TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum Denny Indrayana mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Pernyataan Denny itu mengundang reaksi dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Berikut pernyataan Mahfud dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait pernyataan Denny yang dirangkum Tempo.
Mahfud: MK harus selidiki sumber informasinya
Mahfud mendesak MK dapat menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut. “Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya,” kata Mahfud, seperti dikutip dari Tempo, Senin, 29 Mei 2023.
Mahfud juga mengingatkan putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Ia menekankan putusan MK merupakan rahasia ketat sebelum dibacakan.
“Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” cuit Mahfud di akun Twitternya.
Mahfud, yang pernah menjabat sebagai Ketua MK, mengaku tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis kepada pejabat di MK yang menjabat.
“Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka,” kata Mahfud.
Cak Imin desak MK lakukan investigasi
Cak Imin mempertanyakan bocorannya keputusan MK tentang gugatan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Putusan tersebut belum dibacakan di persidangan, namun pakar hukum Denny membocorkannya ke publik.
"Terlepas benar atau tidaknya info tersebut, tapi kok bisa, ya, keputusan MK belum dibacakan di depan persidangan, sudah bocor duluan," ujar Cak Imin dalam keterangannya kepada Tempo, Senin, 29 Mei 2023.
Selanjutnya: Cak Imin desak MK agar….
