Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Nakes Gelar Aksi di Patung Kuda: RUU Kesehatan Dianggap Berpotensi Memecah Belah Profesi Kesehatan

image-gnews
Sejumlah tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi  dengan menyerukan penolakan atas Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin 8 Mei 2023. TEMPO/ HANIFAH DWIJAYANTI
Sejumlah tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi dengan menyerukan penolakan atas Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin 8 Mei 2023. TEMPO/ HANIFAH DWIJAYANTI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan tenaga kesehatan (nakes) melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin 8 Mei 2023 dengan menyerukan penolakan atas Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan.

Adapun aksi ini diikuti oleh organisasi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), hadir memadati aksi damai ini.

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi menjelaskan aksi ini ditujukan untuk menuntut beberapa nilai dalam RUU kesehatan yang masih banyak masalah. Maka dari itu, para dokter dan nakes menyampaikan aspirasi agar pembahasan RUU Kesehatan dapat dihentikan.

“RUU Kesehatan itu tidak adil dan masih banyak masalah, pembahasan mengenai RUU harus dihentikan,” ujar Adib di Jakarta, Senin, 8 Maret 2023.

Adapun aksi yang digelar hari ini berangkat dari keprihatinan nakes atas pembahasan RUU Kesehatan yang dinilai terlalu terburu-buru. Bahkan, menurut mereka, pembahasan ini tidak menampung masukan dari organisasi kesehatan. 

Selain itu, dalam orasinya, Adib juga menilai RUU Kesehatan berpotensi memecah belah profesi kesehatan, melemahkan perlindungan, dan kepastian hukum tenaga kesehatan.

"RUU terlalu terburu-buru dan belum mampu mengakomodasi masukan dari organisasi profesi," katanya.

Kemudian, peserta aksi lainnya juga menuntut pemerintah untuk memperhatikan sejumlah fasilitas kesehatan di daerah pelosok yang belum memadai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, juru bicara Aksi Damai Stop Pembahasan RUU Kesehatan Beni Satria mengatakan tujuan aksi damai ini untuk memfokuskan berbagai poin-poin dalam RUU Kesehatan.

Adapun poin yang dimaksud termasuk anggaran, perizinan, hak-hak nakes dalam mendapatkan perlindungan hukum, serta hak-hak masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

"Kami juga memfokuskan pasal-pasal kriminalisasi tentang unsur yang membuat para tenaga kesehatan menjadi takut. Apalagi, adanya ancaman unsur pidana hingga 10 tahun itu membuat para tenaga kesehatan takut," imbuhnya.

Menurut Beni, pihaknya fokus terhadap pasal-pasal kriminalisasi bahwa masyarakat saat ini tidak memahami perbedaan antara apa itu isu medis, kesalahan medis, dan kelalaian medis.

Adapun aksi damai ini dilakukan sejak pagi tadi dan direncanakan akan berlangsung hingga sore nanti. 

Pilihan Editor: PKS Targetkan Raih 15 Persen Suara di Pemilu 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pahami Prosedur Rawat Inap Menggunakan Layanan BPJS Kesehatan

6 hari lalu

Petugas memeriksa pasien yang menjalani pengobatan cuci darah (Hemodialisa) di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), Malang, Jawa Timur, Senin 7 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Malang menonaktifkan sementara kepesertaan 679.721 warga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena pembengkakan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak bisa mendapat layanan fasilitas kesehatan tingkat II di RSSA. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Pahami Prosedur Rawat Inap Menggunakan Layanan BPJS Kesehatan

Anda dapat gunakan layanan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengobatan hingga rawat inap. Bagaimana prosedur dan syaratnya?


Pengungsi Gempa Bandung Kena ISPA Hingga Kecemasan, IDI Sebut Butuh Obat Mendesak

25 hari lalu

Terminal isi ulang daya ponsel di tenda pengungsian yang didirikan Kementerian Sosial dan BNPB di lapang Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pasca gempa magnitudo 4.9, 19 September 2024. Gempa dangkal sesar Garsela ini mengguncang 30 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Bandung dan 11 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Garut. 2.020 unit rumah di Kabupaten Bandung rusak dan 204 unit rumah di Kabupaten Garut rusak.  TEMPO/Prima Mulia
Pengungsi Gempa Bandung Kena ISPA Hingga Kecemasan, IDI Sebut Butuh Obat Mendesak

Beragam jenis penyakit merebak di kalangan pengungsi korban gempa bermagnitudo 4,9 di Garut dan Bandung. Kebutuhan obat belum terpenuhi sepenuhnya.


Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal TPS untuk Nakes yang Bekerja dan Pasien

27 hari lalu

Ketua Bawaslu Depok M Fathul Arif (kanan) bersama Komisioner Bawaslu Depok Andriansyah berbicara terkait TPS bagi nakes saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 tingkat Kota Depok di Makara UI, Rabu, 18 September 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal TPS untuk Nakes yang Bekerja dan Pasien

Bawaslu Depok mengingatkan KPU untuk melakukan koordinasi soal TPS terdekat bagi tenaga kesehatan dan pasien di rumah sakit


Berkah Program Dokter Tangguh di Batanghari

29 hari lalu

Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief (kedua kiri) menerima penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia 2024 dari Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Dok. Tempo
Berkah Program Dokter Tangguh di Batanghari

Sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Batanghari menjangkau hampir seluruh penduduk. Terobosan sang bupati ini mendatangkan berbagai penghargaan.


Biaya Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Airlangga

53 hari lalu

Sejumlah sivitas akademika membentangkan poster saat aksi di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 4 Juli 2024. Aksi yang dilakukan sivitas akademika FK Unair, guru besar dan sejumlah dokter itu menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya mendesak pihak rektorat agar jabatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dikembalikan sampai masa jabatannya berakhir. ANTARA/Didik Suhartono
Biaya Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Airlangga

Segini Program Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Airlangga


5 Tahap Mendapatkan Gelar Dokter Spesialis

53 hari lalu

Ilustrasi dokter melakukan operasi jantung. Foto: Heartology Cardiovascular Hospital
5 Tahap Mendapatkan Gelar Dokter Spesialis

Setelah menyelesaikan PPDS, dokter spesialis harus lulus ujian dari IDI untuk memperoleh sertifikat spesialis.


TPNPB-OPM Tuding Nakes Sengaja Jebak Pilot Selandia Baru Agar Jadi Sasaran Militer Indonesia

58 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
TPNPB-OPM Tuding Nakes Sengaja Jebak Pilot Selandia Baru Agar Jadi Sasaran Militer Indonesia

TPNPB-OPM menuding nakes sengaja menjebak pilot Selandia Baru Glen Malcolm untuk jadi sasaran tentara Indonesia.


Indonesia Kirim 40 Nakes TNI untuk Misi Kemanusiaan Gaza Pekan Ini

7 Agustus 2024

Komite Solidaritas Palestina dan Yaman (KOSPY) long march dari Kantor PBB Kawasan MH. Thamrin sampai ke Kedutaan Besar Amerika Serikat AS, Sabtu, 3 Agustus 2024. Mereka menuntut agar dihentikannya genosida terhadap Gaza, serta massa juga mengecam pembunuhan terhadap pemimpin Gaza dan Palestina yang dilakukan Zionis Israel, termasuk pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh di Teheran. Tempo/Martin Yogi Pardamean
Indonesia Kirim 40 Nakes TNI untuk Misi Kemanusiaan Gaza Pekan Ini

Pemerintah bakal mengirimkan sebanyak 40 tenaga kesehatan atau nakes dari unsur TNI untuk misi kemanusiaan Gaza, Palestina pada Jumat, 9 Agustus 2024. Pelaksanaan misi kemanusiaan oleh nakes TNI akan berlangsung selama empat bulan di wilayah El Arish, Mesir.


Rukki Duga Keterlibatan Lembaga Agama dalam Pelemahan Pasal Pengendalian Produk Tembakau

5 Agustus 2024

ILustrasi larangan merokok. REUTERS/Eric Gaillard
Rukki Duga Keterlibatan Lembaga Agama dalam Pelemahan Pasal Pengendalian Produk Tembakau

Rukki menyebut ampur tangan lembaga keagamaan membuat beberapa pasal dalam RUU Kesehatan melemah dalam pengendalian tembakau.


Rukki Sebut 10 Anggota DPR Diduga Terlibat Dalam Pelemahan Pasal Pengendalian Tembakau

5 Agustus 2024

Anak muda melakukan aksi sehat pengendalian tembakau di Lapangan Monas pada 2017, dengan mengumpulkan ribuan puntung rokok di Jabodetabek yang menyebabkan sejuta masalah. Foto: Dok. Lentera Anak.
Rukki Sebut 10 Anggota DPR Diduga Terlibat Dalam Pelemahan Pasal Pengendalian Tembakau

Campur tangan itu membuat beberapa pasal dalam pengendalian tembakau di RUU dan RPP Kesehatan melemah.