TEMPO.CO, Jakarta - Delapan fraksi di DPR RI mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak mengabulkan uji materi sistem pemilihan umum (Pemilu) yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan. Mereka menolak penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Sebelumnya pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan memutuskan bahwa Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai.
Delapan fraksi DPR itu lantas merespons dengan menolak diberlakukannya sistem proporsional tertutup dan mendesak MK untuk tidak mengabulkan uji materi sistem tersebut. Berikut ini alasan penolakan 8 fraksi DPR yang dihimpun Tempo.
Sistem proporsional terbuka yang terbaik
Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir menyatakan mereka tetap mendukung sistem proporsional terbuka seperti yang diberlakukan sejak Pemilu 2009. Dia menilai sistem ini adalah yang terbaik bagi iklim demokrasi di Indonesia.
“Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya,” kata Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Akan merusak proses Pemilu
Kahar juga mengatakan bila MK mengubah sistem itu, maka akan merusak proses Pemilu yang sedang berjalan. Dia mengatakan, partai politik sudah mendaftarkan para calon legislatornya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun DPR RI. Jumlah pendaftar di masing-masing partai, kata dia, mencapai 20 ribu orang.
“Jadi kalau ada 15 partai politik, jumlah pendaftar mencapai 300 ribu orang,” kata dia. “Kalau mereka memaksakan sistem proporsional tertutup, para caleg akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam sistem proporsional yang terbuka.”
Putusan MK final dan mengikat
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan MK seharusnya menolak gugatan sistem proporsional tertutup tersebut. Sebab, kata dia, sebelumnya MK juga sudah memutuskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara terbuka.
“Katanya kan putusan MK final dan mengikat. Kalau pun ada orang yang menguji harusnya tidak diluluskan,” ujar dia.
Selanjutnya: Desak Jokowi ambil sikap
