TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin merespons kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY maupun mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK. Keduanya mengkritik Presiden Joko Widodo yang dinilai terlibat terlalu jauh dalam urusan Pemilu Presiden 2024.
"Tidak boleh ada yang kepanasan di luar, tidak ada juga yang jadi post-power syndrom, tidak boleh, karena gaya kepemimpinan Presiden Jokowi tidak seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Ngabalin dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023.
Ngabalin pun menilai sah-sah saja ketika Jokowi memberikan penghargaan atas kerja yang dilakukan pembantunya. Ia juga mengingatkan publik bahwa dalam alam demokrasi, presiden maupun partai memang punya kaitan erat dengan politik.
Berdasarkan catatan Tempo, AHY sudah dua kali menyinggung Jokowi ihwal pencapresan. Pertama, saat berkunjung ke rumah JK pada Senin malam, 15 Mei 2023. Kedua, saat AHY berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan berkas nama bakal calon legislatif Partai Demokrat pada Ahad, 14 Mei 2023.
Saat mengunjungi kediaman JK pada Senin malam, 15 Mei 2023, AHY meminta para pemangku kepentingan di eksekutif untuk membuka ruang dengan adil pada Pemilu 2024."Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi, atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi," katanya.
Menurut dia, setiap warga punya hak, baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. “Kami sepakat, bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi Pemilu 2024, dibuka ruang bagi setiap individu setiap warga negara yang sama dan adil,” ujarnya.
Seharusnya, kata AHY, siapapun yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat. "Pemilu diadakan untuk menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat," katanya.
Pada Ahad, 14 Mei 2023, AHY juga menanggapi Presiden Jokowi yang mengusulkan nama bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke partai politik. AHY mengatakan presiden memang memiliki hak sebagai warga negara untuk memilih calon.
Namun, ia meminta agar presiden tetap fokus pada masalah kebangsaan. Sebab, kata dia, masih banyak isu yang belum terselesaikan, mulai dari masalah ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi dan keadilan.
“Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tapi mohon kita semua mengawal demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, tapi ada juga yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang,” kata AHY usai menyerahkan berkas nama bakal calon legislatif Partai Demokrat ke KPU RI di Jakarta pada Ahad, 14 Mei 2023.
AHY meminta kepada pemimpin di tingkat nasional, juga kepala daerah dan wakil rakyat agar tetap fokus pada isu kebangsaan. Ia mendesak agar semuanya tidak disangkutpautkan dengan urusan pemilu.
"Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu. Jangan seolah-olah menjadi urusan capres-cawapres. Nanti direduksi akhirnya masyarakat kita yang menjadi korbannya. Tidak dipenuhi aspirasinya,” ujar dia.
Sementara itu, JK mengatakan Jokowi mestinya mencontoh Megawati Soekarnoputri dan SBY. Pernyataan JK ini juga dilontarkan menanggapi tidak diundangnya Partai NasDem oleh Jokowi dalam acara pertemuan 6 ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Negara pada Selasa malam, 2 Mei 2023.
“Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY,” kata JK di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023.
Tak perlu terlalu melibatkan diri dalam dunia perpolitikan. Sebagai Kepala Negara, kata JK, Jokowi mestinya tidak terlalu melibatkan diri dalam dunia perpolitikan. Sehingga, kontestasi Pemilihan Umum 2024 mendatang bisa terselenggara dengan lebih demokratis. “Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis,” kata dia.
Semnetara, Jokowi membantah dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) saat mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam, 2 Mei 2023. Jokowi tertawa merespons tudingan cawe-cawe ini.
"Bukan cawe cawe, wong itu diskusi aja, kok cawe-cawe," kata Jokowi usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.
Jokowi menegaskan bahwa urusan capres cawapres merupakan urusan partai dan gabungan partai. Ia mengklaim sudah bolak-balik menyampaikan penegasan ini. Akan tetapi, presiden menilai tidak ada yang salah ketika partai politik mengundang dirinya bertemu, ataupun sebaliknya.
Pilihan Editor: Jokowi Endorse Nama Capres dan Cawapres, AHY: Ini Sesuatu yang Tidak Sehat
