Politikus PPP Sebut Pengusutan Korupsi BTS Akan Transparan Tanpa Desakan Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Ahmad Baidowi alias Awiek mengatakan pengusutan kasus korupsi BTS akan dilakukan dengan transparan tanpa menunggu desakan Anies Baswedan.

Hal tersebut disampaikan Awiek, merespon desakan Anies dalam pidato kebangsaannya di Tennis Indoor Senayan, pada Ahad, 21 Mei 2023.

"Kasus BTS itu akan dilakukan secara transparan tanpa menunggu desakan Anies," kata Awiek saat dihubungi, Senin, 22 Mei 2023. 

Sebelumnya Anies Baswedan dalam pidatonya mendesak penegakan hukum kasus korupsi BTS yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate dilakukan dengan transparan. Anies menyebut kalau kasus BTS ini bagian yang diindikasinya ada mafia di dalamnya. 

"Mafia-mafia itu merajalela di negeri ini termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus termasuk kemarin mafia BTS," ujarnya.

Anies berujar dirinya sepakat dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang mengatakan tuntaskan penyelidikan dan periksa semua pihak yang terlibat. 

"Dorong transparansi jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya," ujar Anies yang diusung sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

Anies mendesak penegakan hukum yang adil. Anie mengatakan, hukum tegak bukan saja ke bawah tapi juga ke atas.

"Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan, hukum tegak untuk semuanya. Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh," ujarnya.

Ia pun berharap dalam pengusutan kasus ini, jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan tidak ada politisasi hukum terkait ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi BTS Kemenkominfo.

"Saya pastikan tidak ada politisasi hukum karena saya ngikutin kasus ini dari awal," ujar Mahfud MD ditemui di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 18 Mei 2023.

Mahfud juga memastikan hal ini tidak berhubungan dengan partai politik dan murni penindakan hukum, sehingga ia meminta semua pihak untuk berpikir positif.

"Mari kita berpikir positif saja. Ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan," kata Mahfud.