Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi Instan Jokowi Kucurkan Rp 800 M untuk Jalan Rusak Lampung Dikritik

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kanan) meninjau jalan rusak di Kampung Rama Nirwana, Seputih raman, Lampung Tengah, Lampung, Jumat 5 Mei 2023. Presiden Jokowi mengucurkan dana Rp800 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di Provinsi Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kanan) meninjau jalan rusak di Kampung Rama Nirwana, Seputih raman, Lampung Tengah, Lampung, Jumat 5 Mei 2023. Presiden Jokowi mengucurkan dana Rp800 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di Provinsi Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk langsung mengucurkan dana pusat senilai Rp 800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung menuai sorotan dan kritik sejumlah ahli. Keputusan reaktif seperti ini dikhawatirkan akan terus melahirkan ketimpangan di daerah.

"Karena itu akan biasa pada orang-orang yang, pokoknya viral, medsos (media sosial) berperan, jangan-jangan yang tidak viral yang justru membutuhkan di daerah terpencil," kata Guru Besar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo, saat dihubungi, Sabtu, 6 Mei 2023.

Misalnya, sebuah daerah yang mengalami banyak persoalan seperti masalah stunting dan harus lebih diprioritaskan secara infrastruktur. Akan tetapi karena tidak viral, kata Wahyudi, daerah ini luput dari perhatian pemerintah.

Wahyudi menyebut keputusan ini sebagai model kebijakan reaktif yang bisa mengakibatkan kecemburuan bagi daerah-daerah yang mungkin lebih para dari Lampung, yang dikunjungi Jokowi. Padahal, Wahyudi yakin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sudah punya peta pengembangan infrastruktur.

"Kenapa enggak gunakan itu? Lalu direspons saja," kata Wahyudi. Kebijakan yang lahir pun dinilai bisa lebih objektif, bukan subjektif dengan mengandalkan berita-berita yang viral di media sosial. Maka, pemerintah pun dinilai bisa membuat cara-cara yang lebih sistematif dalam memutuskan kebijakan.

Kucuran Rp 800 Miliar Jokowi

Sebelumnya kemarin, Jokowi resmi mengumumkan bahwa perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Lampung akan diambil oleh pemerintah pusat. Alasannya karena sudah begitu lama kondisi jalan dalam keadaan rusak.

Pengumuman ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pers di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Mendengar ucapan Jokowi, warga berteriak hore. Sedang Arinal tampak senang dan bertepuk tangan mendengar keputusan Jokowi itu.

"Tahun ini, pemerintah pusat, khusus untuk Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini," kata Jokowi seraya menunjuk jalan rusak yang sedang diinjaknya, di Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.

Pengumuman ini disampaikan Jokowi ketika berkunjung ke Lampung ditemani 3 menterinya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri BUMN Erick Thohir. Zulhas dan Erick ikut tepuk tangan mendengar ucapan Jokowi.

Jokowi pun menyebut perbaikan 15 ruas jalan yang rusak ini akan dimulai Juni karena harus di proyek ini harus dilelang terlebih dahulu. Jokowi mengaku sudah memerintahkan Arinal untuk mengadakan lelang perbaikan jalan.

Akan tetapi, ada beberapa ruas yang memang menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati. Sehingga, Jokowi tak mau semuanya dibebankan ke pusat.

Jokowi menyebut pemerintah punya semangat untuk memperbaiki jalan yang rusak, baik Jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Ia ingin masyarakat paham bahwa Jalan Nasional jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sedangkan jalan provinsi dan jalan kabupaten, masing-masing jadi tanggung jawab gubernur dan bupati. 

Jokowi mengakui persoalan jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung saja, daerah yang hari ini dia kunjungi. Jokowi menyebut kondisi serupa juga terjadi di daerah lainnya. "Harus kami bantu oleh pemerintah pusat, bukan urusan viral atau tidak, enggak ada," kata Jokowi.

Hanya saja, Jokowi tidak merinci provinsi mana lagi yang akan dapat bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan. Ia hanya menyebut persoalan jalan rusak memang tugas pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. 

Jokowi Jajal Jalan Rusak Bareng Zulhas

Sebelumnya pada pagi ini, sekitar pukul 10.30 WIB, Jokowi melewati jalan tersebut ditemani Zulhas, yang lahir di Lampung. Mobil melaju pelan lantaran begitu banyak lubang menganga yang digenangi air di jalan tersebut.

Aksi Jokowi melintas di jalan rusak di Lampung ini dilakukan setelah dirinya meninjau Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung. Di sana, Jokowi berjanji perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung akan segera dimulai. 

Berbicara di depan Arinal Djunaidi saat memberikan keterangan pers, Jokowi secara terbuka menyatakan pemerintah pusat bisa menangani langsung perbaikan jalan rusak yang ramai dikeluhkan warga tersebut.

"Secepat-cepatnya dimulai, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi.

Ke Lampung Gara-gara Viral

Jokowi sempat dijadwalkan ke Lampung pada Rabu, 3 Mei 2023, namun belakangan batal. Kunjungan baru terlaksana hari ini. "Saya ingin pastikan, besok mau melihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar, atau enggak benar," kata Jokowi dalam keterangan pers di Mal Sarinah, Jakarta, Kamis kemarin, 4 Mei 2023.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat kini sedang mendata jalan kabupaten, kota, dan provinsi yang rusak parah karena anggaran yang ada di daerah tersebut tidak banyak diarahkan kepada infrastruktur. Padahal, kata Jokowi, perbaikan jalan rusak sangatlah penting.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Apalagi jalan produksi akan mengganggu yang namanya mobilitas orang barang, biaya logistik akan naik, sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan daerah lain dan negara lain. Ini kita harus tahu manfaat infrastruktur ada di situ," ujar Jokowi.

