Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mencegah Penyebaran Hoaks Jelang Tahun Politik

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Menjelang tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik demi tujuan yang diinginkan kelompok tertentu. Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 24 Mei 2023.

Menurut Lestari, indikasi maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks jelang pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini. Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini kemajuan teknologi informasi tidak dibarengi dengan literasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi.

Diketahui, berdasarkan data Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) sejak awal 2023, mereka mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan I 2023. Angka itu berarti kenaikan 24 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Menjelang tahun pemilu, menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, selalu menjadi ajang penyebaran propaganda dari kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya. Propaganda merupakan fenomena yang sudah ada sejak masa lalu, bahkan pada Babad Tanah Jawa yang baru terjadi pembelokan sejarah.

Penyebaran propaganda serupa juga terjadi dengan dukungan teknologi informasi yang lebih maju. Rerie sangat berharap segenap anak bangsa mampu mengedepankan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan agar transisi demokrasi melalui pemilu di negeri ini bisa berjalan dengan suasana sejuk dan damai.

Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong berpendapat disinformasi politik menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia. Diakui Usman menjelang pemilu disinformasi politik cenderung meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

Untuk mengatasi hal itu, menurut Usman, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif, korektif hingga represif. Langkah preventif, tambah dia, dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kritis terhadap informasi di media sosial sebelum disebar. Pada 2023, ungkap dia, pemerintah menargetkan peningkatan literasi digital terhadap 25 juta masyarakat.

Pada langkah korektif, tambah Usman, pihaknya memakai teknologi AI untuk menjaring konten-konten negatif di media sosial. Selain itu juga patroli siber untuk mengawasi medsos 24 jam untuk mengidentifikasi hoaks. Sedangkan pada mekanisme represif, tambah Usman, melibatkan para praktisi hukum untuk menyikapi konten-konten hoaks yang ditemukan.

"Perlu kolaborasi semua pihak untuk perang besar melawan hoaks politik sehingga kita bisa menjaga kualitas demokrasi kita," ujar Usman.

Pakar Komunikasi Politik dan Dosen Komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo berpendapat hoaks saat ini tidak lagi diutarakan dengan kata-kata yang bisa ditengarai dengan jelas, tetapi kerap dengan kata-kata halus tetapi mendalam. Suko mendorong agar pemerintah mengoptimalkan pemberantasan hoaks dengan cara-cara melibatkan masyarakat, terutama generasi muda.

Karena, menurut Suko, para pembuat hoaks itu terkoordinir. Sehingga tidak cukup dengan mengungkap fakta bahwa konten itu adalah hoaks, tetapi juga harus konsisten memproduksi konten-konten antihoaks. "Kampanye besar-besaran untuk melawan hoaks secara masif harus dilakukan, sehingga masyarakat menjadi kritis terhadap setiap informasi yang diterimanya," ujar Suko.

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengungkapkan ada sejumlah bentuk gangguan hak para pemilih dalam proses pemilu antara lain dalam bentuk diskriminasi dalam regulasi, intimidasi dan penolakan hak pilih, serta pengacauan informasi pemilu.

Menurut Titi, pemilu yang demokratis tidak bisa diwujudkan bila pemilih tidak bisa memahami atas pilihan-pilihan yang dibuat, karena sejumlah gangguan terhadap hak pilihnya. Titi menilai, hoaks politik merupakan kampanye jahat. Hoaks yang menyasar para pemilih dalam proses pemilu bisa berdampak ke banyak sektor, sehingga bisa merugikan negara.

Dalam kasus diskriminasi regulasi pada para pemilih, jelas Titi, bisa berdampak pemilihan ulang akibat terjadi inkonsistensi dalam penerapan aturan, yang mengakibatkan munculnya kerugian negara.

