Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejumlah Warga Maybrat Papua Barat Daya Protes TNI Bikin Pos Militer di Kampung

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Sejumlah warga Maybrat, Papua Barat Daya, melakukan demo di depan Gedung DPRD Maybrat memprotes pendirian pos militer di kampung mereka, Senin, 17 April 2023. Sumber: istimewa
Sejumlah warga Maybrat, Papua Barat Daya, melakukan demo di depan Gedung DPRD Maybrat memprotes pendirian pos militer di kampung mereka, Senin, 17 April 2023. Sumber: istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah masyarakat di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Maybrat Peduli Kenyamanan melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Maybrat, Senin, 17 April 2023. Mereka memprotes pendirian pos-pos militer TNI di kampung mereka, yaitu di Kampung Konja dan Kampung Bori.

"Mereka (TNI) datang secara tiba-tiba dan tidak menjelaskan maksud dan tujuan secara baik," kata koordinator aksi, Alberto Harin Turot, saat dihubungi, pada hari yang sama.

Dalam dokumentasi aksi yang diterima Tempo, tampak sejumlah orang berkumpul di depan Gedung DPRD sambil membentangkan beberapa spanduk protes. Sementara itu, pendemo juga membagikan foto-foto yang menjadi markas baru TNI di kampung-kampung mereka, berikut prajurit yang sudah mengisinya.

Menurut Alberto, belum ada keterangan pasti dari pihak TNI soal pendirian pos militer yang menjadi markas satgas perbatasan ini. "Intinya bahwa mereka sementara menempati kantor di Kampung Konja dalam waktu yang tidak ditentukan," kata Alberto.

Dalam keterangannya, aliansi menyebut pendekatan keamanan seperti menghadirkan TNI justru telah memicu masalah baru bagi orang Papua di Kabupaten Maybrat. Kehadiran TNI sampai ke kampung-kampung dinilai jadi ancaman bagi kenyamanan hidup masyarakat. Mereka merasa tidak aman ketika berkumpul dan berdiskusi. 

Aliansi mencontohkan kejadian di Kampung Bori, di mana aparat militer berjaga di luar gedung gereja saat ibadah minggu. Untuk itu, para pendemo menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, tarik dan pulangkan TNI Polri dari beberapa tempat, khususnya di Kampung Konja dan Bori. 

Kedua, bila tuntutan pertama tak dipenuhi, maka pendemo akan turun lagi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Ketiga, pendemo meminta aspirasi mereka dijawab paling lama Kamis, 19 April 2023.

Advokat HAM Papua, Yohanis Mambrasar, yang jadi pendamping aliansi juga menyebut pendemo berasal dari komunitas Suku Aifat. Yohanis menjelaskan bahwa pada Ahad, 11 April 2023, Pangdam XVII Kasuari Papua Barat Mayor Yenderal Gabriel Lema telah memimpin upacara penerimaan 1.200 personil anggota TNI yang dikirim dari Yonif 133/YS dan Yonif 623/BWU, di lapangan upacara Yonif 762/VYS Sorong Papua Barat Daya.

Para prajurit inilah yang kemudian ditempatkan ke sejumlah kampung di Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten lainnya di Papua Barat Daya. Pangdam, kata Yohanis, mengatakan 1.200 prajurit TNI ini ditugaskan untuk mengamankan pembangunan, menjaga keamanan dan juga sebagai katalisator yang dapat mengedukasi warga.

Dikutip dari Antara, 1.200 ini merupakan personel Satgas Pengamanan Perbatasan TNI Angkatan Darat. Gabriel menjelaskan bahwa pasukan itu berjumlah tiga satgas, yakni dua satgas sudah tiba di Sorong, dan satu satgas lagi dalam perjalanan atau masih di Ambon.

"Dua satgas yang sudah tiba adalah Batalion 133/ Satria Yudha berasal dari Kodam I/Bukit Barisan Palembang dan Batalion 623/ Bakti Wira Utama dari Kodam VI/ Wulawarman Makassar," kata Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema.

Dari tiga kodam ini, kata dia, setiap batalion mengirimkan 400 personel sehingga jumlahnya 1.200 personel. Selanjutnya dikirim ke seluruh wilayah Kodam XVIII Kasuari yang meliputi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Mereka bertugas selama setahun untuk mengamankan pembangunan.

Penyebaran prajurit inilah yang kemudian diprotes warga. Demonstran, kata Yohanis, menyatakan kampung mereka bukanlah wilayah perang dan bukan wilayah konflik antara TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) dan TNI Polri. "Warga yang awalnya bebas ke hutan berkebun atau berburu menjadi takut dan tidak bebas beraktifitas pasca kehadiran TNI di Kampungnya," kata Yohanis.

