TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali merespons kasus Kongres Luar Biasa atau KLB alias kudeta Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang saat ini diupayakan lewat Peninjauan Kembali alias PK. Sampai hari ini, AHY menganggap Demokrat masih terus diganggu oleh Moeldoko.
"Temennya Pak Airlangga di sana," kata AHY seraya merilis ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, saat keduanya memberikan konferensi pers usai bertemu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023. AHY tampak tersenyum tipis sedangkan Airlangga hanya bersikap tenang menanggapinya.
Sebelumnya, AHY telah menyebut Moeldoko dan eks Sekjen Demokrat versi KLB Jhonny Allen Marbun telah mengakukan Peninjauan Kembali atau PK atas putusan MA yang memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.
"Pasca KLB abal-abal yang ilegal dan gagal total, kali ini mereka mengajukan PK di MK, PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 3 April 2023.
AHY menyebut kasasi telah menolak gugatan Moeldoko lewat putusan nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022. Tapi kini, kata AHY, Moeldoko mengklaim telah menemukan 4 novum alias bukti baru.
Akan tetapi, AHY membantah novum yang diajukan Moeldoko ini bukti baru. Sebab, keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021
Atas tindakan Moeldoko ini, AHY secara resmi mengutus tim hukum untuk mengajukan kontra memori atas jawaban atas PK Moeldoko ke PTUN Jakarta. "Kami yakin Demokrat berada di posisi yang benar," kata AHY.
Sebelumnya, MA telah menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu. "Tolak kasasi," bunyi amar putusan MA dalam laman resmi lembaga itu di Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.
Perkara yang diajukan oleh Moeldoko tersebut teregistrasi dengan nomor 487/K/TUN/2022 dengan termohon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Perkara tersebut diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono serta Panitera Pengganti Joko Agus Sugianto.
Menanggapi putusan MA Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengapresiasi MA dan majelis hakim yang telah memeriksa perkara itu dengan adil dan sesuai dengan hukum
Ia mengatakan bahwa penolakan dua putusan kasasi ini makin menegaskan bahwa kepemimpinan Ketua Umum AHY dan AD/ART hasil Kongres Partai Demokrat 2020 sah secara hukum dan sudah sesuai dengan aturan.
"Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Mahkamah Agung dan majelis hakim yang telah memeriksa perkara ini dengan adil," kata dia.
Kisruh antara Moeldoko dengan Partai Demokrat berawal saat mantan Panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal 2021.
Pada 2021, Partai Demokrat diterpa isu internal. Beberapa kader partai itu menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB, dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. KLB Demokrat dilakukan karena beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Tujuan pengambilalihan itu disebut untuk kepentingan soal calon presiden 2024.
AHY langsung mengumumkan adanya upaya kudeta partai yang dilakukan oleh Moeldoko. Kedua kubu pun mengajukan sengketa ini ke jalur hukum.
Di Cikeas, AHY kembali menegaskan bahwa 16 kali sudah Demokrat menang dalam perkara terkait KLB ini. Selain itu, tim hukum Demokrat juga meyakini bahwa tidak ada celah sedikitpun secara hukum untuk memenangkan PK Moeldoko. "Mengapa? karena tidak ada novum baru," ujarnya.
Menurut AHY, kasus ini bukan hanya pertaruhan Demokrat tapi juga terkait dengan upaya agar membuat demokrasi bisa dijaga. Di depan Airlangga, AHY pun berterima kasih. "Pak Airlangga sejak awal memberikan dukungan moril, waktu itu saya ingat jelas beliau mengatakan wah yang begini-begini enggak boleh terjadi sebetulnya di negara kita, tapi sudah terjadi dan masih terus terjadi," kata dia.
AHY pun mendoakan agar Golkar dan Demokrat dan partai manapun tidak lagi mendapatkan intervensi dan dirampas kedaulatannya oleh tangan-tangan kekuasaan. "Baik secara politik, secara hukum, dan juga secara sosial," kata AHY.
Pilian Editor: AHY dan Airlangga Kenang 10 Tahun Demokrat Golkar Dukung SBY, Siap Koalisi Lagi?
