TEMPO.CO, Jakarta - Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya bijaksana memakai media sosial atau medsos.
Pasca-ramainya sejumlah pejabat publik memanfaatkan medsos untuk flexing atau pamer kekayaan dan gaya hidup mewah, Sultan meminta ASN memakai medsos hanya untuk menyebarkan informasi bermanfaat saja.
"Fenomena flexing dan gaya hidup mewah di media sosial oleh ASN, telah mencederai upaya peningkatan akuntabilitas dan praktik tata kelola pemerintahan yang bersih," kata Sultan saat berbicara dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 16 Mei 2023.
Rentetan fenomena flexing pejabat negara dan keluarganya di tanah air, kata Sultan, tak dipungkiri membuat kepercayaan publik pada pemerintah ikut menurun.
"Saat ini kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun akibat fenomena perilaku oknum ASN dan keluarganya yang berperilaku tidak patut, melakukan pelanggaran kode etik dan aturan disiplin," ujar Ngarso Dalem.
Sri Sultan pun lantas menginstruksikan seluruh ASN di wilayahnya lebih peka dan melek soal isu pembangunan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam penggunaan media sosial.
“Alih-alih menggunakan sosial media untuk mencitrakan kekayaan dan kemewahan gaya hidup pribadi, lebih baik sebarkan informasi yang terang, jujur dan bijak tentang upaya penyediaan layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sultan.
Baca juga: Jogja Cross Culture 2023 di Malioboro Akhir Pekan ini, Nikmati Serunya Teknologi Seni Pertunjukan
Sultan sebut kemiskinan dan ketimpangan di Yogyakarta mendesk ditangani masif
Sultan pun memaparkan situasi perekonomian di Yogyakarta secara umum. Ia menuturkan kemiskinan dan ketimpangan di Yogyakarta saat ini mendesak ditangani lebih masif. Secara kolaboratif lintas wilayah, lintas sektor dan lintas aktor.
Meski di satu sisi ekonomi Yogya menunjukkan perbaikan dengan tumbuh 5,15 persen, namun di saat bersamaan, capaian DIY pada angka kemiskinan 11,49 dan rasio Gini 0,459 di atas rerata nasional perlu menjadi perhatian publik. "Maka isu hulu dan hilir perlu disinkronkan melalui upaya reformasi birokrasi tematik," kata dia.
Agar reformasi birokrasi berdampak nyata, kata Sultan, perlu perubahan pola pikir terutama di kalangan ASN. Salah satunya dalam membangun praktik good governance.
Pilihan Editor: Yogyakarta Jadi Satu Lokasi Perayaan Qatar-Indonesia Year of Culture 2023
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