Tempo menghubungi Ketua DPRD Ferdinando Solossa, tapi belum ada respons hingga berita.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penjelasan Kodam XVIII/Kasuari 

Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Batara Alex Bulo telah mendapatkan informasi soal adanya protes warga terkait pendirian pos militer di Kampung Konja dan Kampung Bori ini. Batara menyebut TNI tentu punya penilaian strategis ketika menempatkan pos militer di titik tertentu, bukan analisis satu dua hari, tapi tahunan.

Sampai akhirnya TNI memilih titik-titik yang dianggap strategis. "Jadi tak ada alasan untuk menolak titik-titik tersebut. Justru saya bertanya, ada apa menolak titik-titik yang kami anggap strategis untuk ditempatkan pos?" kata Batara saat dihubungi, Selasa, 18 April 2023.

Batara menjelaskan bahwa penugasan terhadap 1.200 prajurit ini, salah satunya bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ini berkaitan dengan penyerangan Koramil Kisor di Maybrat pada 2 September 2021. Sebanyak 4 prajurit TNI gugur dalam peristiwa tersebut.

Akibat kejadian tersebut, terjadi eksodus warga dari 5 kampung. Batara bercerita bahwa pihaknya siang malam berupaya mengembalikan warga dari 5 kampung tersebut. Ia mengakui pekerjaan ini tidaklah mudah. Warga bersedia kembali ke kampungnya ketika ada jaminan keamanan.

Oleh sebab itu, Batara menyebut masyarakatlah yang meminta dengan resmi kepada Kodim 1809 Maybrat, Polres Maybrat, dan pemerintah daerah, soal jaminan tersebut. Permintaan itu sampai ke Kodam. Kodam akhirnya bergerak dan menyurati Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md.

Penjabat Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu, kata Batara, juga bolak-balik ke Jakarta untuk upaya pemberian jaminan keamanan bagi para pengungsi ini. Batara menyebut pihaknya dalam kasus ini mendukung Pemda. "Karena ini wilayah bukan darurat militer, bukan darurat sipil. Ini keadaan aman, semua di tangan Pemda," kata Batara.

Batara juga menyebut Pangdam XVIII/Kasuari juga bolak-balik ke Maybrat, melewati jalan darat dan tidur di kampung-kampung yang sempat ditinggal warga tersebut. Menurut dia, seluruh upaya itu dilakukan untuk memulangkan para warga yang mengungsi.

Sehingga, pendirian pos militer adalah salah satu upaya pemberian jaminan keamanan tersebut. Akan tetapi ketika TNI berhasi membujuk warga, Batara menyebut ada lagi sebagian kelompok yang akhirnya mempengaruhi warga-warga tersebut. Salah satunya lewat aksi demo tersebut. "Saya imbau setop sudah," kata Batara.

Batara kemudian mencontohkan ratusan prajurit yang tergabung dalam Satgas Yonif 136/Tuah Sakti yang dikirim ke Papua Barat, Maret 2022, untuk membantu Pemda. Dalam kerja di lapangan, Batara mengklaim tidak ada pelanggaran HAM dari Satgas ini sampai sekarang. "Kalau ada kami pecat," kata mantan Dandim 1807/Sorong Selatan ini.

Batara tidak mempermasalahkan adanya pihak yang punya opini berseberangan dengan TNI. Ia pun mempersilakan pihak tersebut membawa data dan fakta bila disebut TNI mengintimidasi, atau bahkan memperkaya diri. "Baru kami hadirkan apa yang kami perbuat untuk masyarakat," kata dia.

Adapun selain untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengungsi Maybrat, Batara menyebut penugasan terhadap 1.200 prajurit ini juga bertujuan untuk mengawal pembangunan di daerah setempat. Bagi TNI, kata Batara, pembangunan adalah senjata untuk melawan kelompok yang terus menciptakan konflik, bahkan menuntut kemerdekaan wilayah sendiri dari Indonesia. 

Pilihan Editor: Respons KPK dan Pengamat Soal Muhammad Adil yang Diduga Gadaikan Kantor Bupati Meranti ke Bank

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

6 menit lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

1 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

2 jam lalu

Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam  Solidaritas Jurnalis Bali melakukan aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Denpasar, Bali, Rabu 1 Desember 2021. Aksi itu dilakukan untuk menuntut dua orang terdakwa dalam kasus kekerasan terhadap Nurhadi yang merupakan jurnalis Tempo di Surabaya diberikan hukuman maksimal serta mendesak Polda Jawa Timur untuk menangkap para pelaku lain dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

19 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

20 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

2 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

2 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan Pilkada Serentak tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

TNI menyediakan kapal laut jenis landing platform dock (LPD) yang bisa menampung 500 pemudik termasuk sepeda motor.