Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sultan Hamengkubuwono IX PNS Pertama di Indonesia, Begini Kisah Pemilikan NIP PNS 010000001

image-gnews
Sri Sultan Hamengkubuwono IX. dok TEMPO/Herry Komar
Sri Sultan Hamengkubuwono IX. dok TEMPO/Herry Komar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak banyak yang tahu bahwa Pegawai Negeri Sipil atau PNS pertama Republik Indonesia (RI) dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ayahanda dari Gubernur DIY saat ini, Sultan Hamengkubuwono X, tersebut tercatat memiliki Nomor Induk Pegawai atau NIP PNS 010000001. Lantas, bagaimana kisahnya? 

Fakta tersebut tetuang dalam Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang diterbitkan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) di Jakarta 1-11-1974 yang ditandatangani Kepala BAKN saat itu, A.E. Manihuruk. Dalam kartu PNS itu, disebutkan bahwa Sultan Hamengkubuwono IX atau HB IX sudah menjadi pegawai mulai 1940, di tahun yang sama saat dinobatkan menjadi Raja Keraton Yogyakarta dan lima tahun sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan.

Dilansir Tempo.co pada 18 Juni 2019, status PNS pertama sekaligus tertua yang diperoleh Sultan HB IX melalui sebuah proses. Hal ini karena sikap yang diambilnya saat naik tahta menjadi pada 1940. Sultan HB IX mengeluarkan pernyataannya yang cukup fenomenal saat situasi Indonesia belum merdeka.

Dalam pidato jumenengannya pada 18 Maret 1940 itu, Sultan HB IX mengatakan 'Di pundak saya, ada satu tugas yang berat. Saya harus mengharmoniskan antara yang Barat dan yang Timur, tanpa yang Timur kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya mendapatkan pendidikan Barat yang sesungguhnya, saya adalah tetap orang Jawa'.

Lalu Sultan HB IX pun menutup pidato jumenengannya dengan menyatakan, '...Maka saya akan mendharmabaktikan diri saya, kepada nusa dan bangsa sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya'. "Saat itu HB IX mengatakan akan mengabdi untuk republik dengan menyatakan 'kepada nusa dan bangsa' bukan 'kepada negara' karena saat itu belum merdeka,’

Pidato HB IX sebagai raja yang bersedia mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa pada 1940 itu membuat pemerintah Indonesia mengapresiasinya dan mencatatnya sebagai pegawai pertama Republik Indonesia dengan memberinya nomor induk pegawai bernomor istimewa yakni NIP PNS 010000001 pada 1974.

Pilihan Editor: Sumbangsih Sri Sultan Hamengkubuwono IX Bagi Kemerdekaan Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan

Berita Selanjutnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jurus Pengusaha Yogyakarta Imbangi Gempuran Tren Belanja Online

8 jam lalu

Ilustrasi belanja online / e-commerce. freepik.com
Jurus Pengusaha Yogyakarta Imbangi Gempuran Tren Belanja Online

Kalangan pengusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta merespons keluhan kalangan pedagang di beberapa daerah yang merugi akibat gempuran belanja online.


KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

1 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

Terungkapnya kasus tilap uang dinas modus mark up ini bermula saat Satgas Penindakan KPK menangani kasus dugaan korupsi Bupati Probolinggo.


Berwisata Kudapan Jadul Era Sultan HB VII di Pasar Lawas Mataram Kotagede

3 hari lalu

Suasana Pasar Lawas Mataram yang digelar di halaman Masjid Kotagede, Yogyakarta, pada Jumat, hingga Ahad, 15-17 September 2023. (Dok. Istimewa)
Berwisata Kudapan Jadul Era Sultan HB VII di Pasar Lawas Mataram Kotagede

Pasar Lawas Mataram membawa pengunjung berwisata ke masa lalu lewat dolanan dan jajanan lawas yang sudah jarang ditemui.


