, Semua Parpol Mengusung Mereka

2 hari lalu

Pasangan bakal Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. ANTARA/HO-Relawan Eri-Armuji
Pilkada Surabaya: Petahana Eri Cahyadi-Armuji Lawan Kotak Kosong, Semua Parpol Mengusung Mereka

Petahana Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada Surabaya 2024. Ia diusung 18 partai politik.


Kata Ahmad Sahroni soal Penggantinya Jadi Ketua Timses Ridwan Kamil-Suswono

3 hari lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. Dalam sidang, Ahmad Sahroni mengklaim telah mengembalikan uang sebesar Rp 860 juta kepada KPK, setelah diduga berasal dari hasil korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Kata Ahmad Sahroni soal Penggantinya Jadi Ketua Timses Ridwan Kamil-Suswono

Belum genap 24 jam, Ahmad Sahroni batal menjadi Ketua Timses Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.


Batal Jadi Ketua Timses Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Sahroni Sebut Dapat Tugas Lain dari NasDem

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Batal Jadi Ketua Timses Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Sahroni Sebut Dapat Tugas Lain dari NasDem

Belum genap 24 jam, Ahmad Sahroni batal menjadi Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.


Buruh Ditahan Gara-gara Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR dan Lembur Tak Dibayar

7 hari lalu

Ilustrasi penjara. Sumber: asiaone.com/the new paper ilustration
Buruh Ditahan Gara-gara Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR dan Lembur Tak Dibayar

Kejagung didesak untuk segera membebaskan Septia Dwi Pertiwi, buruh sebuah perusahaan yang ditahan gara-gara ungkap gaji di bawah UMR.