TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute menilai penolakan Ketua KPK Firli Bahuri dan pejabat KPK lainnya untuk diperiksa Ombudsman RI sebagai bentuk arogansi. Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menyatakan penolakan tersebut juga menguatkan dugaan adanya maladministrasi dalam pencopotan Direktur Penyidikan KPK Endar Priantoro.
“Kami menilai penolakan oleh KPK terkait pemeriksaan kasus dugaan maladministrasi dalam pemberhentian Brigadir Jenderal Endar Priantoro dari KPK merupakan bentuk arogansi dari Pejabat di KPK,” kata Praswad kepada Tempo, Selasa, 30 Mei 2023.
Pria yang kerap disapa Abung mengatakan surat balasan Cahya Harefa yang mempertanyakan pemanggilannya justru menggurui Ombudsman RI. Padahal, kata Praswad, Ombudsman sedang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Dia pun menilai hal itu semakin menguatkan adanya maladministrasi dalam pencopotan Endar.
“Tindakan KPK yang menolak untuk kooperatif dalam kasus ini justru semakin menguatkan dugaan bahwa memang nyata terjadi tindakan maldaministrasi dan tindakan sewenang-wenang dalam proses pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari KPK,” ujarnya.
Ingatkan maladministrasi dalam proses TWK
Praswad mengingatkan praktek maladministrasi oleh pimpinan KPK sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Firli Bahuri cs. Yakni, melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang akhirnya menyingkirkan 57 Pegawai KPK pada 2021. Akan
Praswad mengatakan penolakan KPK dalam pemeriksaan oleh Ombudsman ini menjadi satu lagi contoh bagaimana Pimpinan beserta Sekjen KPK bertindak ugal-ugalan dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat negara. Apalagi, katanya, beberapa waktu lalu melalui Mahkamah Konstitusi Pimpinan KPK saat ini tengah banyak dihadapkan oleh laporan pelanggaran Kode Etik diperpanjang menjadi 5 Tahun.
“Hal ini tentu merupakan bentuk pukulan mundur bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata dia.
Selanjutnya, Ombudsman sebut Firli Bahuri cs tak mau penuhi panggilan
