TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Gereja Papua meminta kepada Polda Papua agar menarik pasukan TNI-Polri dari daerah konflik untuk memberikan jeda kemanusiaan dalam proses pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens yang disandera KKB. Selain itu, mereka juga mendesak pembentukan tim independen.
“Pertemuan antara Dewan Gereja dan Uskup Keuskupan Jayapura bersama Kapolda Papua membahas, antara lain perlunya menarik kembali semua anggota nonorganik dari daerah konflik sebagai langkah jeda kemanusiaan,” kata Koordinator Sekretariat Keadilan dan Kebenaran Keuskupan Jayapura, Pastor John Bunay, saat dihubungi Tempo, Jumat, 12 Mei 2023.
Dewan Gereja Papua juga meminta Polda Papua mengembalikan semua warga yang diungsikan ke kampung halaman masing-masing. Selain itu, Dewan Gereja Papua juga meminta pemerintah dan TPNPB-OPM membentuk tim independen untuk pembebasan Kapten Philips.
“Tim independen yang dipercayai oleh kedua belah pihak untuk pembebasan pilot yang disandera,” kata John Bunay.
KKB ingin negosiasi lewat jalur internasional
Menanggapi pertemuan antara Dewan Gereja Papua dan Kapolda Papua, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) Jeffrey Bomanak mengatakan OPM hanya mengakui pembebasan Kapten Philips dilakukan melalui negosiasi internasional.
“Seluruh organ perjuangan bangsa Papua, LSM lokal nasional dan internasional, secara demokratis harus menyetujui solusi demokratis yang sudah disampaikan oleh OPM bahwa harus ada negosiasi internasional, dan semua harus menekan Jakarta untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Jeffrey Bomanak dalam keterangan tertulisnya, 13 Mei 2023.
Ia juga menegaskan agar seluruh pihak tidak melakukan pertemuan tertutup dengan pemerintah Indonesia terkait pembebasan Kapten Philips. Ia mengatakan TNI-Polri akan memanfaatkan pertemuan untuk mencuri informasi dan legitimasi melakukan operasi militer.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono menolak penarikan pasukan ini. Ia mengatakan kehadiran pasukan TNI di daerah konflik diperlukan untuk menjamin keamanan warga. Pasalnya, kata dia, aksi separatisme OPM seringkali menyasar penduduk setempat dan pekerja proyek pembangunan pemerintah di Papua.
“Prinsipnya, apakah ada jaminan keamanan dari para perwakilan gereja terhadap keamanan Papua?“ kata Julius kepada Tempo saat dihubungi, 12 Mei 2023.
Terkait upaya pembebasan Kapten Philips, Julius menjelaskan berbagai upaya sudah dilakukan. Ia mendesak agar OPM membebaskan sandera dengan jalur yang sering dan sudah disepakati sebelumnya.
“Bebaskan saja sandera dengan jalur-jalur yang sudah disepakati dan sudah sering dilakukan, dan Panglima TNI menjamin akan tetap melakukan pendekatan humanis,” kata Julius.
Pilihan Editor: OPM Buka Suara Tanggapi Kemarahan Susi Pudjiastuti Soal Penyanderaan Pilot Susi Air
