Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MK Yakin Tidak Ada Kebocoran Putusan Gugatan Sistem Proporsional Tertutup

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi meyakini tidak ada kebocoran terkait putusan gugatan sistem proporsional tertutup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, MK menyatakan belum mengambil langkah apa pun untuk menyelidiki kebocoran itu.

“Sampai sejauh ini kami tidak mengambil langkah apa-apa,” kata Juru bicara MK Fajar Laksono di kantornya, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023.

Fajar mengatakan MK memiliki keyakinan tidak ada kebocoran karena putusan memang belum diambil. Dia mengatakan saat ini tahapan pemeriksaan gugatan itu baru sampai pada tahapan penyerahan kesimpulan dari pihak terkait. Setelah kesimpulan itu dikumpulkan, barulah majelis hakim akan melakukan Rapat Permusyawarahan Hakim untuk mengambil keputusan. “Memang tidak ada yang bocor, dibahas saja belum,” kata Fajar.

Fajar mengatakan keputusan MK untuk tidak melakukan penyelidikan juga didasarkan atas keterangan Denny Indrayana. Denny adalah pakar hukum yang pertama kali mengaku mendapatkan informasi mengenai putusan MK. Dia mengatakan MK akan memutuskan bahwa pemilu akan kembali ke proporsional tertutup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Denny mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 hakim yang mengabulkan gugatan terkait sistem pemilu itu. sementara 3 hakim lainnya menyatakan dissenting opinion. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan mendapatkan informasi dari orang yang dia percaya kredibilitasnya. Dia mengatakan orang tersebut bukanlah dari pihak MK. 

Dari pernyataan Denny itu, Fajar mengatakan MK juga meyakini bahwa tidak ada orang dalam MK yang melakukan pembocoran informasi. “Kalau dilihat perkembangannya yang bersangkutan sudah mengklarifikasi ya, artinya tidak ada orang dalam terlibat,” kata dia.

Pilihan Editor: Polemik Sistem Proporsional Tertutup, 8 Fraksi DPR Desak MK Tak Kabulkan Gugatan Kader PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Indeks Demokrasi Turun, Jokowi: Setiap Hari Orang Bully Presiden

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Soal Indeks Demokrasi Turun, Jokowi: Setiap Hari Orang Bully Presiden

Presiden Jokowi juga mengklaim kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi dijamin.


Paul Kagame Kembali Terpilih sebagai Presiden Rwanda

2 hari lalu

Presiden Rwanda, Paul Kagame
Paul Kagame Kembali Terpilih sebagai Presiden Rwanda

Paul Kagame kembali terpilih sebagai presiden Rwanda. Itu artinya, hampir satu perempat abad dia memegang kekuasaan di Rwanda.


Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

3 hari lalu

Almas Tsaqibbirru. TEMPO/ Septhia Ryanthie
Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

Almas Tsaqibbirru menggugat Denny Indrayana sebesar Rp 500 miliar. Hakim menolak gugatan Almas. Berikut kilas balik gugatan tersebut.


Kata Kuasa Hukum soal Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny indrayana Ditolak Hakim

3 hari lalu

Mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA) Almas Tsaqibbirru menjawab pertanyaan awak media di Kota Solo, seputar gugatan tentang syarat usia capres-cawapres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin, 16 Oktober 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kata Kuasa Hukum soal Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny indrayana Ditolak Hakim

Almas Tsaqibbirru menggugat Denny Indrayana Rp 500 miliar. Hakim menolak gugatan itu.


Denny Indrayana Menang atas Gugatan Rp 500 Miliar Almas Tsaqibbirru

4 hari lalu

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, saat konferensi pers di Banjarmasin atas gugatan Almas Tsaqibbiru, Minggu 4  Februari 2024. Denny Indrayana digugat Rp 500 miliar oleh Almas Tsaqibbiru di PN Banjarbaru.  TEMPO/Diananta P. Sumedi
Denny Indrayana Menang atas Gugatan Rp 500 Miliar Almas Tsaqibbirru

Denny Indrayana mengapresiasi majelis hakim yang telah menunjukkan keberpihakan atas perlindungan kebebasan berpendapat.


Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

Adik Almas Tsaqibbirru mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di UU Pilkada. Gugatan itu diduga untuk menjegal Kaesang maju ke Pilgub.


PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

4 hari lalu

Ketua DPP PSI, Sigit Widodo, usai menghadiri diskusi 'Menakar Komitmen Lingkungan Calon Wali Kota Depok Kaesang Pangarep' yang diselenggarakan Relawan Kaesang Menang Depok di Joglo Nusantara, Kecamatan Sawangan, Depok, Ahad, 2 Juli 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

PSI menanggapi soal anak Boyamin Saiman yang mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di Pilkada yang diduga untuk jegal Kaesang ke Pilgub.


Mengapa di Pemilihan Presiden Amerika Serikat Hanya Diikuti 2 Partai Politik: Partai Republik dan Partai Demokrat?

4 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Presiden AS Joe Biden mendengarkan kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump berbicara selama debat mereka di Atlanta, Georgia, AS, 27 Juni 2024. REUTERS/Brian Snyder
Mengapa di Pemilihan Presiden Amerika Serikat Hanya Diikuti 2 Partai Politik: Partai Republik dan Partai Demokrat?

Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024 menarik perhatian dunia. Mengapa hanya ada Partai Demokrat dan Partai Republik?


Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

4 hari lalu

Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa 16 Juli 2024. Dok. MPR
Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

Bambang Soesatyo mengungkap diskusi dengan Agus Harimurti Yuhdoyono mengenai evaluasi sistem politik dan kondisi demokrasi di Indonesia.


Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

4 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

Bamsoet menilai, negara harus menilai apakah demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya untuk masyarakat.