TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh menanggapi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akhirnya mengakui dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pemilu 2024. Pernyataan Jokowi itu disampaikan di depan para pemimpin redaksi dan content creator dalam pertemuan di Istana Negara pada Senin, 29 Mei 2023.
Beberapa tokoh yang menanggapi yakni mulai dari Partai Demokrat, hingga terbaru dari Ganjar Pranowo. Berikut detail tangapan para tokoh tersebut.
1. Politikus Demokrat
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan agar Jokowi sebaiknya berfokus menyejahterakan rakyat alih-alih cawe-cawe pilpres. Dia menilai tidak elok bagi seorang kepala negara menunjukkan keberpihakan dalam pemilu. Ia menyebut hal itu melampaui batas jabatannya sebagai kepala negara.
“Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya," kata Herzaky melalui pesan tertulis pada Senin 29 Mei 2023.
2. OSO
Berbeda dengan Herzaky, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso mengatakan setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe dalam politik menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, seorang presiden memang harus andil cawe-cawe dalam politik.
"Kalau saya presiden harus cawe-cawe karena presiden," kata dia pada Kamis, 1 Juni 2023.
Seorang presiden, dia berujar, tidak bisa begitu saja meninggalkan perjuangan yang telah dilakukan di masa pemerintahannya. "Gak bisa dong tinggalkan begitu aja sisa perjuangan yang telah dinikmati oleh rakyat daerah," ucap Oso.
3. Waketum PAN
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyakini Presiden Jokowi tak akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam cawe-cawe di Pemilu 2024. Dia menilai, presiden tidak melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. “Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujar Viva.
Viva menyebut tidak ada aturan dan undang-undang yang melarang sikap Presiden Jokowi yang mengikuti cawe-cawe Pemilu. Karena di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, kata dia, sudah sangat jelas mengatur mekanisme, prosedur dan proses pilpres. "Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres. Tidak ada restriksi, penekanan atau intervensi penjegalan," kata dia.
4. Politikus PDIP
Ketua DPP PDIP Ericko Sotarduga menilai Jokowi sebagai presiden memang haruslah cawe-cawe. Ericko menilai berjalannya proses pemilu perlu dijamin keamanan rakyat sesuai dengan mestinya. Hal ini dilakukan agar rakyat tak merasa terintimidasi dalam menentukan pilihannya.
"Kami menilai memang seharusnya seorang presiden, memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu," kata Ericko kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