Adapun kunjungan Jokowi ke Lampung ini sudah disampaikan sejak awal oleh Basuki Hadimuljono. Jokowi disebut akan meninjau beberapa titik jalan yang rusak di Lampung.

Bukan hanya jalan nasional, tapi kepala negara juga akan mengecek kondisi jalan provinsi dan kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. Basuki tak menampik bahwa peninjauan dilakukan karena jalan rusak di Lampung ramai setelah dikritik warga bernama Bima Yudho Saputro yang kemudian ramai di media sosial. 

"Beliau akan cek kebenaran dari policy kebijakan dari pemerintah daerah," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2023.

Bima Yudho Saputro yang tinggal di Australia merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di akun media sosial TikTok miliknya @awbimaxreborn. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan. Mulai persoalan infrastruktur seperti jalan yang rusak hingga kecurangan dalam sistem pendidikan.

Kritik Bima ini sempat membuat dirinya dilaporkan ke polisi dengan dugaan penyebaran berita bohong. Sejumlah pihak pun membela Bima. Sehingga belakangan, polisi menghentikan kasus Bima ini.

Anggaran untuk Pencitraan

Menurut Wahyudi, di tahun-tahun politik ini memang ada kecenderungan politis di pusat maupun daerah untuk memanfaatkan momentum demi meraih simati warga. Ini juga yang kadang menyebabkan prioritas pembangunan sering tidak memperhatikan kebutuhan rakyat di daerah.

"Sehingga anggaran habis untuk hal-hal yang pencitraan, mungkin kelihata bagi publik, tapi tak betul-betul sejalan dengan kebutuhan riil," ujarnya.

Wahyudi berujar situasi ini tak hanya terjadi di Lampung, tapi juga di banyak tempat lainnya. Pembangunan infrastruktur lebih banyak untuk hal-hal yang menurut politikus strategis membangun citra, tapi tidak untuk mendorong kemakmuran rakyat.

Wahyudi menilai Jokowi bermaksud baik untuk menanggani sesuatu yang vira. Tapi kalau hanya berbasis viral lalu ditanggapi, Wahyudi menilai pemerintah tak akan pernah menemukan cara yang sistematis untuk mengembangkan infrastruktur yang betul-betul sesuai peta kebutuhan di daerah.

Selain itu, kondisi ini juga dinilai menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, kepala daerah tidak betul-betul responsif. "Kalau sampai kemudian presiden turun tangan," ujar Wahyudi.

Dinilai Keputusan Instan

Sementara itu pakar kebijakan publik yang juga Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan sepakat bahwa pemerintah pusat terlalu reaktif dalam keputusan mengambil perbaikan jalan rusak di Lampung.

Menurut dia, kebijakan publik tak boleh diputuskan dan diproses dengan cara instan seperti itu. "Karena viral kemudian baru pemerintah ambil tindakan," kata Dedy saat dihubungi.

Sebenarnya, kata Jokowi, aksi pemerintah mendiamkan kondisi yang selama ini carut marut soal infrastrutkur jalan juga termasuk dalam kategori kebijakan. Oleh sebab itulah, masyarakat kemudian protes. Kebetulan protes datang dari Lampung.

Menurut Dedy, persoalan infrastruktur tentu saja terjadi di mana-mana. Bahkan dari data kementerian bisa dilihat provinsi yang punya jalan rusak lebih banyak dari Lampung. Sehingga, Dedy menyayangkan bahwa pemerintah mengambil alih secara instan dan tiba-tiba. "Sebaiknya jangan terburu-buru, dikaji dulu komprehensif, baru diambil tindakan," kata dia.

Tapi di sisi lain, Dedy menilai bantuan dari pusat ini memang bisa saja memberi kepuasan ke masyarakat untuk janga pendek dan jalan keluar atas penantian bertahun-tahun masyarakat. Jokowi, kata dia, membuka realita tentang buruknya infrastruktur. 

Akan tetapi, Dedy menyarankan agar kebijakan seperti ini harus tetap dikaji secara nasional. "Perlu diperiksa jangan-jangan banyak masalah yang sama di provinsi lain, jadi pusat merumuskan apa saja jalan ke depan untuk membenahi infrastruktur jalan," ujarnya.

Sementara untuk infrastruktur jalan di Lampung, Dedy pun menilai banyak penyebab yang akhirnya menyebabkan kondisinya buruk. Di antaranya yaitu rendahnya political will dari kepala daerah, serta kepala daerah dan jajarannya bekerja standar minimalis. "Tak mau bekerja maksimal," ujarnya.

Penyebab lain, kata dia, bisa saja ada pengelolaan anggaran yang sarat pemboroan. Sehingga, alasan keterbatasan anggaran dipakai sebagai penyebab jalan rusak. "Jadi variabelnya banyak, bukan dengan sekedar menjadikan anggaran sebagai alasan," ujarnya.

Pilihan Editor: Janji Perbaiki Jalan Rusak di Lampung, Jokowi: Bukan karena Viral, Ini Kewajiban

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

3 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

4 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

6 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

6 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

7 jam lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan buka suara soal kecurangan SPBU di rest area KM 42 B Karawang, Jawa Barat.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

7 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

7 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

7 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.