TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak boleh mendukung atau meng-endorse salah satu calon presiden. Dia menyatakan hal ini demi menghindari kompetisi yang tidak adil di antara para kandidat.
"Orang yang di-endorse enak tapi orang yang tidak di-endorse dianggap dia tidak patut, maka terhalang hak orang untuk kompetisi yang fair. Itu susah. Jokowi tidak paham itu,” kata Rocky saat ditemui usai acara peluncuran Pojok Rahman Tolleng di Gedung Tempo, Selasa, 16 Mei 2023.
Rocky menilai dukungan presiden terhadap salah satu kandidat itu dapat mengakibatkan potensi calon lain terhalangi. Dalam posisi ini, ada prinsip etis yang presiden langkahi.
3 kandidat dinilai belum mumpuni karena belum menyampaikan gagasannya
Menurut Rocky, di antara tiga kandidat yang saat ini namanya mencuat - Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto - belum ada yang mumpuni. Pasalnya, mereka dinilai masih kasak-kusuk untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dukungan partai politik yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPR RI. Dia menilai juga semua kandidat belum menyampaikan hal yang substansial terkait gagasan mereka sebagai Capres.
Penliti Perhimpunan Demokrasi itu pun menawarkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membiarkan mereka untuk masuk kampus dan mendebatkan soal isu geopolitik, keuangan, hingga ekonomi hijau. Dia menuntut KPU tidak hanya jadi panitia teknis
"Suara publik itu menginginkan ada perdebatan,” kata Rocky.
Jokowi dukung sejumlah tokoh
Sebelumnya, Presiden Jokowi kerap memberikan sinyal-sinyal dukungan terhadap sejumlah tokoh yang akan bersaing pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Ganjar belakangan dipastikan menjadi calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sementara Prabowo telah dideklarasikan oleh partainya, Partai Gerindra, sebagai Capres. Sandiaga Uno di sisi lain, digadang-gadang sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pilihan Jokowi untuk mendampingi Ganjar.
Sebaliknya, Jokowi tampak memberikan sinyal negatif terhadap kandidat calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anies Baswedan.
Hal itu terlihat saat presiden mengumpulkan ketua umum partai pendukung pemerintah pada awal Mei lalu. Saat itu Jokowi tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang merupakan bagian dari partai koalisi pemerintah. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga disebut membicarakan soal Pilpres 2024.
Usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023, Jokowi pun membantah dirinya ikut campur dalam penentuan siapa yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia menilai tak ada yang salah jika dirinya memberikan dukungan kepada calon tertentu.
"Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," kata dia.
