TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar menyebut penegakan hukum di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Ia menilai sejumlah isu belakangan ini yang merugikan masyarakat tidak jauh dari kepentingan kontestasi Pemilu 2024.
Haris mencontohkan dengan kembali dibukanya perizinan ekspor pasir laut. Ia mengatakan kebijakan itu merupakan suatu kemunduran dari pemerintah Indonesia saat negara-negara di dunia sudah mulai perhatian terhadap isu lingkungan.
"Ketika PBB beberapa tahun terakhir sudah membikin forum bernama forum negara-negara pulau yang membahas meningkatnya air kemudian mulai tenggelamnya negara-negara pasifik, artinya konsen itu sudah mengglobal. Kita justru buka lagi keran soal ekspor pasir," kata Haris pada Rabu 31 Mei 2023 saat ditemui di Kantor YLBHI.
Selain itu, Haris mengatakan isu-isu kontroversial semacam itu secara ajaib belakangan terjadi dalam waktu dekat. Misalnya saja, ujar dia, muncul isu penambahan masa jabatan pimpinan KPK serta putusan sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
"Kalau ini disusun secara kronologis, ini bukan lagi bicara soal isu. Tapi sudah terjadinya bisa berbasis secara jam. Dalam setiap hari, dari berbagai sektor, ada banyak peristiwa," ujar dia.
Haris juga menyinggung perilaku pejabat yang belakangan cenderung berani menabrak hukum. Ia menilai banyak tingkah elit politikus yang melanggar logika hukum demi kepentingan politiknya jelang 2024.
"Kalau dalam hukum yang saya pelajari, itu ada batas kewajaran. ada norma, ada standar, ada kaidah-kaidah. Tidak bisa atas nama kekuasaan, atas nama politik praktis lalu menerabas batas-batas tersebut. Ini yang menurut saya semakin ugal-ugalan, semakin keluar batas," kata Haris.
Selain itu, kata Haris, tak jarang publik dipertontonkan saling serang pejabat demi ambisi di tahun 2024 nanti. "Jadi saya mau mengingatkan lagi, apa yang terjadi saat ini adalah saling seruduk dan saling tikam para politisi mengamankan jalan mereka di kontestasi 2024," ujar dia.
Pilihan Editor: Kapolri Pastikan Jajarannya Siap Amankan Pencoblosan Pemilu 2024 di TPS Luar Negeri
