Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yusril Bilang Pemimpin yang Baik Bukan Hasil Garapan Medsos dan Survei

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajukan daftar Bacaleg DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sabtu, 13 Mei 2023. TEMPO/Tika Ayu
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajukan daftar Bacaleg DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sabtu, 13 Mei 2023. TEMPO/Tika Ayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal sosok calon presiden dalam Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad kemarin, 14 Mei 2023. Menurut Yusril, saat ini diperlukan pemimpin yang cerdas, tegas, dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara di tengah tantangan yang makin besar di masa depan.

"Pemimpin harus benar-benar paham falsafah bernegara kita, konstitusi kita, hukum kita, potensi, tangangan dan peluang yang kita miliki," kata Yusril dalam keterangannya, Senin, 15 Mei 2023.

Menurut Yusril, kelemahan utama bangsa Indonesia terletak pada sikap mental yang merasa rendah diri, rendah kesadaran moral, dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, Yusril menyebut pemimpin atau presiden di 2024 harus mengambil langlah tegas mengatasi hal ini.

Pakar hukum tata negara ini menyontohkan seringnya Indonesia kalah dalam menghadapi berbagai gugatan di forum internasional. Penyebab kekalahan tersebut, kata Yusril, karena lemahnya posisi Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yang dibuat sendiri.

"Argumentasi hukum kita kurang canggih dalam menangani sebagai tekanan dan gugatan dalam perjanjian bilateral dan multilateral yang membuat kita sering terpojok dan dikalahkan," kata Yusril. 

Dalam perdebatan hukum di forum internasional, menurut Yusril, harus didukung langkah diplomasi yang sistematis dan pembentukan opini. Indonesia menurut dia harus banyak belajar dari kekurangan dan kesalahan di masa lalu dan masa sekarang.

Jika negara kurang memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, Yusril menyebut akibatnya Indonesia bakal terus mengalami kekalahan dalam berbagai sengketa di forum internasional.

Selain tentang hubungan luar negeri, Yusril menerangkan Indonesia sulit maju dan melangkah menjadi negara maju karena hukum yang berantakan. Yusril menyebut norma hukum di Indonesia dapat dikatakan kacau, penegakannya amburadul, sehingga mengakibatkan korupsi merajalela dan ketidakadilan terjadi di mana-mana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam satu dekade terakhir ini, Yusril menyetujui pembangunan hukum di Indonesia semakin makin lemah. Hal ini merupakan faktor terhambatnya kemajuan di bidang ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Dengan berbagai macam masalah tersebut, politikus PBB ini mengatakan presiden pemimpin bukan sekedar tokoh yang dekat dengan rakyat seperti yang dikatakan Presiden Soekarno sebagai "penyambung lidah rakyat". Tetapi, kata Yusril, presiden harus mampu menunjukkan dan membawa rakyat ke jalan yang benar.

Yusril menyebut calon presiden 2024 harus memiliki ilmu dan pengalaman yang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Menurut Yusril, capres terpilih di Pilpres 2024 harus ditempa oleh pengalaman dalam membangun dan memecahkan persoalan-persoalan besar bangsa ini.

"Pemimpin seperti itu tidak akan lahir karena garapan media sosial dan pencitraan serta berbagai survei yang terkadang justru menyesatkan rakyat sendiri," kata Yusril.

Dalam pidatonya di Musra kemarin, Jokowi menebar pesan ke relawannya soal sosok yang harus dipilih di 2024 nanti. Salah satunya, Jokowi menyebut Indonesia butuh pemimpin yang dekat dan paham hati rakyat. Jokowi juga menyebut Indonesia butuh pemimpin yang paham potensi dan kekuatan Indonesia.

Pilihan Editor: Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

5 menit lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

38 menit lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

3 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

4 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024

4 jam lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) menyaksikan saksi ahli dari pihak termohon diambil sumpahnya saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. ANTARA/Galih Pradipta
Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024

Sebanyak tiga dari delapan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK yang dibacakan pada Senin, 22 April 2024. Apa alasan mereka?


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

4 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

7 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

7 jam lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

7 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.