Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dituding Bermuka Dua, Politikus NasDem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit

image-gnews
Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.
Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. "kunjungan hari ini membuktikan bahwa PDIP dan NasDem memiliki kesamaan garis historis yang kemudian itu menjadi modal besar dibangunnya tahapan kerja sama," ujar Willy. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyentil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan sebutan kacang lupa kulit. Ungkapan ini untuk menanggapi pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak yang menyebut NasDem bermuka dua.

"Maksudnya apa yang bermuka dua, PDIP kacang lupa pada kulitnya," kata Willy di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat 2 Juni 2023. 

Willy mengatakan, seharusnya PDIP sadar kepemimpinan Joko Widodo alias Jokowi selama dua periode ini tak lepas dari dukungan NasDem

"Yang menjadi modalitas Jokowi periode pertama dan kedua itu Nasdem dan PDIP. Jokowi lahir dari gedung ini (NasDem Tower), kalau PDIP statemen seperti itu, ya, kacang lupa kulitnya," kata Willy. 

Willy pun meminta agar PDIP dapat bersikap dewasa, jangan melakukan provokasi-provokasi yang dianggapnya sebagai recehan.

"Kami tidak pernah memprovokasi PDIP ketika menolak undang-undang yang diusulkan oleh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin di DPR. Nggak bilang juga PDIP kenapa keluar dari pemerintahan," katanya. 

Lebih jauh Willy mengatakan, Jokowi adalah anak kandung NasDem. "Ibaratnya ibunya PDIP bapaknya NasDem," kata Willy. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal tidak diundangnya NasDem oleh Jokowi ke Istana Merdeka pada awal bulan Mei 2023 lalu, Willy mengatakan, tidak ingin mempersoalkan hal tersebut. 

"Kami tidak ahli tafsir. Kami bukan orang yang menduga-duga, ya nggak apa-apa (NasDem tak diundang), sekarang komitmen politik kami menyelesaikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin itu," kata Willy. 

Pernyataan Gilbert terhadap Partai NasDem dilontarkan dilatarbelakangi dengan sikap Anies Baswedan yang belakangan kerap mengkritik pemerintahan. Padahal, saat ini partai besutan Surya Paloh itu masuk dalam koalisi pemerintahan. 

"Anehnya saat Anies dan timnya mengkritik pemerintahan saat ini soal panjang jalan, padahal datanya salah baca dan tidak minta maaf, Nasdem diam saja dan tidak mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan saat ini," kata Gilbert melalui keterangan persnya yang didapat Tempo, Jumat 2 Juni 2023. 

Gilbert membandingkan kasus Anies dengan Zulfan Lindan yang langsung dipecat oleh NasDem karena menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini dideklarasi menjadi bakal calon presiden tersebut antitesis dari Jokowi.

Pilihan Editor: JK Ungkap Deklarasi Anies Baswedan oleh Demokrat Sudah Direncanakan SBY Sejak Bulan Lalu 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mundur dari Jadwal Semula, Kapan Pengosongan Pulau Rempang Dilakukan?

28 menit lalu

Warga bentrok dengan aparat gabungan dari beragam kesatuan dengan mengendarai 60 armada kendaraan saat berupaya masuk ke Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Riau. Twitter
Mundur dari Jadwal Semula, Kapan Pengosongan Pulau Rempang Dilakukan?

Menteri Bahlil menyatakan relokasi warga Rempang mundur dari jadwal semula. Lalu kapan batas waktu terakhir relokasi terlaksana?


Relokasi Dipindah ke Tanjung Banon, Ini Tuntutan Lengkap Warga Rempang ke Pemerintah Jokowi

59 menit lalu

Pengunjuk rasa melempari personel polisi saat aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 11 September 2023. Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Relokasi Dipindah ke Tanjung Banon, Ini Tuntutan Lengkap Warga Rempang ke Pemerintah Jokowi

Meski pemerintah sudah menjanjikan sejumlah kompensasi, warga Pulau Rempang, tetap menolak untuk direlokasi. Ini tuntutan lengkap mereka.


Setara Institute Sebut Banyak Salah Kaprah di Gugatan Usia Capres-Cawapres ke MK

1 jam lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra (kedua kiri) dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri), Daniel Yusmic P. Foekh (kedua kanan), M. Guntur Hamzah (kanan) memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. MK menolak permohonan uji materi yang diajukan Arifin Purwanto terkait permintaan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup. ANTARA/Galih Pradipta
Setara Institute Sebut Banyak Salah Kaprah di Gugatan Usia Capres-Cawapres ke MK

Hendardi mengatakan, MK bukanlah Mahkamah Keranjang (sampah) yang bisa memeriksa semua perkara atau tempat semua curahan warga mencari keadilan.


Kaesang Pangarep Jadi Ketum PSI, Pengamat Sebut Peringatan Dini untuk PDIP

1 jam lalu

Ketua Umum terpilih Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep memberikan pidato politik pertamanya pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kaesang Pangarep Jadi Ketum PSI, Pengamat Sebut Peringatan Dini untuk PDIP

Pengamat menyatakan bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI bisa berpotensi menggerus suara PDIP.


Ganjar Ucapkan Selamat Buat Kaesang Jadi Ketua Umum PSI

1 jam lalu

Kaesang Pangarep memberikan tanda cinta (love sign) saat pidato pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ganjar Ucapkan Selamat Buat Kaesang Jadi Ketua Umum PSI

Kaesang sebelumnya masih enggan menyampaikan arah politik partainya untuk Pilpres 2024.


Kaesang Pangarep Resmi Jadi Ketua Umum PSI, NasDem: Semoga Beri Warna Baru

2 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kaesang Pangarep Resmi Jadi Ketua Umum PSI, NasDem: Semoga Beri Warna Baru

NasDem berharap Kaesang Pangarep bisa memberikan warna baru dalam dunia politik Indonesia.


Setara Institute Minta MK Segera Putuskan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres

2 jam lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh (kanan) memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. MK menolak permohonan uji materiil aturan ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Buruh. ANTARA/Galih Pradipta
Setara Institute Minta MK Segera Putuskan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres

"MK harus tahan ujian di tahun politik," kata Hendardi.


Soal Gugatan Batas Usia Capres, Pengamat Sebut MK Tak Pernah Konsisten Soal Open Legal Policy

2 jam lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) bersiap memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. MK menolak permohonan uji materi yang diajukan Arifin Purwanto terkait permintaan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup. ANTARA/Galih Pradipta
Soal Gugatan Batas Usia Capres, Pengamat Sebut MK Tak Pernah Konsisten Soal Open Legal Policy

MK diminta menggunakan cara pandang kenegaraan untuk memutuskan gugatan batas usia capres dan cawapres.


Koalisi Perubahan Matangkan Rencana Pengerahan 9 Juta Saksi di Pilpres 2024

2 jam lalu

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan (kedua kanan dan Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (kedua kiri) disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) saat tiba di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Koalisi Perubahan Matangkan Rencana Pengerahan 9 Juta Saksi di Pilpres 2024

Koalisi Perubahan sedang merumuskan strategi pemenangan, termasuk mempersiapkan mempersiapkan tim nasional pemenangan pasangan Anies-Cak Imin.


Kepala Otorita IKN Sebut akan Ada 20 Calon Investor Baru yang Bakal Danai IKN Lebih dari Rp 10 Triliun

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kepala Otorita IKN Sebut akan Ada 20 Calon Investor Baru yang Bakal Danai IKN Lebih dari Rp 10 Triliun

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Bambang Susantono mengungkapkan kabar terbaru soal pendanaan pembangunan di IKN.