TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ia menggugat batas umur calon pimpinan KPK serta memohon agar adanya penyetaraan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga eksekutif lainnya.
“Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan dilihat di YouTube MK, Kamis, 25 Mei 2023.
Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini menimbulkan polemik karena para pimpinan saat ini akan habis masa jabatannya pada Desember mendatang. Firli Bahuri cs yang kepemimpinannya kerap mendapatkan kritik pun disebut akan tetap menjabat hingga Desember 2024.
PPP dan Demokrat juga ikut buka suara soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini.
PPP akan kaji putusan
Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan menghormati putusan (MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun jadi 5 tahun. Arsul pun menyatakan pihaknya akan mengkaji soal masa jabatan hakim MK menggunakan dasar pertimbangan dari putusan tersebut.
Arsul menyatakan, putusan MK soal masa jabatan pimpinan KPK menekankan pada prinsip keadilan soal masa jabatan pada lembaga negara indpenden serupa.
“Secara implisit, MK mempertimbangkan karena masa jabatan pimpinan atau komisioner pada lembaga negara semacam ini 5 tahun. Maka atas dasar prinsip keadilan, masa jabatan pimpinan KPK itu dibuat sama via putusan tersebut,” kata Arsul dalam keterangannya, Kamis, 25 Mei 2023.
Mengutip pertimbangan dalam putusan itu, Arsul menyatakan MK menganggap bahwa penetapan masa jabatan pimpinan KPK sebelumnya, 4 tahun, sebagai penyalahgunaan wewenang pembuat UU, yakni DPR dan Pemerintah.
