Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP-Gerindra-PPP Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe, PAN Malah Respons Begini

image-gnews
Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi melintasi jalanan rusak saat kunjungan kerja di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.  Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi melintasi jalanan rusak saat kunjungan kerja di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pernyataan Jokowi yang disampaikan di depan para pemimpin redaksi dan content creator dalam pertemuan di Istana Negara pada Senin, 29 Mei 2023 itu mengundang respons dari sejumlah partai politik (parpol) pendukung Jokowi.

Melansir Tempo, Rabu, 31 Mei 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat merespons bahwa penyataan Jokowi cawe-cawe tidak masalah.

Respons teranyar datang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Partai yang diketuai Zulkifli Hasan ini malah meyakini jika Jokowi tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya.

Respons PAN

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyakini Presiden Jokowi tak akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam cawe-cawe di Pemilu 2024.

"Saya meyakini Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujar Viva, seperti dikutip dari Tempo, Kamis, 1 Juni 2023.

Viva menyebut tidak ada aturan dan Undang-undang yang melarang sikap Presiden Jokowi yang mengikuti cawe-cawe Pemilu. Hal ini juga terutama yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Viva, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas mengatur mekanisme, prosedur dan proses pilpres. Sehingga, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan figur, tetapi itu menjadi hak konstitusional partai politik yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebanyak 4 persen di DPR RI.

"Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres. Tidak ada restriksi, penekanan atau intervensi penjegalan," jelas dia.

Viva justru mengatakan tidak ada larangan bagi Presiden Jokowi dalam mengundang partai koalisi pemerintah untuk berdiskusi dan tukar pikiran di Istana Negara. Untuk itu, ia meminta agar pihak lain tidak terbawa perasaan melihat kejadian itu.

Selanjutnya: Respons PDIP-Gerindra-PPP

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Silang Pendapat Pedagang Pasar Tanah Abang Usai TikTok Shop Dilarang Berjualan

1 menit lalu

Pedagang tengah melakukan penawaran barang secara daring menggunakan handphone di salah satu kios di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis, 21 September 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Silang Pendapat Pedagang Pasar Tanah Abang Usai TikTok Shop Dilarang Berjualan

Keputusan pemerintah melarang transaksi jual-beli di social commerce, seperti TikTokShop, menuai pro-kontra di kalangan pedagang offline.


Terkini Bisnis: Warga Pulau Rempang Batal Pindah ke Pulau Galang, Perintah Jokowi untuk Impor Beras dari China

14 menit lalu

Ratusan buruh Kota Batam yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam melakukan aksi demontrasi di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Senin (25/09). Selain menuntut kenaikan upah, massa juga menyampaikan dukungan kepada masyarakat Rempang, Kota Batam. TEMPO/YOGI EKA SAHPUTRA
Terkini Bisnis: Warga Pulau Rempang Batal Pindah ke Pulau Galang, Perintah Jokowi untuk Impor Beras dari China

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Rabu siang, 27 September 2023 yakni wacana relokasi masyarakat Pulau Rempang ke Pulau Galang batal.


Kaesang Ketua Umum PSI, Giring Ganesha Naik Pangkat Jadi Ketua Dewan Pembina PSI, Ini Profilnya

18 menit lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha memberikan pidato politik di depan pengurus dan kader PSI dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023. PSI menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang diikuti ribuan kader dan simpatisan, sebagai bagian dari langkah menuju pemenangan pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kaesang Ketua Umum PSI, Giring Ganesha Naik Pangkat Jadi Ketua Dewan Pembina PSI, Ini Profilnya

Kaesang menggantikan Giring Ganesha sebagai Ketua Umum PSI 2023-2028. Giring Ganesha menangis saat diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.


Capres Fiktif pada Pilpres 2019 Nurhadi Pernah Diciduk TNI AL Gara-gara Unggahannya

40 menit lalu

Calon presiden fiktif Nurhadi menunjukkan angka 10 yang menurutnya satu itu Allah, nol itu ikhlas. Nama Nurhadi menjadi populer di media sosial setelah sejumlah anak muda mengangkat sosoknya menjadi 'capres fiktif' dengan kampanye guyonan yang viral. Foto: Budi Purwanto
Capres Fiktif pada Pilpres 2019 Nurhadi Pernah Diciduk TNI AL Gara-gara Unggahannya

Capres fiktif Nurhadi pada Pilpres 2019 melalui Koalisi Tronjal Tronjol pernah diciduk TNI AL karena unggahannya singgung KRI Nanggala yang tenggelam.


Jokowi Minta Dilakukan Kajian Pembangunan LRT hingga ke Bogor

41 menit lalu

Presiden Joko Widodo (dua Kanan) bersama Wakil Presiden Maaruf Amin (kanan), Mensesneg Pratikno (dua kanan) memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 27 September 2023. Rapat membahas integrasi moda transportasi public. TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Dilakukan Kajian Pembangunan LRT hingga ke Bogor

Jokowi meminta dilakukan pengkajian guna pembangunan jalur Light Rail Transit (LRT) hingga ke Bogor.


PKS DKI Santai Tanggapi Kaesang Jadi Ketua Umum PSI

43 menit lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bersiap menggelar rapat perdana dengan sejumlah jajaran pengurus PSI di Gedung DPP PSI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Kaesang Pangarep memimpin rapat perdana pasca dirinya ditetapkan sebagai ketua umum PSI. Rapat tersebut rencananya akan membahas mengenai berbagai evaluasi dan rancangan strategi menghadapi Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PKS DKI Santai Tanggapi Kaesang Jadi Ketua Umum PSI

PKS DKI tak ambil pusing dengan penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI.


Daftar Presiden Indonesia yang Pernah Menjadi Pimpinan Partai Politik

1 jam lalu

Daftar Presiden Indonesia yang Pernah Menjadi Pimpinan Partai Politik

Kebanyakan Presiden di Indonesia adalah pimpinan partai. Namun ada juga yang bukan.


Profil Arsul Sani, Calon Hakim MK Usulan DPR

2 jam lalu

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/rni
Profil Arsul Sani, Calon Hakim MK Usulan DPR

Arsul Sani terpilih secara aklamasi oleh Komisi III DPR sebagai calon Hakim MK. Ini profilnya.


Jokowi Intruksikan Bapanas Impor Beras 1 Juta Ton dari Cina

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat mengecek stok beras di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 September 2023. Jokowi didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Istimewa
Jokowi Intruksikan Bapanas Impor Beras 1 Juta Ton dari Cina

Indonesia akan mengimpor beras dari Cina sebanyak 1 juta ton untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) 2024. hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.


3 Poin Arsul Sani PPP Usai Terpilih Jadi Calon Hakim MK Usulan DPR

3 jam lalu

Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap tujuh orang calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams. TEMPO/M Taufan Rengganis
3 Poin Arsul Sani PPP Usai Terpilih Jadi Calon Hakim MK Usulan DPR

Politikus PPP Arsul Sani terpilih secara aklamasi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut pernyataan Arsul usai terpilih oleh Komisi III DPR.