TEMPO.CO, Jakarta - Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan ada keanehan proses pengajuan dan argumentasi dalam gugatan masa jabatan pimpinan KPK yang seakan dipaksakan maka wajar apabila muncul pertanyaan publik. Apalagi, katanya, apabila diterapkan untuk masa kepemimpinan periode ini, maka terdapat potensi besar KPK akan digunakan untuk kepentingan politik 2024.
“Menyeret KPK ke dalam kepentingan politik, menjadikan KPK alat gebuk politik, sama dengan membunuh anak kandung reformasi, sama dengan membunuh harapan seluruh tumpah darah indonesia untuk bisa menikmati negara yang bebas dari tindak pidana korupsi,” kata M. Praswad Nugraha kepada Tempo, Jumat, 26 Mei 2023.
Sejumlah keganjilan
Pria yang kerap disapa Abung ini membeberkan sejumlah keganjilan dalam proses permohonan gugatan. Menurutnya, judicial review sarat kepentingan pribadi. Ia mengatakan sejak awal, proses JR dilaksanakan tanpa adanya dimensi kepentingan publik, terlebih pemberantasan korupsi.
Ia menilai fokus utama gugatan ini hanya untuk mengakomodir kepentingan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang belum mencukupi umurnya sesuai dengan syarat minimal 50 tahun sesuai aturan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2019. Judicial review juga menguntungkan komisioner lainnya termasuk Firli Bahuri. Pasalnya, permohonan masa jabatan dari 4 menjadi 5 tahun tidak muncul sejak awal melainkan muncul pada proses perbaikan permohonan.
“Seakan adanya skenario yang diatur pada proses tersebut,” kata dia.
Pertimbangan hukumnya terbantahkan
Selain itu, ucap Abung, pertimbangan hukum perpanjangan masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun yang digunakan oleh hakim MK terbantahkan dengan sendirinya melalui pertimbangan putusan yang dibacakan, yang menyatakan bahwa Pimpinan KPK periode selanjutnya seharusnya dipilih oleh Presiden dan Anggota DPR pada periode 2024-2029.
Menurut Abung, apabila putusan tersebut diterapkan saat ini juga, maka proses pemilihan akan dilaksanakan oleh DPR RI periode yang sama, yaitu periode 2019-2024 karena pemilihan Komisioner KPK akan dilaksanakan bulan september 2024. Sedangkan, anggota DPR periode 2019-2024 baru akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2024.
“Artinya esensi dari pertimbangan tidak dapat diterapkan,” ujarnya.
