TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana kasus narkoba, Inspektur Jenderal Teddy Minahasa, dipecat secara tidak hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri pada Selasa, 30 Mei 2023. Keputusan itu diperoleh setelah sidang etik di Komisi Kode Etik Polri (KKEP) selama 13 jam hari ini.
“Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakan Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, Selasa, 30 Mei 2023.
Majelis etik telah memeriksa 14 orang saksi dalam sidang ini. Teddy dinilai telah melanggar Pasal 13 ayat 1 PP 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b Pasal 5 ayat 1 huruf c.
“Teddy Minahasa menyatakan banding atas putusan tersebut,” ujar Ramadhan.
Majelis komisi sidang etik dipimpin Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada dan Wakil Inspektur Pengawasan Umum Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing.
Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Kepala Divisi Propam Polri Irjen Syahardiantono, Wakil Kabareskrim Irjen Asep Edi Suheri, dan Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri Irjen Rudolf Alberth Rodja.
Sidang etik terhadap Teddy Minahasa digelar sebelum genap satu bulan putusan pidana kasus narkoba jenderal bintang dua itu. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Teddy dipenjara seumur hidup pada Selasa, 9 Mei 2023.
Teddy Minahasa terbukti terlibat dalam kasus sabu ditukar dengan tawas ketika masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sumatera Barat. Dia melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
EKA YUDHA SAPUTRA | JIHAN RISTIYANTI
Pilihan Editor: Vonis Teddy Minahasa Penjara Seumur Hidup, Ini Kronologi Kasus Narkoba Polisi Terkaya di Negeri Ini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
