Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Bantu Kelompok Masyarakat Lindungi Pesut Mahakam

Iklan

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan pemerintah kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Pesut Lestari di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Bantuan yang disalurkan melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam upaya pelindungan atau konservasi Pesut Mahakam.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Firdaus Agung K. Kurniawan menjelaskan bantuan konservasi diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) dalam mendukung perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan dilindungi atau terancam punah. 

“Ini dilakukan untuk mempercepat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah,” kata dia.

Pesut Mahakam (Orcaellabrevirostris) merupakan mamalia air yang masuk ke dalam status “Sangat Terancam Punah”, karenanya upaya pelestarian Pesut Mahakam serta sumberdaya perikanan di kawasan DAS Mahakam menjadi salah satu atensi KKP untuk dikelola secara sistematis bersama kelompok masyarakat.

Kepala Balai BPSPL Pontianak, Andry Sukmoputro menuturkan bantuan konservasi senilai hampir 100 juta rupiah tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat karena keterbatasan sarana/prasarana dalam melaksanakan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan pada kawasan konservasi maupun jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Bantuan berupa papan informasi kawasan konservasi, genset, peralatan sosialisasi atau pemantauan yang berupa laptop, proyektor, printer, kamera digital, teropong, fish finder dan sound sistem diberikan untuk membantu kegiatan masyarakat dalam melindungi, melestarikan dan memanfaatkan jenis ikan terancam punah atau dilindungi di kawasan konservasi,” ujar Andry.

Penerima bantuan wajib menjaga, mengelola dan memelihara dan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan konservasi setiap 1 (satu) tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kepada BPSPL Pontianak. Tak hanya itu, penerima bantuan pun harus dapat menjaga keberadaan bantuan konservasi agar terhindar dari risiko kerusakan.

“Bantuan pemerintah ini bisa menjadi pemantik bagi masyarakat dalam mengelola sekaligus mengawasi sumberdaya perairan sehingga dampaknya positif dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. serta menciptakan kemitraan yang baik antara pemerintah dan kelompok masyarakat,” tuturnya.

Ketua Pokmaswas Pesut Lestari Ahmad Fauzi menegaskan komitmen kelompoknya untuk mengelola bantuan KOMPAK yang dapat memberikan timbal balik bagi masyarakat sekitarnya.

Bantuan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, bahwa KKP terus mendorong kelompok penerima bantuan menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi. (*)

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Zulhas Enggan Tanggapi Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut: Yang Ekspor Siapa, Kok Nanya Saya?

5 menit lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi. Ia pernah menjabat sebagai ketua MPR pada periode 2014-2019 dan menjadi Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Sebelum terjun ke dunia politik, ia sempat menjabat sebagai komisaris utama PT Panamas Mitra Inti Lestari pada 2004-2006. Zulhas mengawali karier politiknya sebagai anggota DPR RI pada 2024. Ia terpilih dari wilayah pemilihan Lampung. Kemudian, Zulhas menjabat sebagai ketua umum di partai berlambang matahari itu. TEMPO/Subekti
Zulhas Enggan Tanggapi Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut: Yang Ekspor Siapa, Kok Nanya Saya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bungkam saat ditanya izin ekspor pasir laut yang kembali dibuka tahun ini.


Terkini: Syarat Ekspor Pasir Laut Dihentikan oleh KKP hingga Proses Pemecatan Andhi Pramono dari ASN

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Terkini: Syarat Ekspor Pasir Laut Dihentikan oleh KKP hingga Proses Pemecatan Andhi Pramono dari ASN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari janji KKP menghentikan ekspor pasir laut bila berdampak negatif terhadap lingkungan.


Ragam Penjelasan KKP soal Ramainya Isu Izin Ekspor Pasir Laut, Tujuan Utamanya Bukan Itu

2 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Ragam Penjelasan KKP soal Ramainya Isu Izin Ekspor Pasir Laut, Tujuan Utamanya Bukan Itu

Ragam penjelasan KKP soal ramainya isu izin ekspor pasir laut.


Soal Ekspor Pasir Laut, KKP: Kalau Sampai Merusak Lingkungan, Kami Hentikan

2 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Soal Ekspor Pasir Laut, KKP: Kalau Sampai Merusak Lingkungan, Kami Hentikan

KKP berjanji akan menghentikan ekspor pasir laut apabila berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir.


Terpopuler: Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Dirgantara Indonesia Kirim Pesawat Pesanan Thailand

7 jam lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi juga membantah rumor yang menyebut pilot maskapainya, Kapten Philips Max Mehrtens, bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terpopuler: Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Dirgantara Indonesia Kirim Pesawat Pesanan Thailand

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, minta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan ekspor pasir laut.


KKP Soal Izin Ekspor Pasir Laut: PP Ini Bukan Rezim Penambangan, Tapi Pembersihan Sedimentasi

18 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
KKP Soal Izin Ekspor Pasir Laut: PP Ini Bukan Rezim Penambangan, Tapi Pembersihan Sedimentasi

KKP membantah soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Begini penjelasan lengkap Stafsus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi.


Izin Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka, KKP: Masih Sosialisasi Publik

19 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muh Zaini, Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP Adin Nurawaluddin, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Izin Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka, KKP: Masih Sosialisasi Publik

KKP buka suara soal ancaman kerusakan lingkungan akibat pembukaan kembali izin ekspor pasir.


Smartfren Kuota M, Harga 30 Ribuan Bonus Melimpah

21 jam lalu

Smartfren Kuota M, Harga 30 Ribuan Bonus Melimpah

Dengan mengaktifkan Smartfren Kuota M bisa mengklaim Triple Bonus hingga 22GB per bulan selama setahun.


Beli Kartu Perdana Smartfren Kuota M Sekarang, Bonusnya Banyak!

21 jam lalu

Beli Kartu Perdana Smartfren Kuota M Sekarang, Bonusnya Banyak!

Kartu Perdana Smartfren Kuota M bisa diperoleh dengan harga Rp 30 ribu-an


Anggota MPR Neng Eem Khawatir dengan Masa Depan Sektor Pertanian

1 hari lalu

Anggota MPR Neng Eem Khawatir dengan Masa Depan Sektor Pertanian

Penghargaan kepada petani sama dengan bagaimana kita menghargai guru