Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dosen Tetap Non PNS Tuntut Diangkat Menjadi ASN

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPara dosen tetap non-PNS (DTN-PNS) dari kampus negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun Kementerian Agama menuntut agar diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Umum DPP Ikatan Dosen Tetap Non-PNS RI (IDTN-PNS RI) Moh Nor Afandi mengatakan pihaknya telah melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Mei 2023 untuk menyuarakan tuntutan tersebut.

“Tuntutan kita, angkat (jadi) ASN,” kata Afandi saat dikonfirmasi, Rabu, 17 Mei 2023.

Afandi juga menilai ada ketidakadilan dalam upaya pemerintah menyelesaikan tenaga non PNS/ASN. Ia menyebut pemerintah bersikap tidak adil pada profesi tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan dalam pengadaan CASN PPPK 2022.

Padahal, kata dia, para dosen tetap non PNS juga termasuk tenaga pendidik yang seharusnya mendapat prioritas yang sama. 

Ia pun berharap agar pengangkatan dosen tetap non PNS tersebut bisa dipermudah seperti rekrutmen guru PPPK, di mana dalam penilaiannya hanya melalui observasi dari pimpinan langsung. 

Apalagi, proses seleksi dosen tetap non PNS sama dengan seleksi CPNS yakni dengan mekanisme tes berbasis komputer atau computer assisted test (CAT). Di dalamnya termasuk seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh sebab itu, pihaknya menuntut pemerintah untuk mengalihkan status dosen tetap non PNS dan tenaga kependidikan non PNS kampus negeri menjadi PPPK dengan menghargai masa kerja, NIDN, dan kepemilikan jabatan fungsional.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dosen tetap non PNS tidak termasuk dalam kategori honorer. Sehingga, sekitar 9000 dosen berstatus pegawai tetap non PNS di seluruh kampus negeri di Indonesia yang tidak jelas nasib ke depannya.

“UU ASN 2014 mengamanahkan tidak ada dosen DTN PNS, melainkan hanya dua, PNS dan PPPK. Kita perlu pengakuan secara jelas dan pasti,” ungkap Afandi.

Baca juga: 15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inilah 10 Provinsi di Indonesia dengan Jumlah PNS Terbanyak

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran gaji pensiun PNS atau pegawai negeri sipil dari manfaat pasti atau pay as you go menjadi iuran pasti atau fully funded.
Inilah 10 Provinsi di Indonesia dengan Jumlah PNS Terbanyak

Jumlah PNS di setiap provinsi Indonesia berbeda-beda. Lantas, provinsi mana saja yang memiliki jumlah PNS terbanyak?


CPNS Kejaksaan 2023: Formasi, Syarat, dan Lokasi Penempatannya

12 jam lalu

Kejaksaan Negeri Tegal. Kejari-kotategal.kejaksaan.go.id
CPNS Kejaksaan 2023: Formasi, Syarat, dan Lokasi Penempatannya

Kejaksaan RI membuka seleksi CPNS 2023 dengan formasi Ahli Pertama-Jaksa hingga Penjaga Tahanan. Cek juga syarat dan lokasi penempatannya.


Bakal Segera Disahkan, Menpan RB Azwar Anas Sebut RUU ASN Selesaikan Permasalahan Tenaga Honorer

17 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas usai acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformas Birokrasi 2020-2024 Provinsi Banten di Jakarta pada Selasa, 23 Mei 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Bakal Segera Disahkan, Menpan RB Azwar Anas Sebut RUU ASN Selesaikan Permasalahan Tenaga Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera disahkan.


Daftar 30 Instansi yang Buka Seleksi CPNS 2023 dan PPPK, Cek Sekarang

1 hari lalu

Ilustrasi pelaksanaan Latsar CPNS. Foto/Istimewa
Daftar 30 Instansi yang Buka Seleksi CPNS 2023 dan PPPK, Cek Sekarang

Rincian alokasi formasi untuk pemerintah pusat sebanyak 28.903 CPNS dan 49.959 PPPK.


Pendaftaran CPNS 2023 Resmi Dibuka Hari Ini, Simak Daftar Persyaratan untuk S1 Semua Jurusan

1 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 1 September 2020. Pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 itu mulai digelar 1 September hingga 15 September 2020 dengan total jumlah peserta sebanyak 10207 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pendaftaran CPNS 2023 Resmi Dibuka Hari Ini, Simak Daftar Persyaratan untuk S1 Semua Jurusan

Persyaratan CPNS 2023 akhirnya resmi dibuka pada hari ini. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhhi?


KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

2 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

Terungkapnya kasus tilap uang dinas modus mark up ini bermula saat Satgas Penindakan KPK menangani kasus dugaan korupsi Bupati Probolinggo.


DPR Setujui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.090 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Pemilu, PSN, hingga Gaji ASN

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
DPR Setujui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.090 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Pemilu, PSN, hingga Gaji ASN

Menteri Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa DPR setuju anggaran belanja pemerintah pusat Rp 1.090 triliun. Untuk Pemilu, PSN, hingga gaji ASN.


Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK

3 hari lalu

Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non-Nakes (FKHN) menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah menerbitkan peraturan khusus agar tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK

DPRD DKI mengungkap saat ini ada 14 ribu nakes honorer yang ikut berperan dalam melawan pandemi Covid-19. Diprioritaskan jadi ASN dan PPPK.


Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Pengguna X Premium Bisa Sembunyikan Tab Likes, Apresiasi GTK 2023

3 hari lalu

Logo baru Twitter. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Pengguna X Premium Bisa Sembunyikan Tab Likes, Apresiasi GTK 2023

Topik tentang pengguna media sosial X bisa menyembunyikan tab Likes miliknya menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.


Ganjar Pranowo Akan Mengisi Kuliah Kebangsaan di UI pada Senin Mendatang

5 hari lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) didampingi istrinya Siti Atiqoh Supriyanti (tengah) dan putranya Zinedine Alam Ganjar (kiri) menyapa warga pada perpisahan bertajuk Pesta Rakyat Terima Kasih Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 5 September 2023. Pesta rakyat yang dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Tengah itu menjadi puncak perpisahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo periode tahun 2013-2018 dan 2019-2023 yang selanjutnya dijabat sementara oleh Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Ganjar Pranowo Akan Mengisi Kuliah Kebangsaan di UI pada Senin Mendatang

Ganjar Pranowo akan mengisi Kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia (UI) pada Senin, 18 September 2023.