Yogyakarta Branding Desa Wisata Purwosari Kulon Progo, dari Hutan Pinus sampai Kebun Teh Eksotis

3 hari lalu

Suasana Visiting Jogja Tourism Walk di Desa Wisata Purwosari Kulon Progo, Sabtu (16/9). (Dok.istimewa)
Yogyakarta Branding Desa Wisata Purwosari Kulon Progo, dari Hutan Pinus sampai Kebun Teh Eksotis

Potensi di desa wisata Purwosari di Kulon Progo, Yogyakarta, dikemas ulang untuk menarik wisatawan.


Resmikan Toko NU-Mandiri di Yogya, Mendag Zulhas : Masyarakat Harus Pintar Berdagang

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan Toko Jama'ah NU-Mandiri atau Numan di Sleman Yogyakarta Minggu (17/9). Dok.istimewa
Resmikan Toko NU-Mandiri di Yogya, Mendag Zulhas : Masyarakat Harus Pintar Berdagang

Zulhas menuturkan warung berkonsep UMKM ini menjadi salah satu ikhtiar untuk untuk mengangkat ekonomi umat.


Serunya Kulineran di Pinggir Kali Ledek Sleman Yogyakarta yang Bernuansa Pasar Tempo Dulu

3 hari lalu

Suasana Pasar Kali Ledek di Sleman Yogyakarta. (Tempo/Pribadi Wicaksono)
Serunya Kulineran di Pinggir Kali Ledek Sleman Yogyakarta yang Bernuansa Pasar Tempo Dulu

Pasar di tepi Kali Ledek, Sleman, Yogyakarta, menawarkan sederet menu jadul yang menggoda lidah untuk sarapan atau sekadar mengganjal perut.


Warga Terdampak Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Klaten Gugat Perdata Jokowi

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nsional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. Rakernas Seknas Jokowi yang diikuti sebanyak 25 perwakilan DPW se-Indonesia tersebut sebagai bagian konsolidasi organisasi dalam persiapan menjelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Warga Terdampak Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Klaten Gugat Perdata Jokowi

Jokowi bersama empat tergugat lainnya itu digugat untuk membayar kerugian immateril Rp 150 miliar dan materiil Rp 14 miliar.


Ingin Tahu Harta Kekayaan Pejabat Negeri Ini? Berikut Cara Cek di LHKPN

4 hari lalu

Sejumlah pegawai KPK mencoba komputer yang terpasang di dalam bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 September 2018. Kegiatan utama bus ini nantinya berupa edukasi antikorupsi untuk pelajar dan masyarakat umum, sosialisasi <i>e-LHKPN</i> dan gratifikasi, serta kuliah umum di perguruan tinggi. TEMPO/Imam Sukamto
Ingin Tahu Harta Kekayaan Pejabat Negeri Ini? Berikut Cara Cek di LHKPN

Anda bisa cek harta kekayaan siapapun pejabat di negeri ini melalui LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini cara akses e-LHKPN.


Kenapa Formasi CPNS 2023 Lebih Sedikit Dibanding PPPK? Ini Alasannya

5 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 1 September 2020. Pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 itu mulai digelar 1 September hingga 15 September 2020 dengan total jumlah peserta sebanyak 10207 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kenapa Formasi CPNS 2023 Lebih Sedikit Dibanding PPPK? Ini Alasannya

Alokasi formasi CASN 2023 terdiri atas 28.903 CPNS dan 543.593 PPPK. Kenapa jumlah formasi CPNS lebih sedikit ketimbang PPPK?


Jurus Unik Sleman Menjaga agar Sawah Tak Ditinggalkan Kaum Muda dan Menghilang

5 hari lalu

Berbagai layang-layang unik yang digelar dalam festival layang-layang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, September ini. (Dok. Istimewa)
Jurus Unik Sleman Menjaga agar Sawah Tak Ditinggalkan Kaum Muda dan Menghilang

Warga di Sleman menggelar beberapa festival layang-layang yang gelarannya sengaja dipusatkan di area persawahan.