Pada kesempatan itu, Titi mengungkapkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi pada penyelenggaraan Pemilu 2024, antara lain yaitu masa kampanye yang hanya 75 hari, belum ada regulasi untuk menyikapi disinformasi yang terjadi, dan netralitas aparat penegak hukum. Karena itu, kata dia, dibutuhkan penyelenggara pemilu yang kredibel, mandiri dan terbuka, sehingga mampu memproduksi aturan teknis yang jelas agar mampu menekan dampak disinformasi yang terjadi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika berpendapat dalam upaya mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks seringkali pemerintah hanya melakukan single action dan single post.

Dalam mengatasi hoaks, Wahyu mendorong agar pemerintah juga melakukan pendekatan pada sisi narasi dan jaringan sebaran hoaks agar lebih efektif. Dia juga berharap pemerintah bisa independen dalam penanganan kasus-kasus penyebaran hoaks. Upaya mencegah hoaks di negeri ini, tegas Wahyu, harus menjadi gerakan sosial karena hoaks sudah mencemari ekosistem kita.

Pada kesempatan itu, Wahyu mengungkapkan, sebagai bagian tanggung jawab dari pengelola media siber pihaknya saat ini sedang mempersiapkan tim dengan format Whatsapp dan Telegram sebagai tempat mengklarifikasi fakta dari konten-konten yang diduga disinformasi dan misinformasi.

Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat dalam menghadapi disinformasi yang berkembang saat ini perlu penguatan di tingkat masyarakat melalui bijak bermedsos dan peningkatan literasi digital. Selain itu, tambah Saur, perlu penguatan jurnalisme sebagai barometer kebenaran terhadap fakta di ruang publik untuk cegah meluasnya ancaman disinformasi dan misinformasi.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Uji Terbang EHang 216

10 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Uji Terbang EHang 216

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan uji terbang kendaraan udara otonom 'taksi terbang' tanpa awak, EHang 216, di Bandar Udara Budiarto, Curug, Tangerang.


Kisah Inspiratif Evi, Nasabah Disabilitas PNM Mekaar

10 jam lalu

Kisah Inspiratif Evi, Nasabah Disabilitas PNM Mekaar

Nasabah PNM berhasil mengikuti Pekan Paralimpiade Nasional (Perpanas) yang merupakan kompetisi beberapa cabang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas.


Arief Mulyadi Terpilih dalam Top 100 CEO 2023

11 jam lalu

Arief Mulyadi Terpilih dalam Top 100 CEO 2023

Direktur Utama Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi meraih penghargaan Top 100 CEO 2023.


Pemenang Lomba Tulis Jurnalistik 2023 BPJS Ketenagakerjaan

12 jam lalu

Pemenang Lomba Tulis Jurnalistik 2023 BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan bersama Tempo telah menggelar Lomba Tulis Jurnalistik BPJS Ketenagakerjaan dengan tema "Inklusivitas Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan".


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

12 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

12 jam lalu

Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.


Pemerintah Siapkan 3 Fase Transformasi Digital Nasional.

15 jam lalu

Pemerintah Siapkan 3 Fase Transformasi Digital Nasional.

Luncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, Pemerintah Siapkan 3 Fase Transformasi Digital Nasional.


Prakerja Dorong Lifelong Learning, Sesuaikan Kebutuhan Masa Depan

15 jam lalu

Prakerja Dorong Lifelong Learning, Sesuaikan Kebutuhan Masa Depan

Program prakerja terus memberikan dampak positif, program ini berhasil memberikan manfaat kepad 17,5 juta penerima di seluruh Indonesia.


Pemerintah Berkomitmen Mendorong Transformasi Digital dan Ekonomi Digital

15 jam lalu

Pemerintah Berkomitmen Mendorong Transformasi Digital dan Ekonomi Digital

Pemerintah terus fokus kepada inovasi digital dan peningkatan keterampilan masyarakat salah satunya dengan merangkul sektor non formal.


Pemerintah Mendorong Proyek Ramah Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan

15 jam lalu

Pemerintah Mendorong Proyek Ramah Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dukungan pemerintah untuk kebijakan hilirisasi dan transisi ekonomi hijau.