Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gus Yahya Larang Para Capres dan Cawapres Gunakan Identitas NU dalam Pemilu 2024

image-gnews
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir (kedua dari kiri) didampingi Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti (kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf (kedua dari kanan) didampingi Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Amin Said Husni (kanan) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Gedung Nahdlatul Ulama, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. Pertemuan tersebut dilakulan dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan membahasan isu terkini yang terjadi di Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir (kedua dari kiri) didampingi Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti (kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf (kedua dari kanan) didampingi Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Amin Said Husni (kanan) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Gedung Nahdlatul Ulama, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. Pertemuan tersebut dilakulan dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan membahasan isu terkini yang terjadi di Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut pihaknya melepaskan diri dari politik praktis pada ajang Pemilu 2024 nanti. Ia juga melarang capres atau cawapres yang menggunakan identitas Nahdlatul Ulama sebagai modal politik.

Gus Yahya mengatakan agar politikus tidak menggunakan identitas Nahdlatul Ulama. Termasuk, kata dia, hal itu berlaku bagi politikus dari kaum Nahdliyyin.

"Siapapun, walaupun orang NU ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik," kata Gus Yahya saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Mei 2023.

Selain itu, kata Gus Yahya, setiap politikus harus berkompetisi menggunakan prestasi dan kredibilitasnya masing-masing. Ia menolak bila pada ajang nanti para politikus menggunakan politik identitas terutama menggunakan Nahdlatul Ulama.

"Dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU saja," ujar dia.

Meski begitu, Gus Yahya mempersilakan bila nantinya ada kader PBNU yang dipilih maju sebagai capres atau cawapres. Namun, kata dia, Nahdlatul Ulama berlepas diri untuk terjun ke dalam politik praktis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Silakan, itu kan bukan uruan kami. Itu urusannya partai-partai silakan. Mau pilih siapa aja silakan, dan kami mau liat apa tawaran-tawaran konkretnya," kata Gus Yahya.

Gus Yahya juga mengatakan PBNU tidak akan mengurusi soal capres dan cawapres pada pemilu nanti. Ia menyebut biar masyarakat yang menilai sendiri capres dan cawapres yang berajang dalam pemilu 2024.

"Ya kita mana urusan apa kita harus merestui siapa saja. Memangnya kalau sekarang sampeyan nanya merestui Ganjar Pranowo apakah saya harus jawab? kan enggak usah jawab, bukan urusan kita. Apakah saya merestui Prabowo, ya ndak akan saya jawab wong bukan urusan kami," ujar dia.

Menurut Yahya, hingga saat ini tidak ada partai politik yang berkunjung ke kantor PBNU. "Enggak ada. Sowan ngapain juga," ujar dia. 

Pilihan Editor: PDIP Tak Ingin Libatkan NU dalam Politik Praktis Jelang Pemilu 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

2 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Hampir semua partai politik tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap dapil di Pileg 2024.


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

5 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

7 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

9 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi ramai dibincangkan melakukan praktik nepotisme. Gibran, putra sulungnya, yang maju cawapres pun disebut Nepo Baby


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

9 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

11 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

15 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra didampingi jajaran Tim Pembela Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

Para pengacara yang tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran, yaitu Otto Hasibuan, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis.


Respons Tim Hukum Prabowo-Gibran atas Panen Gugatan Pemilu 2024

16 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berbincang dengan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada KPU sebagai termohon. TEMPO/Subekti.
Respons Tim Hukum Prabowo-Gibran atas Panen Gugatan Pemilu 2024

Bagaimana respons para pengacara THN Prabowo-Gibran saat kubunya sedang dibanjiri gugatan pasca-Pemilu 2024


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

1 hari lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

1 hari lalu

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'Polisi Tak Netral' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Polda Metro Jaya menegaskan penghentian kasus Aiman Witjaksono tak bernuansa politis menyusul rampungnya Pilpres 2024.