Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pidato di Milad PKS, Anies Baswedan Singgung Institusi Politik yang Memeras

Reporter

image-gnews
Bacapres Anies Baswedan menyapa simpatisan PKS di acara Milad ke 21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Foto: Tim PKS
Bacapres Anies Baswedan menyapa simpatisan PKS di acara Milad ke 21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Foto: Tim PKS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan menyampaikan pidato  tentang ekonomi ekstraktif, institusi politik dan ekonomi inklusif di hadapan simpatisan dan kader PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Saat memulai pidatonya di Milad PKS ke-21 tersebut, Anies disanjung para kader dan simpastisan PKS sebagai presiden untuk Indonesia di masa depan. Ia pun membuka pidatonya dengan pantun. 

Dalam pidato kebangsaannya itu, Anies menyinggung perihal dua tipe pemerintahan. Yakni pemerintah dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif dan pemerintahan institusi politik dan ekonomi inklusif. "Institusi politik ekstraktif itu bersifat memeras, menyingkirkan dan bersifat inklusif atau melayani negara," katanya. 

Anies menyinggung bahwa institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk  kepenting kelompok. Dimana pemerintahan tersebut mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada suatu pemimpin, pada satu grup pada satu kelompok kekuasaan yang tidak disebar dan tidak dibagikan semua negara.

Tak hanya itu intitusi politik ekstraktif, kata Anies, memberikan batasan dalam.partispatif publik, mengendali dengan manfaat kekuatan politik yang dimiliki (abuse of power).

"Bahkan mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena negara dengan institusi politik yang memeras dan meningkatkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum," kata dia di hadapan massa PKS.

Anies menyakini pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif bahkan membuat peraturan ditekuk sesuai kepentingan tertentu ketika diterapkan. "Setelah tebang pilih seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan," ujarnya. 

Anies bahkan menyelutuk agar kondisi  institusi politik dan ekonomi ekstraktif tersebut tidak terjadi di Indonesia. "Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita," katanya 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu Anies melempar tanya ke audien, ada atau tidak yang merasakan kondisi demikian di Indonesia. Pertanyaan nantan gubernur Jakarta itu pun disambut sorak sorai oleh audien. "Jangan sampai ada, karena itu tanda-tanda jauh dari kesuksesan," ucapnya. 

Anies pun menjelaskan bagaimana pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusi. Di mana pemerintahan seperti itu selalu mengayomi masyarakat, menjunjung tinggi tegaknya rule of law. "Memperkuat cabang-cabang hukum agar independen agar terbebas dari intervensi politik dan transparan dalam pengambilan keputusan," ujarnya. 

Anies menyebutkan pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusif melayani akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk melaksanakan aspirasi tanpa sedikitpun ada rasa takut. Karena itu Anies menyoroti salah satu beleid yang sangat merugikan masyarakat. Dimana beleid tersebut merebut satu-satunya alat perjuang rakyat, yakni suara rakyat itu sendiri. 

"Sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan, izinkan kata-kata rakyat bisa muncul di permukaan pada saat ini pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka," katanya Anies. 

Padahal, kata dia, soal pendapat dan suara rakayat sudah jelas diatur dalam kostitusi negara."Justru pasal-pasal dalam undang-undang dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksklusif melarang konstitusi atas kebebasan berpendapat," kata Anies Baswedan

Pilihan Editor: Anies Baswedan Sampaikan Pidato Kebangsaan pada Puncak Perayaan Milad PKS ke-21 Hari Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

8 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap para Hakim MK dapat membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, baik secara formil maupun materil.


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

10 jam lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Survei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres

14 jam lalu

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dalam pemaparan hasil survei yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023. ANTARA/Fath Putra Mulya
Survei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyebut hasil survei menunjukkan MK mengalami tren peningkatan efek sidang sengketa hasil pilpres 2024.


Survei LSI Sebut Mayoritas Pemilih Percaya Putusan KPU soal Hasil Pemilu 2024

16 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersamaKomisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 2 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum TPN Ganjar-Mahfud menghadirkan 9 ahli dan 10 saksi. TEMPO/Subekti.
Survei LSI Sebut Mayoritas Pemilih Percaya Putusan KPU soal Hasil Pemilu 2024

Mayoritas pemilih pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak percaya pada keputusan KPU


Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

17 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Pemilih Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pilkada Jakarta, PKS Sebut Nama Anies Baswedan dan Eks Kapolda Metro Mencuat dari Nonkader

22 jam lalu

Calon presiden, Anies Baswedan, selepas mengunjungi rumah Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Pilkada Jakarta, PKS Sebut Nama Anies Baswedan dan Eks Kapolda Metro Mencuat dari Nonkader

PKS DKI Jakarta mengatakan, Anies Baswedan, salah satu tokoh diluar kader yang diusulkan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024


Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

23 jam lalu

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendapatkan perolehan tertinggi dalam jejak pendapat internal kader PKS Jakarta untuk maju Pilkada DKI


Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Kuasa hukum pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


Imam Budi Hartono Sebut Direkomendasikan PKS Jadi Calon Wali Kota Depok, Ini Rekam Jejaknya

2 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Imam Budi Hartono Sebut Direkomendasikan PKS Jadi Calon Wali Kota Depok, Ini Rekam Jejaknya

PKS memberi rekomendasi kepada Imam Budi Hartono untuk maju di Pilkada Depok 2024. Berikut rekam jejak Imam Budi Hartono.


Hadapi Pilkada 2024, Imam Budi Hartono Kantongi Rekomendasi dari DPP PKS

2 hari lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat menerima penghargaan predikat Nindya dalam Malam Penganugerahan kota Layak Anak (KLA) di Semarang, Sabtu malam, 22 Juli 2023. Dok Istimewa
Hadapi Pilkada 2024, Imam Budi Hartono Kantongi Rekomendasi dari DPP PKS

PKS memberi rekomendasi kepada Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono untuk maju di PIlkada 2024.