TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantanas) membentuk gugus tugas untuk mengawal isu strategis dan program prioritas nasional, yakni isu geopolitik, Papua, demokrasi dan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Gugus tugas ini dibentuk melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada Selasa, 23 Mei 2023, oleh masing-masing pemimpin lembaga, yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko selaku, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto.
Dalam pembukaan penandatanganan nota kesepahaman, Moeldoko menyampaikan ketiga lembaga tersebut berada di sekitar Presiden dan memiliki peran yang strategis. Terkait dengan kepentingan dan urgensi mengelola isu geopolitik, Papua, demokrasi, dan Ibu Kota Nusantara, Moeldoko menyampaikan isu tersebut bisa menjadi pemantik perubahan.
“Isu-isu tersebut bisa menjadi game changer ke depan, akan memengaruhi jalannya pemerintahan, akan mempengaruhi efektivitas pelayanan publik, serta akan mempengaruhi macam-macam aspek penyelenggaraan negara,” kata Moeldoko dalam keterangan resmi, Selasa, 23 Mei 2023.
Sementara itu, Andi Widjajanto mengatakan sinergi antarlembaga ini akan mengubah faktor-faktor untuk isu yang dihadapi negara saat ini. “Sehingga kita tidak gagal dalam pelaksanaan tugas dan selalu siap menghadapi keadaan strategis,” kata dia.
Adapun Dadi Hartanto melihat nota kesepahaman yang ditandatangani adalah hal nyata yang bisa dipakai untuk bekerja sama dan meningkatkan koneksi antara KSP, Lemhanas, dan Setjen Wantanas. Koneksitas akan mengoptimalkan pengendalian program-program serta penanganan struktural agar dapat berkontribusi secara signifikan pembangunan negara.
“Melalui kerja sama ini kami siap mengikuti dan efisien demi kebutuhan bersama dalam menghadapi tantangan, mencari solusi dan berkontribusi secara signifikan,” kata Dadi.
Dalam waktu dekat, gugus tugas yang dibentuk akan mulai bekerja dalam mengkaji isu geopolitik, Papua, demokrasi, dan Ibu Kota Nusantara secara multidisipliner dan multipihak untuk memberi masukan strategis kepada Presiden serta Kementerian dan Lembaga.
Gugus tuhas tersebut akan dikendalikan langsung oleh Wakil Gubernur Lemhanas selaku Ketua Pelaksana bersama Deputi V Kepala Staf Kepresidenan selaku Wakil Ketua Pelaksana I, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas selaku Wakil Ketua Pelaksana II, dan Deputi Pengembangan Setjen Wantannas selaku Wakil Ketua Pelaksana III.
Pilihan Editor: Korban KSP Indosurya Apresiasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Henry Surya dan June Indria
