Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lestari Dorong Aturan Pelaksanaan UU TPKS

image-gnews
Ilustrasi
Ilustrasi
Iklan

INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan pentingnya akselerasi kesiapan aturan pelaksanaan dan aparat penegak hukum dalam menekan jumlah kasus kekerasan seksual. Jangan sampai momentum kepercayaan tinggi masyarakat terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hilang.

"Kasus tindak kekerasan seksual yang terus meningkat dewasa ini harus menjadi perhatian bersama, agar berbagai upaya penegakan hukum terkait kasus tersebut segera dilakukan secara serius," ujarnya, Jumat, 26 Mei 2023.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat terjadi kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yakni 426 kasus pada 2021 dan meningkat menjadi 536 pada 2022. Sementara, kasus kekerasan seksual pada orang dewasa di 2021 sebanyak 60 dan 2022 sebanyak 99.

Peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini, menurut Rerie—sapaan akrab Lestari, mencerminkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya UU TPKS di tanah air. Kondisi tersebut harus terus dijaga dengan menyegerakan kesiapan sejumlah aturan pelaksana dan aparat penegak hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kehadiran aturan pelaksanaan dan kesiapan aparat penegak hukum untuk menjalankan amanat UU TPKS itu, Rerie melanjutkan, akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Karena itu, pemangku kebijakan wajib berkolaborasi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan mampu melindungi para korban tindak kekerasan seksual. Jangan sampai, momentum kepercayaan publik yang tinggi terhadap hadirnya UU TPKS saat ini hilang. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bea Cukai Bersama Pemerintah Kabupaten Malang Gelar Operasi Gabungan

18 menit lalu

Bea Cukai Bersama Pemerintah Kabupaten Malang Gelar Operasi Gabungan

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Bersama Pemerintah Kabupaten Malang Gelar Operasi Gabungan


Bea Cukai Hibahkan Satu Unit Yacht untuk Kegiatan Sosial

18 menit lalu

Bea Cukai Hibahkan Satu Unit Yacht untuk Kegiatan Sosial

Bea Cukai Ambon menghibahkan barang yang menjadi milik negara (BMMN) berupa satu unit yacht tipe catamaran


BRImo FSTVL Gandeng BenihBaik Tanam 33 Ribu Pohon Mangrove

21 menit lalu

BRImo FSTVL Gandeng BenihBaik Tanam 33 Ribu Pohon Mangrove

Terapkan Prinsip ESG, BRImo FSTVL Gandeng BenihBaik Tanam 33 Ribu Pohon Mangrove


BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Komitmen Sejahterakan Pekerja

23 menit lalu

BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Komitmen Sejahterakan Pekerja

HUT Ke-46, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Komitmen Sejahterakan Pekerja Lewat Kinerja dan Inovasi


Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

2 jam lalu

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.


BNI Tebar Promo Menarik Akhir Tahun, Liburan Jadi Lebih Hemat

2 jam lalu

BNI Tebar Promo Menarik Akhir Tahun, Liburan Jadi Lebih Hemat

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan banyak penawaran menarik akhir tahun melalui promo BNI Let's Go Kaliber


Kementan Digadang-gadang Mampu Tingkatkan Taraf Ekonomi Petani

2 jam lalu

Kementan Digadang-gadang Mampu Tingkatkan Taraf Ekonomi Petani

Program Micro Finance Kementan Digadang-gadang Mampu Tingkatkan Taraf Ekonomi Petani


Optimalkan APBN 2024: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

2 jam lalu

Optimalkan APBN 2024: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun 2024 yaitu Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.


Pusat Data Nasional Perkuat Kedaulatan Data Indonesia

4 jam lalu

Pusat Data Nasional Perkuat Kedaulatan Data Indonesia

Uni Eropa juga menggaungkan pentingnya kedaulatan teknologi. Semua pihak harus siap melindungi Pusat Data Nasional yang sedang disiapkan pemerintah.


Kemkominfo Berkoordinasi dengan Sejumlah Pemangku Kepentingan untuk Memastikan Keamanan Data Pusat Nasional

4 jam lalu

Kemkominfo Berkoordinasi dengan Sejumlah Pemangku Kepentingan untuk Memastikan Keamanan Data Pusat Nasional

Badan Siber dan Sandi Negara terus menguji sistem keamanan PDN di level infrastruktur dan aplikasi.