TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai sejumlah pihak gemar meng-endorse calon presiden alias capres. Terbaru, Jokowi telah menerima daftar nama capres dan cawapres yang dipilih sekelompok relawan dalam Musyawarah Rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta.
"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan yang kuat, kepada partai-partai yang sekarang ini erosinya juga belum selesai," kata Jokowi di Istora, Minggu, 14 Mei 2023.
Jokowi juga dikabarkan menyampaikan pandangannya ihwal sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang layak didukung. Sikap Jokowi tersebut lantas mendapat banyak kritik. Berikut kritik yang dilontarkan ke Jokowi terkait aktivitasnya yang gemar endorse capres dihimpun Tempo.
Anies Baswedan: percayakan rakyat
Anies Baswedan meminta agar pemerintah bersikap netral dan tak ikut mempengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan di Pemilu 2024. Hal ini Anies sampaikan di tengah gencarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengendorse capres dan memotori terbentuknya Koalisi Besar. Anies meminta agar negara membiarkan rakyat tanpa dipengaruhi dan meminta tak ada tangan negara yang terlibat.
"Percayakan rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam karya yang baik. Kalau negara ikut ambil andil, maka negara sedang melecehkan rakyat Indonesia," kata Anies dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Mei 2023.
Menurut Anies rakyat Indonesia sudah cukup matang dan mampu untuk menentukan pilihan di Pemilu 2024 tanpa perlu diintervensi. Anies juga mengimbau kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan menolak untuk dipengaruhi.
"Kepada seluruh rakyat Indonesia mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan. Ini bukan soal statistik perhitungan, ini soal hak saya menentukan bangsa ini," kata Anies.
